Evaluasi dan Koordinasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali meraih predikat opini kualitas tinggi. Perpusnas masuk dalam zona hijau dengan nilai 85,71, dan menempatkannya di peringkat enam di tingkat lembaga.
 
Plt Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Ofy Sofiana menerima secara langsung piagam penghargaan dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan Lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI pada Kamis (14/12/2023) di Hotel Aryaduta, Jakarta.
 
Ombudsman mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Pubik tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten.
 
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan bahwa terdapat peningkatan signifikan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 
Dari total 586 entitas yang disurvei pada tahun 2023, sebanyak 414 entitas (70,70%) masuk ke dalam zona hijau, 133 entitas (22,66%) masuk ke zona kuning, dan 39 entitas (6,64%) berada di zona merah. Perbandingan ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dari tahun 2022, di mana hanya 272 entitas (46,42%) yang masuk zona hijau, 250 entitas (42,66%) zona kuning, dan 64 entitas (10,92%) berada di zona merah.
 
"Tentunya, kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta keaktifan Ombudsman pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan," ujarnya.
 
Penilaian kepatuhan, lanjutnya, merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dengan tujuan mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 
Najih menyebut ada hal yang berbeda pada penilaian tahun ini, dikarenakan hasil penilaian kepatuhan pada 
 
2023 bersinergi dengan produk pengawasan Ombudsman, seperti Laporan Akhir Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Analisis, dan Rekomendasi Ombudsman yang memiliki kekuatan hukum wajib dilaksanakan. 
 
"Hal ini sebagai upaya pencegahan maladministrasi dan perbaikan pelayanan publik," lanjutnya. 
 
Penilaian yang dilakukan dari bulan Juli sampai Oktober 2023 ini meliputi berbagai dimensi penilaian. Diantaranya dimensi input, proses, output dan pengaduan. Indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan.
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pentingnya kolaborasi antar instansi pemerintah untuk meningkatkan keberhasilan pelayanan publik. Dia menyatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh instansi tertentu, melainkan perlu adanya kerja sama antar unit vertikal, horizontal dan diagonal.
 
"Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, kolaborasi antar instansi menjadi kunci utama. Kita perlu meningkatkan dan memperluas kolaborasi, sekaligus menghilangkan ego sektorat," ungkapnya.
 
Menko Mahfud mengatakan bahwa pelayanan publik bukan hanya tugas instansi tertentu tetapi tanggung jawab bersama. "Sosialisasi hak dan kewajiban pelayanan publik kepada masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman akan haknya, seperti pelayanan yang cepat, murah, mudah terjangkau, dan berkualitas," katanya.
 
Selain itu, dia juga menjelaskan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman menjadi tolok ukur kualitas pelayanan. "Penilaian ini merupakan prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, menekankan kepatuhan sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas," imbuhnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka

