Jakarta&mdash;Kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Pelaksanaan kebijakan tersebut berpengaruh pada struktur organisasi dan anggaran. Beberapa dinas perpustakaan di daerah mengalami penurunan struktur hingga menjadi setingkat eselon 4. Ada pula penggabungan institusi perpustakaan dan kearsipan ke dalam sekretariat daerah. Perubahan struktur tersebut juga mengakibatkan penghematan anggaran untuk urusan perpustakaan di daerah. 
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Ofy Sofiana mengatakan monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan perpustakaan.
&ldquo;Hal ini perlu dilakukan supaya bisa mengindentifikasi capaian, kendala, dan peluang yang ada. Pengembangan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi akan membantu perbaikan dan peningkatan kualitas kelembagaan secara berkesinambungan,&rdquo; urainya saat pembukaan FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan.
Salah satu upaya Perpusnas untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menggelar focus group discussion (FGD) dengan perpustakaan umum daerah, di mana dibahas berbagai hal seputar penyelenggaraan urusan perpustakaan, di antaranya struktur organisasi, SDM perpustakaan, kebijakan pemerintah daerah, kondisi fisik perpustakaan, kerja sama dengan institusi lain, program dan kegiatan perpustakaan, serta hambatan yang dihadapi.
Dengan adanya FGD tersebut, menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih, maka dapat diketahui kondisi terkini perpustakaan dan masalah yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi terbaik. 
&ldquo;FGD ini <span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: EN-ID;">menjadi platform penting untuk membangun kesepahaman dan sinergi antara dinas perpustakaan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait lainnya,&rdquo; imbuh Sri pada Kamis (13/7/2023).
Senada dengan pendapat tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri Teuku Maimun Riza menekankan adanya kolaborasi dengan instansi lain dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di daerah, seperti Dinas Kominfo untuk publikasi perpustakaan dan kegiatannya.
&ldquo;Jadi kita emang ga bisa berdiri sendiri. Minta bantuan Dinas Kominfo-nya, tolong dibantu sosialisasikan ini,&rdquo; saran Teuku.
FGD yang diselenggarakan di Hotel Oria pada 12-14 Juli 2023 ini dihadiri oleh perwakilan dinas perpustakaan dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 
&nbsp;
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Cahyani
Fotografer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Purniawati
&nbsp;

Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Aqila (6) tampak sangat bersemangat mengikuti setiap arahan dari pedongeng. Ketika diminta menirukan gerakan maupun suara hewan, Aqila bersama 50 orang dari TK Islam Terpadu Nurul Sakinah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, lantang bersuara. Sama sekali tidak terlihat capai. Sejumlah pendidik juga tampak mengawasi dan kompak mengikuti pedongeng.
Mendongeng atau bercerita merupakan salah satu komunikasi yang sederhana yangÂ  mudah dimengerti. Mendongeng juga merupakan cara yang menyenangkan untuk dapat merangsang daya imajinasi dan kreativitas anak sejak dini. Mendongeng bisa menjadi cara efektif untuk menanamkan nilai moral kepada anak. Setiap orang tua dituntut memiliki keterampilan mendongeng. â€œDongeng adalah media terbaik dalam mendidik anak karena menarik. Anak cepat menerima dan melakukan sesuatu apabila disampaikan lewat cerita-cerita,â€ ujar Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Perpusnas Agus Sutoyo mengawali kegiatan Parenting Education Dengan Media Mendongeng.
Parenting Education Dengan Media Pedongeng adalah buah kerja sama dengan tiga mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta, yang terbentuk dalam Clima Organizer dan Komunitas Ayo dongeng Indonesia (Ayodi).
Manfaat besar dongeng bagi anak adalah selain untuk merangsang kekuatan pikiran, menambah kemampuan berbahasa, juga mampu mendorong anak-anak untuk semangat membaca karena sedari dini kecintaan terhadap bacaan sudah ditumbuhkan.Â Dua pedongeng dari Komunitas Ayodi, Desri dan Rika secara bergantian membawa dongeng sekaligus memberikan parenting lewat mendongeng, sekaligus memberikan cara dan tips dalam memilih cerita dan cara yang menarik dalam membawakan dongeng kepada anak.
Tidak hanya itu, parenting edukasi ini mengajak para orang tua dan guru ikut berperan dalam upaya mengoptimalkan perkembangan pada anak. Untuk mulai memperkenalkan dongeng pada anak yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Salah satu tempat terbaik untuk memulai kegiatan mendongeng adalah di rumah dan di sekolah.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Dongeng, Tanamkan Nilai Moral dan Optimalkan Perkembangan Anak

