Pancoran, Jakarta â€“ Pengiat Gerakan Pustaka Bergerak, Nirwan Ahmad Arsuka mendorong para pustakawan dan pengiat literasi untuk memaksimalkan penggunan internet dalam gerakan literasi di daerahnya masing â€“ masing. â€œInternet merupakan perpustakaan yang paling besar,â€ ujarnya saat diskusi â€˜Peran Pegiat Literasi dalam Meningkatkan Literasi Masyarakatâ€™ pada Rapat Koordinasi Perpustakaan Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/2).
Menurutnya teknologi internet dapat menyebarkan informasi ke seluruh dunia dengan cepat, selain itu kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki juga semakin bermutu dan dapat dengan mudah didapat melalui fitur mesin pencarian (search engine). Dengan internet maka perpustakaan tidak lagi terbatas pada ruang, fungsi perpustakaan dapat dengan mudah diperluas dengan membangun jaringan relawan sehingga gerakan literasi bisa merambah ke seluruh wilayah. â€œIni adalah revolusi perpustakaan. Perpustakaan bergerak, bergerak tanpa batas,â€ ungkapnya.
Banyak yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat dalam gerakan literasi, Nirwan berkeliling dengan kuda membawa buku-buku untuk dipinjamkan ke masyarakat, hingga kini jaringan Pustaka Bergerak telah tersebar di seluruh Indonesia dengan nama berbeda-beda dan ragam moda transportasiÂ  baik kuda, perahu, atau sekedar keranjang berisi buku. Nirwan mengingatkan esensi dari perpustakaan tidak hanya berupa buku namun pada kegiatan membaca, mendongeng, atapun belajar. â€œPerpustakaan harus dibentuk oleh kegiatan, bukan dengan gedung,â€ kata dia. Para penggiat literasi juga harus mulai bergerak karena begitu banyak anak-anak yang haus akan bacaan namun tidak memiliki bahan bacaan.
Rakornas Perpusnas Tahun 2020 mengambil tema 'Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju', berlangsung selama 3 (tiga) hari, 25-27 Februari 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta. Diikuti sekurangnya 1.500 pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun pengiat dunia literasi dan perpustakaan di Indonesia. Rapat koordinasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan sinkronisasi program untuk peningkatan indeks literasi di Indonesia.
Reportase : Puspen Kemendagri

Galakan Revolusi Perpustakaan Melalui Internet

BLITAR, JAWA TIMURâ€”Pekan Literasi dan Inklusi Sosial Perpustakaan yang di awali dengan kegiatan Literasi Kopi dibuka secara resmi oleh Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Janti Suksmarini, Senin (22/3) di Halaman Amphiteater Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Kota Blitar Jawa Timur. Pekan literasi yang digelar selama seminggu mulai 22 Maret - 27 Maret 2021 akan diisi dengan berbagai kegiatan literasi berbasis inklusi sosial, pameran dan bazar, literasi seni dan safari literasi Pancasila. Acara yang berlangsung dengan penerapan protokol yang ketat ini ditandai dengan Literasi Kopi dengan menghadirkan nara sumber David Nugroho (Founder Kedai Tetirah dan tetirah Suplies.co), Adityo Aji Nugroho (Owner Bins Coffee &amp; Supplies). serta Wima Brahmantya (Owner Kebun Kopi De Karanganyar Blitar).
Penanggungjawab kegiatan Agus Sutoyo dalam laporannya yang dikemas dalam Monolog Secangkir Kopi mengatakan pekan literasi yang diselenggarakan untuk mengangkat referensi koleksi Perpustakaan Bung Karno yang banyak sekali tentangÂ  kopi. Literasi secangkir kopi merupakan bahasa penuh makna untuk bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan Perpustakaan Bung Karno. NGOPI SEKSI (Ngobrol Pintar Seputar Kepustakawanan dan Literasi) itu yang menjadi arena fotowall bagiÂ  masyarakat yang datang ke Perpustakaan Bung Karno, dan disediakan kopi gratis yang tinggal diseduh secara mandiri. Bung Karno yang didalam setiap kesempatan, pagi, siang dan malam selalu ditemani kopi tubruk, bahkan dalam buku Jenderal Hario Kecik, Bung Karno, seperti yang dituturkan jenderal Hario Kecik selalu minum kopi pagi hari di halaman belakang Istana Merdeka sebelum beraktifitas. Dari soal Ngopi ini, melahirkan inspirasi-inspirasi yang mumpuni dalam membawa pemikiran kebangsaan dan nasionalisme.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Karno Janti Suksmarini mengatakan literasi kopi diharapkan dapat mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan sebagai bagian dari usaha bersama. Masyarakat diajak untuk membaca berbagai referensi terkait kopi, kemudian diberikan pelatihan dalam workshop oleh para profesional, dan diharapkan mampu membuat produknya sendiri. "Marilah kita bersama-sama menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat berbagi pengetahuan, bertukar pengalaman,Â  dan mengasah keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan," imbuh Janti.
Nara Sumber pertama Wima Brahmantya dalam kesempatan itu memberikan materi tentang filosofi kopi, kemudian dilanjutkan tentang Strategi Kedai Kopi di masa Pandemi oleh David Nugroho, dan kemampuan mengenal dan cara mengolah dan meracik kopi oleh Adityo Aji Nugroho. Respon masyarakat yang begitu besar karena pendaftar melalui medos Perpustakaan Bung Karno mencapai 325 orang, sedangkan kuota yang disediakan hanya 100 orang dengan dibagi dua gelombang, menyesuaikan peraturan protokol kesehatan yang diijinkan Satgas Covid Kota Blitar.
Kopi memberi ketenangan dan inspirasi tiada henti. Salam Literasi.
Reporter: Heri Purwanto/Ardha Bryan
Fotografer: Juwito

