KORUPSI tiada henti! Baru-baru ini menjerat juga salah seorang komisioner KPU pusat yang ditangkap KPK, namun pihak-pihak yang diduga terlibat seolah terlindungi. Kasus ini mau tidak mau menghantui pelaksanaan pilkada serentak kelima yang bakal digelar September 2020. Akan diikuti oleh 270 daerah, terdiri dari 9 pilgub/wagub, 224 pilbup/wabup dan 37 pilwalikot/wawalikot; dengan biaya penyelengaraan Rp 15,31 triliun, di luar biaya yang disiapkan para kontestan.
Sungguh sangat mahal. Sementara itu hasilnya tidak berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. terbukti banyak gubernur/wagub, bupati/wabup dan walikota/wawali yang terjerat korupsi, dibawa ke kursi pesakitan dan jeruji besi. Asimetris dan pemborosan yang luar biasa. Hingga Januari 2020 ada 130-an kepala daerah yang terjerat kasus korupsi: belum lagi soal kolusi dan nepotisme yang tidak pemah disidik dan tiada bertepi.
Inilah sisi gelap dari ekonomi pilkada (termasuk pemilu lainnya), akibat dari pemilu berbiaya ultra mahal; di tengah-tengah kegundahan terhadap tarik menarik kepentingan perlu atau tidaknya amandemen kelima UUD 1945. Satu pihak, ada yang ingin kembali ke UUD 1945 asli dan di pihak lainnya ingin mengamandemennya sesuai anasir-anasir politik tertentu maupun melanggengkan kekuasaannya, dengan dalih mengatasnamakan kepentingan rakyat. Bagaikan buah simalakama!
KALKULASI EKONOMI
Anggaran yang sangat mahal tidak berbanding lurus dengan hasil pilkada yang bersih, jurdil dan dapat dipertanggungjawabkan. Belum lagi biaya yang disiapkan oleh para calon kepala daerah baik yang diusung oleh parpol maupun calon perseorangan. Secara emperik seorang calon bupati harus menyiapkan sekitar Rp 30 miliar untuk maju menjadi calon dan pasti lebih besar lagi untuk maju menjadi gubernur maupun presiden.
Kondisi demikian, berpotensi membuka peluang terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para kontestan yang terpilih. Pun, dampak ekonominya relatif kecil hanya tumbuh sekitar 0,1 persen akibat adanya kegiatan kampanye seperti pengadaan alat peraga, spanduk, kaos-kaos, iklan-iklan, hiburan. Dan kini, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan kampanye melalui medsos telah menggerus keuntungan para pebisnis alat peraga kampanye.
Di sisi lain, dampak sosialnya cenderung negatif karena terjadi polarisasi dukungan, masyarakat menjadi terbelah, terpecah-pecah dan susah disembuhkan. Rawan disintegrasi bangsa dan memperlemah rasa persatuan dan kesatuan bangsa
POLITIK DINASTI
Geliat pilkada sudah dirasakan sejak awal 2019 dan bermunculan para bakal calon yang kasak-kusuk ke Â sana ke mari untuk mendapat tiket pencalonan dari parpol, termasuk putra-putri. Menantu dan kerabat dekat para penguasa negeri ini. Tak pelak, politik dinasti bakal mendominasi pesta demokrasi pada Pilkada 2020.
Rakyat harus cerdas memilih agar negara ini tidak semakin terpuruk oleh modus-modus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bagaikan jamur di musim hujan, politik dinasti pada pilkada serentak tahun ini bakal semakin tumbuh subur dengan munculnya para bakalcalon dari keluarga elit politisi yang sedang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Mereka mendalilkan dirinya memiliki hak untuk dipilih, walau dalam tataran etis politik perlu dipertanyakan. Ini asimetris dengan apa yang rakyat perjuangkan dalam reformasi tahun 1998. Oleh karena itu, rakyat harus cerdas dalam memilih gunakan hati nurani. Harus berani tolak politik uang, tolak politik dinasti maupun tolak politik dagang sapi.
LAWAN KOTAK KOSONG (TAKSONG)
Catatan KPU RI bahwa pada 2016 ada tiga daerah melawan kotak kosong, 2017 ada sembilan daerah, dan 2018 ada enam belas daerah. Tahun 2020 ada 237 daerah yang melaksanakan pilkada, termasuk Makassar diulang lagi, karena saat Pilkada 2018 menang kotak kosong. Tragis memang, lawan kotak kosong saja kalah, itu artinya calon yang maju tidak dikehendaki rakyat.
Di sinilah diperlukan ketajaman parpol mengajukan calon-calonnya yang bukan berdasarkan survai abal-abal hanya sekedar mengejar untung belaka. Rakyat yang semakin cerdas harus terus berani memilih calon yang benar-benar baik, bukan sekedar pencitraan yang ujung-ujungnya menyengsarakannya.
Pemimpin bangsa harusnya yang berkarakter negarawan, bukan sekedar mencari menang dengan menghalalkan semua cara. Menurut H Darmakusuma, dkk (penyusun bahan ajar kepemimpinan Lemhannas R.I.) bahwa karakteristik seorang negarawan semakin penting saat ini karena di era globalisasi (yang saling keterhubungan dan saling ketergantungan antara bangsa-bangsa di dunia semakin besar) prinsip-prinsip kepemimpinan semakin mengglobal.
Generalisasi berbagai karakter yang â€˜extraordinaryâ€™ dari seorang negarawan tersebut di antaranya, 1) berbudi luhur (magnanimity); 2) Siap untuk berkorban (selfsacrifice) dan tanpa pamrih (selflessness); 3) Memiliki visi yang jelas (clear vision); 4) Bijaksana (excellence virtues); 5)Teguh hati (courageous, versed in the principle); Â dan 7) Rasa keadilan (senseof justice) yang tinggi.