Perpusnas Kembali Raih Predikat Opini Kualitas Tinggi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Seni adalah kehidupan yang direfleksikan oleh seniman melalui naskah, lukisan, maupun relief. Demikian disampaikan, Budayawan Romo Muji Sutrisno dalam pidato kebudayaan yang disampaikan pada pembukaan Pameran Seni Rupa dengan tema Creative Freedom to The Heal the Nation (Artists Respond to Pandemic), di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (15/10).
 Romo Muji menjelaskan, dengan seni membuat hati menjadi gembira dan riang. Seperti halnya pameran seni rupa yang diselenggarakan di Perpustakaan Nasional ini betul untuk merawat kehidupan. Hal ini selaras dengan kondisi yang dialami pada saat pandemi Covid-19 ini.
 â€œHatinya satu, menghidupkan lagi kehidupan ini membuat hati yang gembira justru di saat Covid-19 ini peranan seni sampai ke wilayah yang ada disitu,â€ jelasnya.
 Menurutnya, manusia sebagai homo signifikan, pemberi makna kehidupan, disitulah ahli teori berdebat bila kebudayaan adalah sistem nilai acuan hidup yang diungkapkan dalam sistem simbol sehingga orang tidak kritis dan supaya bisa menjadi acuan dalam hidupnya. â€œSetiap pelaku yang diberi makna itulah kebudayaan. Kita disini hadir berusaha untuk memberikan arti, menyebar virus bahwa seni adalah gaya hidup. Caranya dengan mendukung berbagai kegiatan ini. Pameran ini seperti merajut sama seperti merajut nusantara,â€ lanjutnya.
 Romo Muji mengingatkan, tidak ada seniman tanpa proses. Dengan proses ini sesungguhnya intercov19 yang menyelenggarakan pameran seni rupa ini dengan mengumpulkan hasil karya lukis dan patung dari seniman yang ada di Tanah Air merupakan sebuah usaha optimis untuk tetap bertahan di masa pandemic Covid-19.
 â€œSeni yaitu memuliakan hidup kita sendiri, untuk di situasi pandemic kita harus tetap maju untuk berproses. Seniman tetap bisa terus menyalurkan aspirasinya melalui aktivitas berkesenian meski di masa Pandemi Covid-19,â€ pungkasnya.
 Reporter/Fotografer : Wara Merdeka

Romo Muji: Seniman Diajak Tetap Berkreasi di Tengah Pandemi

Deputi Bidang Pengembang Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Rahman Hadi meresmikan Pojok Baca Digital (POCADI) DPD RI hari ini, Senin (29/4/2024).
Adin Bondar mengatakan bantuan POCADI diberikan untuk memberikan sarana literasi yang ditempatkan di ruang-ruang publik.
Menurut Adin Bondar, salah satu dampak negatif digitalisasi yaitu mudahnya terjadi distorsi informasi. POCADI menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya hal tersebut dengan menyediakan literatur yang dapat mendukung organisasi yang lebih adaptif dan lincah.
&ldquo;Semoga POCADI yang ditempatkan di Perpustakaan DPD RI dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh semua orang di lingkungan DPD RI dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang aktual,&rdquo; ungkapnya.
Adin Bondar juga menjelaskan, saat ini POCADI&nbsp; telah ditempatkan di berbagai ruang publik yaitu lebih dari 500 titik. Melalui POCADI yang terkoneksi buku digital, masyarakat bisa menikmati akses ke lebih dari 1500 buku digital.
Di sisi lain Rahman Hadi mengucapkan terimakasih atas bantuan POCADI&nbsp; yang telah diberikan Perpusnas.
Dirinya menyebut, POCADI DPD RI ini merupakan hasil kolaborasi antara Sekretariat Jenderal DPD RI dan Perpusnas untuk menyiapkan sarana publik yang bisa digunakan untuk mengakses informasi terutama terkait isu parlemen.
Rahman mengatakan, keberadaan POCADI di DPD RI akan menjadi pemantik semangat literasi bagi seluruh karyawan maupun masyarakat untuk memanfaatkan sumber informasi ditengah kebutuhan informasi.
&ldquo;Kerjasama ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang perpustakaan dan memperluas akses terhadap pengetahuan dan informasi bagi anggota DPD RI, pejabat dan pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Prakas Agrestian

