Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Banyak daerah sekarang berlomba-loba menjadikan perpustakaan sebagai prioritas pembangunan. Sejak masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional di 2019 oleh Bappenas sebagai program percepatan pengentasan kemiskinan melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial, sudah membuka mata para pemimpin daerah untuk lebih peduli dan memfokuskan pembangunan dan pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca masyarakatnya. Mereka meyakini bahwa perbaikan kesejahteraanÂ  dan ekonomi bisa dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, aktualisasi diri, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi masyarakat.Â 
"Implementasi setelah perpustakaan masuk ke dalam agenda prioritas 2019 adalah dengan membangun sekitar 300 perpustakaan di 60 kabupaten di 21 provinsi. Kenapa di kabupaten, karena pemerintah melihat pertumbuhan perpustakaan di kabupaten tidak sebaik yang berada di kota," terang Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kaur, Bengkulu, dan Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang di Jakarta, Rabu, (17/10).
Dari sejumlah daerah yang telah berhasil menumbuhkan peran dan fungsi perpustakaan di masyarakat disebutkan bahwa di perpustakaan masyarakat bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, belajar bersama, dan mengembangkan keterampilan yang selama ini belum tergarap maksimal. Pendampingan yang dilakukan perpustakaan, termasuk peran pengelola perpustakaan maupun pustakawan dirasakan benar. "Mereka tidak lagi bertumpu pada rutinitas sebagai sumber ekonomi, tapi juga memaksimalkan potensi alam dan kreativitas sebagai sumber pendapatan lain."
Ketua Komisi I DPRD Kab. Kaur Deni Setiawan sependapat jika perpustakaan dikatakan sarana belajar, bereksplorasi hingga arena bermain bagi masyarakat. Pemda Kab Kaur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bahkan menginginkan setiap akhir pekan sebagai waktu yang pas bagi perpustakaan mendekatkan dirinya ke masyarakat. Namun, Deni menyoroti di tengah cukup luasnnya wilayah Kab. Kaur yang mencapai 73 kilometer persegi, armada perpustakaan keliling (mobil) masih amat kurang karena baru memiliki satu unit.Â  "Kami meminta Perpusnas mengalokasikan mobil perpustakaan kelilingnya untuk Kab. Kaur," pinta Deni. Di samping itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana cara mengelola perpustakaan desa melalui alokasi dana desa.Â 
Sedangkan, Pansus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang mengakui pihaknya sedang menggodok peraturan daerah terkait hal itu. Oleh karenanya, pihaknya memerlukan banyak materi sebagai pengayaan dalam penyusunan Raperda tersebut. "Payung hukum ini yang nantinya akan mengatur semua jenis perpustakaan yang ada di Kota Tangerang termasuk sumber daya manusianya (pengelola)," imbuh Ketua Pansus Amarno. Sisanya, Amarno mengatakan hal senada seperti yang diinginkan oleh Kab. Kaur, yakni alokasi bantuan seperti koleksi, ataupun mobil perpustakaan keliling.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Kab. Kaur dan Kota Tangerang Inginkan Alokasi Bantuan Koleksi dan Armada Perpustakaan Keliling