Menurut Cohen (2004) ada 10 essential principles of the art of the strategist yaitu: 1) Commitfully to a definite objective; 2) Seize the initiative and keep it; 3) Economize to mass our resources; 4) Use strategic positioning; 5) Do the unexpected: 6) Keep things simple; 7) Prepare multiple, simultaneous alternatives; 8) Take the indirect route to your objective; 9) Practice timing and sequencing, 10) Exploit your success. 
Dengan demikian postur negarawan dapat di identifikasikan antara lain: 1) Memiliki karakter bangsanya secara mendasar yang berakar pada ideologi, konstitusi dan konsensus dasar lainnya; 2) Menghayati Indeks Kepemimpinan &amp; Kenegarawanan yang unggul; 3) Sadar dan waspada terhadap bahaya keamanan yang bersifat komprehensif; 4) Selalu peka terhadap dinamika lingkungan strategi (nasional, regional, dan global); 5) Mampu berpikir objektif, kritis, profesional, komprehensif, integral dan sistemik; 6) Mampu bekerja sama dan berpikir serta bertindak lintas disiplin dan lintas sektoral dalam pengambilan keputusan; 7) Selalu menjadi penggerak proses demokrasi sebagai karakter pemerintahan; 8) Melihat tujuan nasional dan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 9) Selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran intelektual dan 10) Selalu beranggapan bahwa kemajuan sains dan teknologi yang sesuai dengan nilai agama merupakan kunci peradaban bangsa.
Harapannya agar dalam Pilkada nanti akan terpilih para kepala daerah yang memiliki karakter pemimpin negarawan yang selalu berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, buka pada kepentingan pribadi, keluarga, krooni-kroni maupun asing. Sehingga terjamin kesejahteraan dan keamanan daerah dan nasional Indonesia menuju Indonesia maju dan jaya selama-lamanya. Semoga. (ndu/k18)
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Ekonomi Pilkada dan Kepemimpinan Negarawan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kabupaten Semarang berupaya sejajar dengan kabupaten/kota yang lain di Indonesia yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai perpustakaan. Keinginan tersebut tercetus kala 30 anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kab. Semarang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomunikasi dengan Kepala Biro hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso di Gedung Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa, (8/5).
Peraturan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang nantinya disusun oleh Pansus tetap mengacu pada Undang-undang No.43 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2014. Dasar penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan nantinya juga harus merujuk pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerangka regulasi seperti peraturan Bupati, peraturan Wali Kota, ataupun peraturan Gubernur adalah suatu bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
Pada peraturan yang nantinya menyusun, bisa dimasukkan perihal standar nasional perpustakaan, presentasi anggaran yang jadi kewenangan Pemda, sinergitas yang diinginkan dengan instansi terkait atau dinas lain, sarana dan prasarana, penyelenggaraan perpustakaan, standar pelayanan, pengelompokkan dan juga pembentukan perpustakaan, penghimpunan koleksi, local content (kekhasan daerah), sumber daya manusia (pengelola perpustakaan), dan diversifikasi layanan. "Sedangkan untuk, sertifikasi dan akreditasi menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini, yaitu Perpustakaan Nasional," ucap Joko Santoso.
Kepala Biro Hukum mengingatkan saat ini bidang perpustakaan sudah menjadi program nasional untuk 2019. Artinya, keberadaan perpustakaan sudah menjadi lembaga yang memegang andil terhadap perbaikan literasi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Â  Bappenas menghendaki saat ini dan seterusnya perpustakaan dapat berperan aktif sebagai wadah inklusi sosial. Fungsi perpustakaan tidak sebatas ruang koleksi maupun deposit buku, tapi juga harus menjadi ruang belajar, ruang berbagi pengalaman, hingga ruang untuk berlatih keterampilan kerja. Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut sangat memerlukan sinergitas dari semua pihak yang terkait, seperti dinas pendidikan, LSM, hingga pihak swasta lewat program CSR yang dimilikinya.
"Kegiatan yang berada di perpustakaan maupun yang dilakukan oleh perpustakaan harus melibatkan peran serta masyarakat sehingga manfaat perpustakaan benar-benar termaksimalkan, " imbuh Joko Santoso.
Saat ini Perpusnas telah mencatat sejumlah kabupaten/kota yang telah berhasil membuat peraturan daerah tentang perpustakaan, seperti Kepulauan Riau (Kepri), Kab. Bandung, Kab. Pasuruan, Kab. Tabalong, Kota Pekalongan, Kotabaru, Kab. Bantul, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Sukabumi, danÂ  Kab. Temanggung.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Kunker Pansus DPRD Kab. Semarang : Dorong Pansus Segera Buat Perda Perpustakaan 