Deputi II Perpusnas Bersama Sekjen DPD RI Resmikan Pojok Baca Digital DPD RI

Jakartaâ€”Perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran dalam mencetak lulusan yang berkualitas. Karenanya, akreditasi perpustakaan harus dipenuhi agar civitas academica memiliki kecakapan literasi yakni kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang bisa bersaing secara global.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengungkapkan akreditasi perpustakaan merupakan kegiatan yang secara teratur, terstruktur, sistematis, dan konseptual dilaksanakan untuk memastikan seluruh komponen dari aspek-aspek perpustakaan bisa memenuhi standar menurut kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional.
Syarif menegaskan ada 13 aspek perpustakaan yang harus dipenuhi perpustakaan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, agar bisa memainkan peran dalam menjawab tantangan kondisi kegemaran membaca, rendahnya indeks literasi, dan rendahnya kualitas perguruan tinggi Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
Dia menyebut salah satu aspeknya adalah kelembagaan. Saat ini, di banyak perguruan tinggi, posisi kepala perpustakaan termarjinalkan. Rektor harus membuat kebijakan yang membuat keberadaan perpustakaan secara struktur organisasi setara dengan senat. Selain itu, kepala perpustakaan didorong agar berinovasi sehingga civitas academica bisa berkontribusi aktif mengatasi permasalahan sosial masyarakat.
â€œAda kurang lebih 120 juta yang tinggal di pedesaan dan perlu diedukasi perguruan tinggi. Karena itu dari 120 juta penduduk Indonesia, mereka membutuhkan buku berkualitas. Tetapi mereka tidak mampu menyimak presentasi disertasi. Mereka hanya membutuhkan buku ilmu terapan, life skills. Buku-buku ini bisa ditulis para mahasiswa,â€ jelasnya dalam webinar â€˜Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta dalam Mendukung Peningkatan Indeks Literasi Masyarakatâ€™ yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Universitas Islam Makassar secara virtual pada Rabu (10/3/2021).
Aspek lainnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Pustakawan harus mampu mengkolaborasikan ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan untuk disampaikan kepada rektor dan jajarannya. â€œJadi tugas pustakawan dibutuhkan di seluruh dunia. Karena dia tugasnya mengemas informasi sehingga orang-orang yang sibuk seperti rektor, dosen, dekan, bisa mendapatkan kemasan informasi dari pustakawan kapan dan di mana saja,â€ urainya.
Selain itu, aspek lainnya adalah anggaran, koleksi, pemustaka atau pengunjung, sistem layanan, promosi, indeks kegemaran membaca, indeks literasi, sarana dan prasarana, digitalisasi, transfer knowledge, dan testimoni penerima manfaat.
Terkait indeks kegemaran membaca, Syarif Bando meminta agar perguruan tinggi menargetkan mahasiswanya agar membaca buku dalam sehari di rumah atau di mana saja, tidak hanya saat jam kuliah. Karena ini akan berdampak pada indeks literasi mahasiswa. Dia berharap perguruan tinggi bisa melakukan reformasi sistem pendidikannya agar mengarah kepada bagaimana menghasilkan mahasiswa yang bisa menciptakan barang dan jasa yang mampu dijual dan bersaing di pasar global.
Saat ini, ada 2.057 perpustakaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, perpustakaan yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan sebanyak 392. Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas Supriyanto menyatakan tahun ini, pihaknya menargetkan akreditasi terhadap 1.000 perguruan tinggi di Indonesia. â€œSehingga jumlah perpustakaan PT yang akan diakreditasi mencapai 60-70 persen. Saat ini yang sudah terakreditasi 392 atau baru 19,1 persen,â€ jelasnya.
Padahal, akreditasi perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penting karena ikut berkontribusi dalam keberhasilan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Akreditasi menjadi syarat pengajuan program studi dan jurusan di perguruan tinggi serta peningkatan status perguruan tinggi dari sekolah tinggi menjadi institut, dan dari institut menjadi universitas.
â€œDan akreditasi ikut berkontribusi untuk akreditasi lembaga PT. Bahwa perpustakaan yang sudah diakreditasi, nanti untuk penilaian akreditasi perguruan tingginya untuk komponen perpustakaan tidak perlu dinilai ulang hanya perlu memperlihatkan sertifikat akreditasi dari Perpusnas,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berdaya Saing Global

