Jakarta - Pengadaan sebagai instrumen belanja pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam sambutannya pada acara workshop pengadaan nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan pemerintah yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut Perpustakaan Nasional menerima penghargaan Procurement Award bersama 14 K/L yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Negara BUMN, BKN, BPK, BPKP, KPK, KPPU, Komisi Yudisial, LAN, LPS, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, SKK Migas dan ANRI yang diselenggarakan di Gd. Danapala Kemenkeu, Senin (26/2).
&nbsp;

Peepustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018

Salemba, Jakarta â€“ Sebanyak lima desa yang berada di Kabupaten Sigi telah mendapatkan bantuan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tahun 2019, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi berharap, di tahun 2020 desa lain di wilayahnya juga mendapatkan bantuan program tersebut. Demikian diungkapkan Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi, Muin Mursalim saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Salemba, Rabu (11/12).
â€œBagi masyarakat yang mendapatkan bantuan program tersebut, mereka sudah bisa merasakan manfaatnya. Bupati kami pun sangat merespon dan mendukung pengembangan perpustakaan desa. Karena hal ini merupakan bagian dari penguatan untuk menemukan potensi desa, yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Muin berharap agar di tahun 2020 wilayahnya juga mendapatkan bantuan program tersebut. â€œApalagi saat ini kami membawa Camat dan Kepala Desa penerima bantuan. Ini sengaja kami ajak, agar mereka lebih semangat lagi mengembangkan perpustakaan desa di wilayahnya. Kami pun berharap tahun 2020, Kabupaten Sigi mendapatkan program ini lagi,â€ imbuhnya.
Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi, Ajusiar Muhammad Amin mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan setempat untuk mengembangkan dan meningkatkan perpustakaan di desa melalui dana desa. â€œBahkan sudah dua tahun terakhir, kami selalu menindaklanjuti Permendes dalam mengelola prioritas dana desa. Salah satu pointnya, prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas akses masyarakat untuk perpustakaan desa,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi mengatakan, dalam pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial, membutuhkan sinergitas stakeholder. Salah satunya bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
â€œProgram ini tidak berjalan sendiri melainkan membutuhkan kerjasama dengan stakeholder terkait. Bersama Kemendes kami pun mendorong agar dalam mengelola dana desa, perpustakaan bisa menjadi prioritas. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi ini tidak hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakat masyarakat melalui berbagai program nyata, seperti pelatihan, dan pendampingan dari fasilitator,â€ jelasnya.
Reportase Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Raden Raditya
Â

Warga di Lima Desa Kabupaten Sigi Merasakan Manfaat Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi

Senayan, Jakarta â€“ Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berdasarkan nota keuangan RAPBN TA 2023 sebesar Rp 723 miliar. Perpusnas mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp 47, 1 miliar, dari pagu indikatif sebesar Rp 675,9 miliar.
Atas kenaikan pagu anggaran tersebut, Komisi X DPR RI menekankan agar Perpusnas memanfaatkan anggaran tersebut untuk kegiatan penguatan program prioritas nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan, ketika pandemi Covid-19 masyarakat banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di rumah dan tidak banyak bertemu dengan orang tetapi perpustakaan menjadi pintu untuk penyelesaian berbagai masalah.
Meskipun perpustakaan sudah menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah, lanjutnya namun faktanya memang anggaran Perpusnas masih dibawah Rp 1 triliun.
"Kami inginnya anggaran Perpusnas seperti proposal yang disampaikan yakni lebih dari Rp 2 triliun, sehingga dapat menjangkau seluruh daerah. Sungguhpun ini sudah menjadi kewenangan daerah, tetapi kemampuan daerah sangat kecil. Mereka masih menggantungkan pada APBN," kata Fikri, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Perpusnas, Jumat (2/9/2022).
Lebih lanjut, Legislator Fraksi PKS ini berpesan agar adanya tambahan anggaran ini dapat digunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat terutama di daerah 3T.
"Komisi X DPR RI memahami perlunya penambahan pagu anggaran untuk mendukung prioritas peningkatan indeks literasi masyarakat dan pemenuhan bahan bacaan di daerah 3T. Kita tidak boleh berkonsentrasi di kota-kota saja tetapi semuanya," lanjutnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Mujib Rohmat mendorong Perpusnas untuk berkoordinasi dengan Kemendikbud RI, Kemendes RI maupun kementerian/lembaga lain untuk membuat skema kerja sama untuk meningkatkan pelaksanaan program literasi dan perpustakaan dapat terintegrasi dan bersinergi.
"Kalau selama ini ada anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, nah bisa tidak perpustakaan juga begitu? Karena fungsi perpustakaan ada di berbagai kementerian/lembaga. Komisi X bisa menjadi mediator diantara fungsi-fungsi perpustakaan di kementerian/lembaga lain untuk dapat ikut mendukung perpustakaan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi X DPR untuk mengajukan usulan tambahan. Mengingat banyaknya permintaan bantuan dari daerah yang masuk ke Perpusnas.
"Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengimplementasikan secara akuntabel, transparan dan menunjukkan kinerja-kinerja lebih baik di masa yang akan datang," ungkapnya.
Dalam RDP yang diselenggarakan secara hybrid, Syarif Bando menjelaskan,Â  dana dekosentrasi TA 2023 sebesar Rp 12 miliar memiliki target untuk 33 perpustakaan provinsi. Dana tersebut dialokasikan untuk program pembinaan administrasi keuangan, pendataan perpustakaan, workshop pegiat literasi daerah dan lomba perpustakaan sekolah.
Sementara itu, pagu DAK fisik penugasan sub bidang perpustakaan TA 2023 sebesar Rp 525 miliar. Dengan rincian menu, diantaranya pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, perluasan gedung, renovasi, pengadaan perabot layanan, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi hingga pengadaan bahan perpustakaan cetak/digital.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X Setujui Anggaran Perpusnas Rp 723 Miliar