Jakarta â€“ Dalam rangka merancang pembangunan di Papua, pemerintah membuat perumusan langkah strategis dan kolaborasi serta percepatan pembangunan tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik kedepan untuk menajamkan strategi tersebut. Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Bappenas, Himawan Ariyoga, dalam laporannya pada Konferensi Pembangunan Papua 2019 (Papua Development Summit 2019) di JW Marriot Hotel Jakarta, Selasa (17/12).
â€Acara ini merupakan momentum refleksi dan evaluasi atas perjalanan membangun tanah Papua di masa yang akan datang dalam konteks Indonesia Maju Bersama Tanah Papua,â€ ungkapnya.
Dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan dalam sambutannya bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. â€œPapua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Jika Indonesia memiliki SDM unggul maka Papua akan maju,â€ jelasnya.
Selain bertujuan untuk menyosialisasikan keberhasilan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, penyelenggaraan konferensi ini juga dijadikan sebagai ajang pengenalan budaya Papua serta pemasaran produk Papua. 
Adapun agenda percepatan pembangunan Papua antara lain meliputi pembangunan SDM sesuai dengan potensi wilayah dan kearifan lokal, percepatan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi untuk peningkatan pelayanan, serta transformasi ekonomi yang memanfaatkan SDA.
Reporter: Dewi Kartikasari