Literasi Kopi, Inklusi Sosial Perpustakaan untuk Masyarakat 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ratusan camat dari kawasan perbatasan di Indonesia melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional RI. Kunjungan dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Dalam sambutannya saat menerima rombongan, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan apresiasinya atas kunjungan dari 200-an camat yang datang dari 15 provinsi dan 255 kabupaten di Indonesia tersebut. Perpustakaan adalah rumah bersama, tempat untuk berbagi, dan sumber informasi.Â Dalam kunjungan ini, para camat mendaftar menjadi anggota Perpustakaan Nasional dan mengunjungi lantai 24 yang memamerkan pemandangan Monas dan Laut Jakarta.
Tahun ini, perpustakaan memiliki program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, di mana sebanyak 300 desa dan 60 kabupaten/kota sudah menerima manfaat program. Syarif menjelaskan, di perpustakaan, masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja, putus sekolah, ekonomi bawah, akan mendapatkan pendampingan belajar keterampilan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
â€œApa kegiatannya? Kita mengambil masyarakat yang tidak punya pekerjaan, apakah dia tidak punya pendidikan atau mantan PHK atau mungkin tukang parkir, atau pengemis, apa saja, nanti dari kita ada pendampingan lebih kurang 6-12 bulan dan mereka semua difasilitasi oleh kita untuk beliterasi dengan komputer, internet, dan juga ilmu buku-buku terapan sehingga nantinya mereka bisa membuka usaha sendiri sesuai dengan yang mereka minta,â€ urai Syarif Bando di Ruang Serbaguna Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Selasa (26/11/2019).
Mengembangkan perpustakaan di perbatasan merupakan perhatian Perpustakaan Nasional. Menurut Syarif Bando, hal ini sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato pelantikan dan penyerahan DIPA. Bantuan yang diberikan berupa hibah buku, mobil perpustakaan keliling, dan motor pustaka.
Syarif menepis anggapan bahwa minat baca di Indonesia angkanya rendah. Menurutnya, hal ini terjadi karena sulitnya mendapatkan buku di daerah perbatasan. Karenanya, para penerbit dan perguruan tinggi didorong untuk memperbanyak buku terutama mengenai buku ilmu terapan dan home industry yang dibutuhkan masyarakat di perbatasan dan pedesaan. â€œJangan diklaim kalau Indonesia budaya bacanya rendah padahal tidak ada buku baru di sana. Kalau di perbatasan ada koran baru tiap pagi kah? Majalah baru, buku baru. Nah bagaimana caranya kita bilang budaya bacanya rendah? Nah ini jadi tantangan,â€ jelasnya.
Menghadapi revolusi industri 4.0, para camat didorong untuk mengembangkan komoditi unggulan dari daerahnya. â€œNah ini yang harus dipikirkan, artinya apa? Kalau revolusi industri, teknologinya sudah pasti tidak mungkin kita jangkau dari Jepang, Korea, dan Eropa. Tapi kita berpikir apa yang kita bisa ambil peran untuk menyiapkan barang dan jasa yang bisa kita ekspor,â€ tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Restuardy Daud menyatakan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Nasional atas penerimaan kunjungan peserta rakor. Restuardy menjelaskan, Perpustakaan Nasional dipilih menjadi destinasi karena menyimpan aset berupa koleksi manuskrip kuno hingga kemajuan teknologi terbaru. â€œIni merupakan bagian dari catatan lain untuk melihat wilayah NKRI yang sangat luas, di sinilah tempatnya,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo
Â