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) meluncurkan Tim Tanggap Insiden Siber atau PERPUSNAS-CSIRT untuk mencegah dan mengantisipasi serangan siber dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.
Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, mengatakan tim PERPUSNAS-CSIRT diharapkan bekerja dengan sigap dan tangguh dalam menghadapi serangan siber di lingkungan Perpusnas. Tim bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.Â Pembentukan tim CSIRT berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).Â 
â€œUcapan terima kasih dan apresiasi kami haturkan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara beserta jajaran yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi kepada kami, sehingga pada tahun 2022 ini Perpustakaan Nasional berhasil menjadi salah satu dari 25 lembaga pusat yang dipercaya untuk membentuk dan meluncurkan tim tanggap insiden siber,â€ ujarnya dalam peluncuran tim PERPUSNAS-CSIRT di Teater Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Rabu (2/3/2022).
Dia menjelaskan, sebagai lembaga publik, Perpusnas berinovasi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas serta memperluas jangkauan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Peningkatan kecepatan dan perluasan jangkauan layanan dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital dan jejaring internet, memberikan memberikan dampak kepada peningkatan kinerja penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan publik Perpusnas. Namun, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak terlepas dari risiko keamanan informasi.
â€œImplementasi keamanan informasi yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional yaitu, sertifikasi ISO 27001 sejak tahun 2019, peningkatan keamanan jaringan komputer, peningkatan keamanan aplikasi dan situs web, penerapan manajemen hak akses sistem, penggunaan antivirus skala enterprise pada server-server, penerapan sertifikat SSL atau secure HTTP, dan sebagainya,â€ urainya.
Upaya sudah dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Di antaranya membentuk tim dan operasional layanan IT service desk sejak 2021 sebagai salah satu unsur dalam upaya penerapan dan sertifikasi ISO 20000, serta membentuk kelompok kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) yang menjadi leading sector tata kelola TIK, peningkatan keamanan informasi, dan antisipasi terhadap serangan siber.
Perpusnas juga aktif dalam jejaring Satu Data Indonesia dengan membentuk tim walidata dan tim produsen data, serta pemanfaatan infrastruktur Pusat Data Nasional.
Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak, mengungkapkan pada hakikatnya, ancaman siber dikategorikan sebagai ancaman hibrida. Serangan siber bersifat teknis dan sosial. Pada umumnya, serangan siber teknis menyerang data yang berada di jaringan, server, database dan aplikasi seperti pishing, malware attack, dan lainnya. Sementara serangan siber sosial menargetkan manusia untuk mempengaruhi cara pikir, sistem kepercayaan, dan sikap tindak manusia yang berinteraksi di ruang siber dengan target ide, pilihan, pendapat, emosi, opini, dan motivasi.
Saat ini, pihaknya beserta instansi terkait sedang menyusun tiga peraturan strategis keamanan siber yaitu strategi keamanan siber nasional, perlindungan infrastruktur informasi vital, dan manajemen krisis siber. â€œPeraturan akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden,â€ jelasnya.
Pembentukan CSIRT sendiri merupakan salah satu prioritas strategis yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dia menambahkan, pada 2020, telah dibentuk 15 CSIRT dilanjutkan pada 2021 sebanyak 39 CSIRT sebagai pelaksana keamanan siber.
Ke depan, kemampuan sumber daya tim Perpusnas-CSIRT ditingkatkan melalui berbagai pelatihan, workshop, dan simulasi penanganan, sehingga siap menghadapi semua serangan siber. Dia berharap, tim dapat berkolaborasi, bersinergi, dan berbagi informasi dengan seluruh stakeholder keamanan siber, terutama dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden siber.
â€œSecara khusus, pembentukan tim ini kami harapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perpusnas antara lain pembinaan perpustakaan secara nasional,â€ pungkasnya.
Perpusnas-CSIRT beranggotakan tim dari Pusdatin dan melibatkan perwakilan dari unit kerja di Perpusnas. Beberapa kanal dibuka untuk menerima respons terkait masalah keamanan siber di lingkungan Perpusnas, baik melalui form aduan di situs web, call center maupun via pesan WhatsApp.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Antisipasi Serangan Siber, Perpusnas Luncurkan Tim Perpusnas-CSIRT