Menkopolhukam: Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua

Jakarta â€“ Sesuai dengan amanat UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, salah satu tugas dan fungsi utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) adalah pembinaan. Perpusnas bertugas melaksanakan pembinaaan, pengembangan, koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan perpustakaan di Indonesia. Salah satu pembinaan tersebut adalah pembinaan perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi.Â 
Sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RJPMN) 2020 â€“ 2024 adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi sebagai motor penggerak literasi dalam menghadapi tantangan global khususnya revolusi industry 4.0. â€œDari pintu layanan dan gerbang perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi dapat lahir tunas-tunas muda sebagai sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, bertalenta dan siap bersaing di kancah global.â€ Tutur Alfiah, Pustakawan Utama Perpusnas RI pada apel pagi Senin ini (30/05/2022).
Peran Perpusnas sangatlah vital disini dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia. Perpusnas melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi telah menyusun strategi pembinaan dan pengembangan yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain; menyusun dan menetapkan regulasi, sosialisasi dan implementasi, advokasi dan edukasi, bantuan pengembangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
â€œMelalui strategi-strategi tersebut, diharapkan adanya akselerasi atau proser mempercepat pengembangan perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi di Indonesia sehingga melalui pelayanan perpustakaan dapat memberikan sumbangsih dalam mewujudkan SDM unggul Indonesia maju.â€ Tutup Alfiah mengakhiri apel pagi Perpusnas RI.
Â 
Reporter : Noviani Maghfiroh
Â 
Â

Strategi Perpusnas Dalam Meningkatkan Peran Perpustakaan Sekolah Untuk Menjawab Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Â Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando menerima audiensi Duta Besar Guatemala untuk Indonesia Jacobo Cuyun Salguero secara virtual di Gedung Layanan Perpusnas, Kamis (4/3). Pada pertemuan tersebut, dibahas mengenai kerjasama yang akan dilakukan antara Perpusnas dengan Guatemala. Duta Besar Guatemala, Jacobo Cuyun Salguero menyampaikan keinginnya untuk bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Salah satunya dengan menampilkan koleksi buku pemenang Nobel Peace Prize, Rigoberta MenchÃº dari Guatemala. Beliau dikenal sebagai pengakuan atas karyanya untuk keadilan sosial dan rekonsiliasi etnokultural berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat (Indigineous people).
Duta Besar Guatemala, Jacobo Cuyun Salguero juga menunjukkan ketertarikan dalam hal pelestarian kebudayaan. â€œKami percaya bahwa kebudayaan dapat menyatukan dan menggabungkan umat manusia. Sehingga sangat penting untuk melestarikan kebudayaan. Guatemala sendiri memiliki 23 bahasa daerah salah satunya adalah Bahasa Maya yang dianggap sebagai salah satu bahasa tertua di dunia. Seperti Indonesia yang beragam akan budaya, bahasa dan suku, kami berharap dapat bekerja sama dalam hal ini.â€ ujar Jacobo yang terkesan dengan upaya Perpusnas dalam melestarikan kebudayaan kuno nusantara. Salah satu perwujudan upaya tersebut adalah khastara.perpusnas.go.id yang merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin mempelajari tentang naskah kuno Nusantara yang telah didigitalisasikan.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyambut baik kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak Kedubes Guatemala untuk Indonesia. â€œKami harap juga bisa bekerjasama dengan Guatemala dalam hal pelestarian budaya ini. Sebagai langkah awal kerja sama ini, Perpusnas juga akan mengirimkan beberapa buku terkait Indonesiana untuk Guatemala.â€ungkapnya. Diharapkan pertukaran budaya kedua negara ini akan dapat mendorong masyarakat untumek njelajahi budaya, tradisi, adat istiadat, kepercayaan, masyarakat, bahasa lain, dan banyak lagi,
Â Reporter: Noviani Maghfiroh
Fotografer : Kemal
Â