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Â Indonesia dan Jepang memiliki keterikatan secara sejarah dan politik. Sejarah Indonesia mencatat Jepang sebagai salah satu negara yang pernah menduduki Tanah Air dalam rentang waktu 3,5 tahun, yakni pada tahun 1942-1945. Kependudukan Jepang berakhir seiring dengan di bumihanguskannya dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki pada masa Perang Dunia II. Meski Jepang menyisakan luka saat penggalakkan Romusha yang memakan banyak korban jiwa, namun Jepang juga telah meletakkan dasar fundamen bagi kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Badan Pernyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 1958, Jepang secara resmi membuka kantor kedutaannya di Indonesia hingga sekarang. Peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang diperingati bersama oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dan Kedutaan Besar Jepang di Perpustakaan Nasional, Kamis, (2/8).
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilman Farid mengatakan peringatan 60 hubungan diplomatik antara kedua negara ditandai dengan seminar dan pameran tematik.Â Pameran ini mengambil salah satu fragmen sejarah dalam hubungan Indonesia-Jepang dalam kurun waktu 1942-1945. "Semangat pameran adalah mendeskripsikan perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai warisan teragung para pendiri bangsa untuk terus dirawat dan dijaga," imbuhnya.Â 
Dalam pameran kesejarahan bertemakan "Jagung Berbunga Di Antara Bedil dan Sakura" menampilkan berbagai sumber sejarah dalam berbagai bentuk, seperti dokumen, poster, foto, lukisan, dan lain sebagainya. Salah satu yang menarik dari koleksi pameran adalah lukisan dan sketsa seniman Jepang Ono Saseo yang disandingkan dengan foto mengenai gambaran sosial di Jawa.Â 
Koleksi yang dipamerkan pada pameran kesejarahan tersebut merupakan koleksi yang berasal dari Perpustakaan Nasional, Direktorat Sejarah Kemendikbud, Arsip Nasional, kantor berita nasional ANTARA, dan Lokananta. Pameran berlangsung dari tanggal 2 hingga 10 Agustus 2018 di Ruang Pameran Perpustakaan Nasional (Lt. 4) di Jalan Medan Merdeka SelatanÂ  No. 11 Jakarta.Â  Pameran kesejarahan Indonesia - Jepang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 110 tahun Kebangkitan Nasional (1908-2018) sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia.Â 
Pada saat bersamaan diluncurkan buku berjudul â€œJagung Berbunga di Antara Bedil dan Sakuraâ€. Buku ini membahas fragmen sejarah hubungan Indonesia-Jepang dalam kurun 1942-1945 denganÂ  menampilkan berbagai sumber sejarah dalam berbagai bentuk, baik dokumen, foto maupun poster dan lukisan karya seniman Jepang yang dikemas apik dan menarik.Â 
Direktur Sejarah Kemendikbud Triana Wulandari dalam awal sambutannya mengatakanÂ kegiatan ini salah satu upaya dalam menguatkan hubungan dari hati ke hati antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin sejak lama, terutama dalam aspek budaya.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Pameran dan Seminar Kesejarahan : Indonesia dan Jepang Dalam Lintasan Sejarah

Salemba, Jakarta â€“Â Untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menggelarÂ rapid test atau tes cepat, pada Senin, (8/6). Tes cepat ini diikuti ratusan pegawai di lingkungan Perpusnas, dan petugas keamanan.
Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, menegaskan Rapid Test ini merupakan langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Perpusnas. â€œKita lakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona, salah satunya pengadaan rapid testÂ ini yang bertujuan untuk mendeteksi pegawai, terutama yang baru kembali dari kampung halaman,â€ tegasnya.
Lebih lanjut, Sri Sumekar mengatakan, tes cepat ini juga akan diikuti oleh pegawai yang bertugas di bidang layanan. â€œMereka beresiko karena kesehariannyaÂ bertemu dengan banyak orang,â€ lanjutnya.
Sebelumnya Rapid Test digelar, Perpusnas juga telah melakukan berbagai tindakan preventif agar pandemi Covid-19 tidak meluas khususnya di lingkungan Perpusnas. Tindakan tersebut antara lain dengan melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pegawai atau tamu yang masuk, penyediaanÂ hand sanitizer, penyediaan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan serta kewajiban menggunakan masker selama bekerja.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Berita

Hadapi New Normal, Perpustakaan Nasional Gelar Rapid Test