Muaragembong, Bekasi â€“ Perpustakaan Nasional mendukung perencanaan pembangunan desa berbasis data. Membangun data desa presisi dapat memberikan gambaran kondisi aktual desa yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi karena divalidasi langsung oleh masyarakat. Dalam acara â€œPenyerahan Data Desa Presisiâ€ di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando berkesempatan menyerahkan bantuan buku komunitas sebagai â€œliterasi dari desaâ€ berbasis data desa presisi ke Sekretaris Desa Pantai Bakti, Minan Usnandar sejumlah 1.000 eksemplar berupa buku-buku ilmu terapan.
Acara penyerahan data presisi itu juga turut dihadir oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar, Pemerintah Desa Pantaibakti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Soleman, Kepala LPPM IPB Eman Rustiadi, Ketua Tim Data Presisi Dr. Sofyan Sjaf, Rektor IPB Prof. Arif Satria, Wakapolres Metro Bekasi, Rickson PM. Situmorang, Kadinsos Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin dan Danramil Muaragembong.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan, program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah. â€œSudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah,â€ ujar Risma dalam sambutannya.
Menurut wanita yang akrab dipanggil Bu Risma tersebut, pendataan harus dimulai dari desa, dengan melibatkan partisipasi warga, agar mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya serta dapat memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa. â€œYang terjadi saat ini adalah banyaknya polemik data. Memang tak bisa dipungkiri data merupakan kewenangan dari pusat, tapi ada ruang inovasi yang perlu kita hasilkan,â€ jelasnya.
Rektor Institut Pertanian Bogor Prof. Arif satria dalam kesempatan yang sama menyerahkan Data Monografi Desa Pantai Bakti kepada Kepala Desa Pantai Bakti, Manan. Selanjutnya penyerahan Data Desa Presisi dari Kepala Desa Pantai Bakti Manan ke Menteri Sosial Tri Rismaharini. Rektor IPB Prof. Arif Satria menegaskan, di era revolusi industri 4.0, data menjadi kedaulatan bangsa. Jika seluruh desa bergerak untuk menciptakan data yang presisi, maka ke depan tak bisa dipungkiri Indonesia mampu menjadi bangsa yang berdaulat.
Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Dr. Sofyan Sjaf, menilai konsep data presisi dapat meningkatkan pembangunan di daerah-daerah. Apalagi, pengambilan data dilaksanakan selama satu bulan melalui kolaborasi antara IPB dengan Pemerintahan Desa Pantaibakti, serta keterlibatan masyarakat dan perangkat desa. â€œKeterlibatan masyarakat sebagai objek data adalah keniscayaan di masa depan. Data desa presisi ini merupakan inovasi yang akan mengakhiri polemik dataâ€ ungkap Dr. Sofyan Sjaf.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman mengungkapkan, data presisi yang dihasilkan Universitas IPB, sangat diperlukan bagi pembangunan desa di Kabupaten Bekasi. Sebab inti dari pembangunan adalah data. Dengan data yang lengkap dan akurat, maka pilihan tindak lanjut akan tepat.
â€œSaya melihat mahasiswa IPB banyak berkiprah dan sangat peduli terhadap pembangunan. Inovasi ini akan kita fasilitasi. Kita kolaborasikan dengan berbagai aplikasi yang sudah Pemkab ciptakan untuk saling mengisi,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter: Putri Rizky Agustina
Fotografer: Putri Rizky Agustina

Perpustakaan Nasional Memberikan Bantuan Buku Berbasis Data Desa Presisi ke Desa Pantai Bakti Bekasi

Kota Malang, Jawa Timur - Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-14 yang digelar pada 9-11 Agustus 2023 secara resmi dibuka Rektor Universitas Brawijaya (UB), Widodo di Hotel Atria Malang, Rabu (9/8/2023). Tema yang diangkat pada KPDI ke-14 ialah Menggalang Masa Depan melalui Preservasi Digital Pengetahuan Lokal Indonesia (Budaya, Pengetahuan, dan Pembelajaran).
Rektor UB dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat bagus ini. Karena ada banyak tantangan yang pasti dihadapi oleh perpustakaan ke depan dengan masuknya era digital, salah satunya ialah maraknya informasi yang beredar secara digital.
Widodo menyampaikan bahwa sejatinya ada 4 (empat) kemampuan yang wajib dimiliki oleh pustakawan maupun pengelola perpustakaan di era digital yakni kemampuan mengakurasi data digital, menganilisis data penting, mengkonservasi, dan mempreservasi data.
&ldquo;Di era digital ini banyak sekali konten yang masuk, sehingga pustakawan harus mampu melakukan akurasi konten dan analisis data yang masuk karena kalau tidak, konten hoaks dan tidak valid dapat tersebar di masyarakat. Konservasi dan preservasi data dahulu berbentuk kertas, tapi sekarang bentuknya digital dan rentan terkena virus atau malware yang bisa dalam sekejap menghilangkan semuanya,&rdquo; jelasnya.
Sejalan dengan hal ini, Widodo menekankan saat ini pihaknya konsisten membangun UB sebagai kampus digital. Satu yang telah berjalan yakni berkolaborasi dengan pemerintah Jepang melalui Arterial Research and Educational Network in the Asia Pacific (ARENA-PAC) dalam hal bantuan jaringan internet berkecepatan tinggi hingga 100 gygabyte per second (Gbps).
&ldquo;Jaringan tersebut memungkinan pertukaran data yang semakin cepat dengan lembaga riset dan pendidikan lain di luar negeri. Selain itu informasi digital pun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan lancar tanpa delay karena akses internetnya sangat cepat,&rdquo; ucapnya.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando menanggapi bahwa kolaborasi yang telah terjalin antara UB dan ARENA-PAC harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kolaborasi tersebut mampu membuat sivitas akademik mengakses seluruh bahan bacaan dan jurnal dari seluruh dunia.
&ldquo;Pustakawan adalah pembaca dan pengumpul pengetahuan di seluruh dunia dan sudah menjadi tugas pustakawan untuk mengumpulkan dan mengemas seluruh pengetahuan tersebut. Pustakawan itu profesi tertinggi karena seluruh profesi lain membutuhkan mereka,&rdquo; ungkapnya.
Syarif Bando menilai pustakawan harus mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang pengetahuan terbaru dan yang akan datang. Di era digital saat ini, jumlah informasi elektronik menurutnya masih sangat terbatas. Sehingga dibutuhkan pustakawan yang memiliki kemampuan untuk mengemas ulang informasi.
&ldquo;Buku-buku terkait potensi lokal Indonesia dan ilmu terapan harus dapat dikenalkan kepada masyarakat dalam bentuk lain. Hal ini karena mereka yang lebih mudah menyerap informasi dalam tampilan visual, membutuhkan konten kreator dan pustakawan diharap mampu menerima tantangan tersebut,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Kepala Perpusnas, didampingi Rektor UB, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Jonner Hasugian, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Malang, Yayuk Hermiati.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