Duta Besar Guatemala Jajaki Kerjasama dengan Perpusnas

Perpustakaan Nasional RI mengadakan Rapat Koordinasi PelaksanaanÂ  Vaksinasi Covid-19 pada hari Rabu, 7 April 2021 di ruang Theater Perpustakaan Nasional RI,. Vaksinasi untuk para pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional RI rencananya akan digelar dalam dua sesi dihari yang berbeda, yaitu pada hari Sabtu, 10 April 2021 dan Senin, 12 April 2021 yang berlokasi di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Salemba, Jakarta Pusat.
Â 
â€œMenurut data yang telah dikumpulkan, ada 1208 orang dari Perpusnas yang siap divaksin. Tidak semuanya layak, nanti ada sesi screening dulu sebelum divaksin.â€ tutur Ibu Woro Titi Haryanti selaku Sekretaris Utama Perpusnas RI saat membuka rapat.
Â 
Dr. Firly yang merupakan tenaga medis Perpusnas RI menghimbau agar pegawai mempersiapkan diri sebelum vaksin dengan istirahat yang cukup dan menjaga kondisi tubuh agar prima serta menyarankan agar tidak melakukan kegiatan yang terlalu berat setelah vaksin. Pengisian data melalui formulir online yang diperlukan untuk mempermudah pendataan saat vaksin dilaksanakan juga telah disiapkan.
Â 
Para pegawai yang telah menerima vaksin akan diberikan sertifikat sebagai bukti telah menerima vaksin pertama, dan diharapkan siap untuk menerima vaksin selanjutnya setelah 28 hari. Meskipun begitu, para pegawai yang telah menerima sertifikat tersebut dihimbau agar tidak mengumbar identitas dan sertifikat yang mengandung data pribadi sensitif di media sosial.
 
Reporter : Syifa

Perpusnas RI Gelar Rapat Persiapan Vaksinasi Covid 19 untuk Pegawai

Banyuasin, Sumselâ€”Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin mendorong masyarakatnya untuk cerdas dan sejahtera tidak main-main. Salah satu buktinya, adalah mengukuhkan 22 bunda literasi kecamatan, termasuk Bunda Literasi Kab. Banyuasin Sri Fitriyanti Askolani. Bunda literasi diharapkan dapat menjadi role model yang menginspirasi tumbuhnya kegemaran membaca masyarakat Banyuasin. Â Â 
â€œPara bunda literasi yang terlantik adalah madrasah pertama bagi anak-anak dan keluarga. Ini adalah ikhtiar bersama dalam membantu mensukseskan visi misi Pemkab Banyuasin untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Bunda literasi adalah role model yang diinginkan masyarakat, ucap Bunda Literasi Provinsi Sumatera Selatan Percha Leanpuri pascamelantik 22 bunda literasi, Kamis, (3/12/2020). Â Â 
Bahkan, Percha mengaku bangga Kab. Banyuasin menjadi satu-satunya kabupaten di Suatera Selatan yang memiliki bunda literasi sampai tingkat kecamatan. 
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kab. Banyuasin Slamet Soemosentono mengimbau kepada masyarakat Kab. Banyuasin meski saat ini masih dalam kondisi pandemi, namun kewajiban membudayakan kegemaran membaca jangan diabaikan. â€œPengukuhan 22 bunda literasi adalah role model dan figure untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkelanjutan,â€ ujarnya. 
Sementara itu, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar Pasaribu mewakili Perpustakaan Nasional menyatakan dukungan kepada pemerintah daerah Banyuasin dalam menggenjot literasi melalui pengukuhan 22 bunda literasi. 
â€œDengan kegemaran membaca, kualitas akan literasi membaik sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi menjadi market dari pasar asing (internasional),â€ ucap Adin Bondar.
Kegiatan pengukuhan bunda literasi dibarengi dengan workshop yang menghadirkan narasumber Komandan AL (Danlanal) Kolonel Filda Malari yang membagikan tips memaksimalkan otak kanan dan kiri untuk kemampuan menghafal. 
Di akhir kegiatan, Perpusnas secara simbolis menyerahkan bantuan Mobil Perpustakaan Keliling kepada Wabup Kab. Banyuasin.
Â 
Reportase : Suryadi, Hartoyo Darmawan
Fotografer : Suryadi

Berita

Kukuhkan 22 Bunda Literasi ; Kab, Banyuasin Menuju Masyarakat Cerdas