Ratusan Camat dari Perbatasan Indonesia Kunjungi Perpusnas

Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) berupaya memperkuat eksistensi perpustakaan di Indonesia, salah satunya melalui pemberian dana dekonsentrasi.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Deni Kurniadi, menyatakan dana dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan juga kepada instansi vertikal di wilayahnya. Dana dekonsentrasi perpustakaan Perpusnas diharapkan dapat membantu perpustakaan provinsi, selaku pembina perpustakaan, di dalam mengembangkan perpustakaan yang ada di wilayahnya.
â€œDengan dana dekonsentrasi di bidang perpustakaan yang digulirkan untuk dinas perpustakaan provinsi seluruh Indonesia ini, diharapkan dapat sesuai dengan waktu yang diberikan selama satu tahun berjalan dan program selanjutnya diserahkan kepada daerah bagaimana memanfaatkan anggaran dana dekonsentrasi ini,â€ urainya dalam Sosialisasi Kegiatan Dana Konsentrasi Tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (10/6/2022).
Pada 2022, aktivitas dan alokasi anggaran dekonsentrasi bidang perpustakaan digulirkan untuk lima kegiatan yaitu pembinaan administrasi keuangan, pendataan bidang perpustakaan, workshop bunda literasi dan duta baca daerah serta pegiat literasi daerah, penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah, serta sosialisasi jabatan fungsional pustakawan.
Dia menambahkan, dekonsentrasi bidang perpustakaan memiliki empat tujuan yakni untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pembangunan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.
â€œSelain itu, meningkatkan kegemaran membaca dan literasi masyarakat melalui perpustakaan, meningkatkan peran perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya perpustakaan, serta memperkuat data bidang kepustakaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia,â€ tuturnya.
Dia menekankan, dinas perpustakaan provinsi harus dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana dekonsentrasi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sehingga diharapkan tidak ada daerah yang melaksanakan kegiatan, namun daya serapnya masih rendah.
â€œOleh karena itu, akan menjadi reward and punishment terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada dinas perpustakaan provinsi seluruh Indonesia. Harapan kami tentu saja perhatian yang lebih baik di dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi dan memastikan daya serapnya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,â€ ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Perpusnas, Joko Santoso, mengungkapkan pada tahun ini, secara pagu anggaran kegiatan dana dekonsentrasi totalnya sebesar Rp15, 8 miliar untuk lima kegiatan. Alokasi anggaran untuk 33 provinsi yang menerima dekonsentrasi berbeda, karena tergantung jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Dia menyebut, ada beberapa catatan terkait dana dekonsentrasi terutama soal sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, misalnya keterlambatan pelaksanaan, keterlambatan penyampaian laporan, dan penyerapan.
Hingga triwulan kedua tahun 2022, sisi penyerapan dekonsentrasi masih kurang menggembirakan yakni di bawah 50 persen. Menurutnya, hal ini menjadi catatan, karena proses kinerja yang rendah ini akan berdampak kepada kinerja Perpusnas. Dia berharap sosialisasi ini dapat memperbaiki kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan dekonsentrasi.
â€œIni menjadi salah satu upaya dukungan Perpustakaan Nasional di dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah provinsi melalui berbagai macam kegiatan. Kita lihat semua bahwa dinamika ini sangat terpulang kepada keaktifan dan sikap, waktu, dari dinas perpustakaan provinsi,â€ pungkasnya.
Tahun ini, ada kegiatan baru yakni pendataan perpustakaan. Dia menekankan, pendataan perpustakaan merupakan upaya Perpusnas dalam melakukan data profiling seluruh jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Ke depannya, validitas data yang diinput dalam pendataan, akan menjadi sandaran bagi Perpusnas dalam memberikan skema dekonsentrasi, skema bantuan, dan skema dana alokasi khusus fisik bidang subbidang perpustakaan daerah.Â 
Reporter: Hanna Meinita