KPDI ke-14: Tingkatkan Kemampuan Pustakawan Guna Melestarikan Budaya Bangsa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Literasi masuk pada substansi membangun manusia, antara lain kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan yang memadai untuk bekal menjadi seorang profesional, kemampuan memahami apa yang tersirat dan tersurat, kemampuan mengemukakan ide, gagasan dan inovasi baru juga kemampuan menciptakan barang dan jasa. Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja Pansus DPRD Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bangka, Jumat (6/12).
Kunjungan kerja ini merupakan kegiatan konsultasi terkait perpustakaan di daerah masing - masing. Dalam pertemuan ini, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lombok Utara, Tusen Lashima menyatakan kenyamanannya berada di Perpustakaan Nasional dan berharap perpustakaan di daerahnya kelak bisa seperti ini karena saat ini perpustakaan disana jauh dari kata nyaman.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Bangka, Kemas Herman Susilo mempertanyakan apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Bangka. Ia juga meminta masukan terkait perda perpustakaan daerah.
â€œIndeks literasi harus menjadi standard reference dalam perda perpustakaan,â€ ungkap Muhammad Syarif Bando. Ia juga menambahkan bahwa tugas utama dari setiap elemen adalah melindungi segenap bangsa, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.
"Jadi kalau bisa tertuang di dalam perda bagaimana indeks literasi itu dapat menjadi bagian dari pada kinerja pemerintah daerah. Karena Presiden memperingatkan jangan membuat perda yang bisa memberatkan jika tidak dijalankan atau bahkan menghambat." ujarnya.
Pada akhir kegiatan Kepala Perpustakaan Nasional juga berpesan dan berharap nantinya perda ini dapat menjadi induk pendidikan daerah.
Reporter : Astried Merdekawati Tri Hastanti
Fotografer : Raden Radityo

Pansus Kab. Lombok Utara dan Bangka Konsultasikan Penyusunan Perda Perpustakaan

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Bukittinggi, Sumatera Barat-Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando melantik Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang baru Nur Karim.Â Pelantikan dilakukan di auditorium Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Bukittinggi, pada Selasa (11/08).</div>
<div dir="auto">Â </div>
</div>
<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q">
<div dir="auto">Dalam arahannya, Kepala PerpusnasÂ  menyampaikan pesan agar Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta untuk amanah karena tugas dan tantangan akan semakin berat kedepan.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Seorang pemimpin yang sukses adalah seorang yang memiliki keterbukaan dan ketulusan dalam memobilisasi atau membina potensi yang ada ditempat kerjanya," ujar Kepala Perpusnas saat pelantikan.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reportase : UPT Bung Hatta</div>
</div>