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Â Indonesia dan Jepang memiliki keterikatan secara sejarah dan politik. Sejarah Indonesia mencatat Jepang sebagai salah satu negara yang pernah menduduki Tanah Air dalam rentang waktu 3,5 tahun, yakni pada tahun 1942-1945. Kependudukan Jepang berakhir seiring dengan di bumihanguskannya dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki pada masa Perang Dunia II. Meski Jepang menyisakan luka saat penggalakkan Romusha yang memakan banyak korban jiwa, namun Jepang juga telah meletakkan dasar fundamen bagi kemerdekaan Indonesia dengan membentuk Badan Pernyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 1958, Jepang secara resmi membuka kantor kedutaannya di Indonesia hingga sekarang. Peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang diperingati bersama oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dan Kedutaan Besar Jepang di Perpustakaan Nasional, Kamis, (2/8).
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilman Farid mengatakan peringatan 60 hubungan diplomatik antara kedua negara ditandai dengan seminar dan pameran tematik.Â Pameran ini mengambil salah satu fragmen sejarah dalam hubungan Indonesia-Jepang dalam kurun waktu 1942-1945. "Semangat pameran adalah mendeskripsikan perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai warisan teragung para pendiri bangsa untuk terus dirawat dan dijaga," imbuhnya.Â 
Dalam pameran kesejarahan bertemakan "Jagung Berbunga Di Antara Bedil dan Sakura" menampilkan berbagai sumber sejarah dalam berbagai bentuk, seperti dokumen, poster, foto, lukisan, dan lain sebagainya. Salah satu yang menarik dari koleksi pameran adalah lukisan dan sketsa seniman Jepang Ono Saseo yang disandingkan dengan foto mengenai gambaran sosial di Jawa.Â 
Koleksi yang dipamerkan pada pameran kesejarahan tersebut merupakan koleksi yang berasal dari Perpustakaan Nasional, Direktorat Sejarah Kemendikbud, Arsip Nasional, kantor berita nasional ANTARA, dan Lokananta. Pameran berlangsung dari tanggal 2 hingga 10 Agustus 2018 di Ruang Pameran Perpustakaan Nasional (Lt. 4) di Jalan Medan Merdeka SelatanÂ  No. 11 Jakarta.Â  Pameran kesejarahan Indonesia - Jepang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 110 tahun Kebangkitan Nasional (1908-2018) sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia.Â 
Pada saat bersamaan diluncurkan buku berjudul â€œJagung Berbunga di Antara Bedil dan Sakuraâ€. Buku ini membahas fragmen sejarah hubungan Indonesia-Jepang dalam kurun 1942-1945 denganÂ  menampilkan berbagai sumber sejarah dalam berbagai bentuk, baik dokumen, foto maupun poster dan lukisan karya seniman Jepang yang dikemas apik dan menarik.Â 
Direktur Sejarah Kemendikbud Triana Wulandari dalam awal sambutannya mengatakanÂ kegiatan ini salah satu upaya dalam menguatkan hubungan dari hati ke hati antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin sejak lama, terutama dalam aspek budaya.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Pameran dan Seminar Kesejarahan : Indonesia dan Jepang Dalam Lintasan Sejarah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Salatiga, Slamet Setyo Budi, menyampaikan bahwa perpustakaan daerah Kota Salatiga masih membutuhkan banyak dana untuk membangun perpustakaan. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu (5/2).
"Gedung perpustakaan daerah Kota Salatiga terdiri dari 3 lantai dan seharusnya bisa menampung sampai 100.000 buku, tetapi sampai saat ini baru ada 53.000 buku. Padahal setiap tahunnya tingkat kunjungan selalu meningkat," jelas Slamet.
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Nurhadi Saputra, menyampaikan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki bantuan stimulan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa diajukan untuk membantu meningkatkan kualitas perpustakaan daerah.
"DAK ini memiliki 6 menu antara lain untuk pembangunan perpustakaan, perluasan, renovasi, perangkat IT, koleksi, dan perabot. Bulan April ini akan dibuka untuk pengajuannya. Khusus untuk pembangunan dan perluasan perpustakaan harus didukung dengan sertifikat lahan dan DED (Detailed Engineering Design)," ujar Nurhadi.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Raden Radityo

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Peepustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018

Warga di Lima Desa Kabupaten Sigi Merasakan Manfaat Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi

Komisi X Setujui Anggaran Perpusnas Rp 723 Miliar

Antisipasi Serangan Siber, Perpusnas Luncurkan Tim Perpusnas-CSIRT

Pameran dan Seminar Kesejarahan : Indonesia dan Jepang Dalam Lintasan Sejarah

Perpustakaan Daerah Kota Salatiga Inginkan Bantuan DAK