Dana Dekonsentrasi untuk Memperkuat Eksistensi Perpustakaan

Jakarta,- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando meminta Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menguatkan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Syarif Bando saat bertemu Ketua Pimpinan Pusat IPI, Syamsul Bahri di Gedung Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan Jakarta, Jumat (6/1/2022).
&ldquo;Perpustakaan sudah mulai mendapatkan perhatian sehingga sudah mulai terasa tantangannya. Di dalam negeri khususnya, &nbsp;saat ini di tingkat desa banyak yangg ingin membangun perpustakaan dan minta diberi dukungan dan difasilitasi baik dari sisi teknis, regulasi, hingga bantuan fisik seperti buku dan lainnya,&rdquo; ungkapnya.
Akibatnya juga menurut Syarif, jumlah pustakawan semakin hari semakin kurang mengingat jumlah perpustakaan baru yang juga semakin berkembang.
&ldquo;Kita dipaksa untuk meninggalkan perpustakaan pola lama untuk mempercepat jangkauan ke masyarakat di mana perpustakaan menjangkau masyarakat secara digital. Makanya Perpusnas terus berupaya untuk bertransformasi digital, &ldquo; imbuhnya.
Kepala Perpusnas meminta IPI dengan terjun pada peningkatan kualitas SDM di daerah dengan mengadakan berbagai pelatihan di daerah untuk para pengelola perpustakaan, hingga sosialisasi peningkatan indeks literasi masyarakat dan gemar membaca.
Di lain pihak, Syamsul Bahri menjelaskan IPI akan terus mendukung program-program kerja Perpusnas. &ldquo;Kami juga akan terus menyusun program kerja IPI yang bisa bersinergi dengan program-program Perpusnas dalam pengembangan perpustakaan ke depannya sebagai pusat kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat,&rdquo; jawabnya.
Syamsul menjelaskan IPI telah menetapkan program kerja prioritas salah satunya peningkatan kompetensi pustakawan karena kompetensi SDM menjadi salah satu komponen yang mendukung pelaksanaan program pengembangan perpustakaan. Syamsul menekankan IPI senantiasa meminta dukungan Perpusnas.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Kepala Perpusnas: IPI Lebih Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Perpustakaan di Daerah

Jakarta - Pengadaan sebagai instrumen belanja pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam sambutannya pada acara workshop pengadaan nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan pemerintah yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut Perpustakaan Nasional menerima penghargaan Procurement Award bersama 14 K/L yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Negara BUMN, BKN, BPK, BPKP, KPK, KPPU, Komisi Yudisial, LAN, LPS, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, SKK Migas dan ANRI yang diselenggarakan di Gd. Danapala Kemenkeu, Senin (26/2).
Sri Mulyani menjelaskan dari tahun ke tahun postur belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus meningkat, misalnya APBN pada tahun 2017 yang dikelola sebesar Rp 2.080, 5 triliun dan pada tahun 2018 menjadi Rp 2.220,7 triliun. Dengan peningkatan tersebut, perlu ada pengawalan terhadap belanja pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran, diantaranya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan perlindungan hukum bagi insan pengadaan agar pelaksanaan pengadaan lebih akuntabel.
"Workshop pengadaan nasional bertujuan untuk memberikan penguatan aspek pelaksanaan pengadaan, agar insan pengadaan lebih nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan tugasnya tanpa takut adanya ancaman kriminalisasi," jelas Sri Mulyani. Kemenkeu juga menambahkan dalam workshop juga dilakukan perjanjian kerjasama legal protection antara Kemenkeu dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bentuk penguatan pengadaan. Perjanjian diharapkan dapat mengawal pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkeu melalui koordinasi bersama dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat yang telah dibentuk oleh Kejagung.&nbsp;
Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga akan menyerahkan Sertifikat Standardisasi LPSE 2014 kepada Kemenkeu sebagai standard nasional untuk menuju pengadaan yang lebih moderen dan aman, dimana terdapat 17 standard yang harus dipenuhi oleh LPSE Kemenkeu, salah satunya mengenai Kebijakan Layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Standardisasi bertujuan untuk memperkuat layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi LPSE Kemenkeu yang selama ini diterapkan Pusat LPSE berdasarkan standar ISO 9001 dan ISO 27001.
Reportase : Arwan Subakti

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Galakan Revolusi Perpustakaan Melalui Internet

Literasi Kopi, Inklusi Sosial Perpustakaan untuk Masyarakat

Ratusan Camat dari Perbatasan Indonesia Kunjungi Perpusnas

Dana Dekonsentrasi untuk Memperkuat Eksistensi Perpustakaan

Kepala Perpusnas: IPI Lebih Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Perpustakaan di Daerah

Perpustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018