Kepala Perpusnas Lantik Nur Karim Sebagai Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

Â 
London, Inggrisâ€”Tahun ini Indonesia menjadi Focus Market di London Book Fair 2019. London Book Fair merupakan pameran internasioal untuk negosiasi hak cipta dan penjualan serta distribusi konten buku, majalah, audio, televisi, film, dan saluran digital. London Book Fair diselenggarakan di Olympia Conference and Exhibition Centre, 12-14 Maret 2019. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bersama Komite Buku Nasional Indonesia dan Perpustakaan Nasional RI membangun stand besar bertemakan â€™17.000 Islands of Imaginationâ€™.
Perpusnas mengambil bagian dengan menampilkan tiga replika naskah yang sudah teregister sebagai Memory of the World (MoW), yakni I La Galigo, Babad Diponegoro, dan Negarakertagama.
Selain menampilkan ketiga replika naskah Memory of the World, Perpusnas juga menampilkan informasi berbagai naskah kuno yang menjadi koleksi Perpusnas. Selain naskah, Perpusnas juga mempertunjukkan koleksi tentang budaya, seni, dan pariwisata Indonesia. Kesemua informasi tersebut ditayangkan dalam layar monitor dan juga di tablet.
Katalog pameran secara tercetak dan digital dibuat untuk menarik pengunjung. Katalog memuat naskah MoW dan koleksi IndonesianaÂ  milik Perpusnas serta dibagikan kepada pengunjung.
Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Perpusnas, Agus Sutoyo, yang ikut serta pada pameran London Book Fair, mengatakan bahwa Perpustakaan Nasional berkomitmen dalam dunia literasi demi mengembangkan dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat.
Antusiasme pengunjung pada stand Perpusnas sangat tinggi. Sebagai Focus Market Country, stand Indonesia dikunjungi berbagai penerbit luar negeri untuk bernegosiasi tentang hak cipta. Dengan tampilan stand yang menarik, banyak pengunjung terlihat meramaikan. Konfigurasi desain unik yang menyatu dengan desain stand Indonesia lainnya menjadi salah satu faktor yang membuat pengunjung mampir dan melihat stand Perpusnas. â€œYou know, I love your stand. It is wonderful,â€ ucap salah seorang pengunjung dari Jerman.
Reportase : Arief Wicaksono
fotografer : Arief Wicaksono

Perpusnas Ikut Serta Gelaran London Book Fair 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Â Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat Â Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum diimbangi dengan fasilitas perpustakaan yang memadai. Hal ini Â disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Marchel Aliu, saat beraudiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, di Jakarta, Rabu (30/7).
â€œPerpustakaan selalu ramai dikunjungi, namun tempatnya tidak cukup untuk menampung pengunjung,â€ keluhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Way Kanan, Edward Anthony, yang menyampaikan hal serupa. Perpustakaan Kab. Way Kanan saat ini belum menempati gedung sendiri. Masih menumpang. â€œBukan milik kami, fasilitasnya juga kurang untuk pengunjung,â€ sebutnya.
Padahal menurut Edward, Kab. Way Kanan saat ini sedang giat-giatnya mengarahkan perpustakaan khususnya perpustakaan desa yang juga ramah anak. â€œKami arahkan kepada setiap desa wajib membangun perpustakaan atau taman baca dan taman bermain anak,â€ jelanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas menjelaskan tugas pemerintah adalah bersinergi demi mensejahterakan kehidupan bangsa. â€œPerpusnas mendukung pengembangan perpustakaan daerah. Beberapa tahun terakhir program Perpusnas fokus untuk sinergi dengan pemerintah daerah,â€ ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryati menjelaskan mekanisme bantuan untuk membantu perpustakaan di daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).
â€œDana Alokasi Khusus merupakan bantuan yang diberikan untuk daerah yang dalam pelaksanaannya Perpusnas berkolaborasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri,â€ jelasnya. Â Â Â Woro menghimbau agar setiap persyaratan yang diminta saat pengajuan DAK disiapkan dengan baik sehingga yang menjadi kebutuhan utama perpustakaan daerah dapat diwujudkan.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan Way Kanan Ajukan Pembangunan Gedung Lewat DAK