&nbsp;
Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Sebanyak 15 peserta lolos sebagai finalis Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023 yang akan kembali digelar pada tanggal 15 s.d 18 Mei 2023.
Dalam sambutannya pada Senin (15/5/2023), Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan pustakawan diharapkan menjadi penggerak agar Indonesia bisa menjadi negara produsen. &ldquo;Pustakawan sebagai orang pintar harus mengingatkan untuk membuka wawasan masyarakat,&rdquo; ungkapnya saat membuka kegiatan tersebut di Gedung Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
Kepala Perpusnas juga berpesan, agar tidak tergantikan perpustakaan dan pustakawan perlu menekankan peran dan fungsinya untuk mengelola ilmu pengetahuan yang akan mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan melalui literasi dan membaca.
&ldquo;Para Pustakawan jangan cepat merasa puas mengingat perubahan akan terus berjalan dan kita sebagai agen yang terbaik karena dikelilingi ilmu pengetahuan dan buku di sekitar kita,&rdquo; pungkasnya.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menerangkan 3 orang Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023 akan berkesempatan mengikuti The IFLA World Library International Congress (IFLA WLIC) di Belanda, Agustus mendatang.
&ldquo;Ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk para Pustakawan terbaik Indonesia karena di sana akan ada banyak informasi baru yang akan bisa kita dapatkan, terangnya.
Proses seleksi Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023 telah dimulai pada Februari lalu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, seleksi Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023 proses penilaiannya tidak lagi dilakukan bertingkat di daerah dan langsung dilakukan oleh Tim Dewan Juri Pusat.
Tim Dewan Juri terdiri dari Pakar Kepustakawanan, Sri Sularsih sebagai Ketua dan Agus Rusmana sebagai Wakil Ketua. Sebagai Anggota Dewan Juri terdiri dari&nbsp; Dosen Universitas Gadjah Mada, Ida Fajar Priyanto, Pustakawan Ahli Utama Institut Pertanian Bogor, Abdul Rahman Saleh, dan Pustakawan UIN Kalijaga, Labibah Zain. 
Kegiatan ini rutin diselenggarakan sebagai ajang apresiasi tertinggi bagi pustakawan di Indonesia. Pustakawan Terbaik yang terpilih adalah yang memiliki dedikasi, inovasi, kreativitas, dan tanggung jawab profesi serta berkontribusi kepada&nbsp; masyarakat secara luas.
Berikut nama Finalis Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023:
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amma Naningrum, S.Sos., M.A (Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Solo)
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dr. Anastasia Santi Delliana, S.Sos, M.I.Kom (Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis - Jakarta)
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Andi Saputra, S.Kom., M.Kom (Universitas Andalas - Padang)
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aris Nurohman, S.H.I., M.Hum (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ceria Isra Ningtyas, S.Hum., M.I.Kom (Kementerian Pertanian - Jakarta)
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ifonilla Yenianti, S.PdI, S.IPI., M.A. (Universitas Islam Negeri Salatiga)
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Indah Rachma Cahyani, S.IIP., M.A (Universitas Airlangga - Surabaya)
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ir. Juznia Andriani, M.Hum (Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Bogor)
9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meri Susanti.R.S.I.Pust.M.M (Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
10.&nbsp; Mohamad Pandu Ristiyono, S.Sos., M.P (Universitas Terbuka - Banten)
11.&nbsp; Mokhammad Farid Rohmawantika, S.Sos (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora)
12.&nbsp; Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum,M.A (Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes - Jakarta)
13.&nbsp; Nova Indah Wijayanti, SIP (Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta)
14.&nbsp; Novy Diana Fauzie, S.S., M.A (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
15.&nbsp; Ubudiyah Setiawati, S.Sos., M.I.Kom (Universitas Komputer Indonesia - Bandung)
&nbsp;
Kegiatan ini juga mendapatakan apresiasi tidak hanya dari dalam negeri tapi juga datang dari negara lain yakni dari Presiden Special Libraries Association Asia Community, Josep M Yap, Directur Partnership National Library Board Singapura, Lin Li Soh, Presiden Persatuan Pustakawan Malaysia, Ghazali Mohamed Fadzil, Special Libraries Association Asia Young Professional Librarian Tahun 2021, Kevin Conrad Tangsiongco, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, Syamsul Bahri.
Pengumuman Pemenang Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023 akan digelar pada 18 Mei 2023 mendatang di Hotel Grand Mercure Hayam Wuruk Jakarta.
&nbsp;
Reporter : Eka Purniawati
Fotografer : Deny Irawan
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023 Kembali Digelar

Salemba, Jakarta &ndash; Peran kehumasan di lingkungan pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut tak lepas dari fungsi dasar kehumasan dalam membentuk opini publik yang positif bagi lembaga.
Humas juga diperlukan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang program kebijakan, capaian atau prestasi organisasi.
Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Sri Marganingsih saat membuka kegiatan Workshop Kehumasan dengan tema Penguatan Humas Pemerintah yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, (19/10/2022).
Peran humas pemerintah lainnya, lanjut Sri Marganingsih, adalah pengoptimalan jaringan komunikasi dan informasi, serta mensinergikan informasi publik melalui agenda setting lembaga.
Apalagi dalam era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi, humas pemerintah selayaknya memiliki pemikiran dan sikap yang dinamis dalam merespon segala perkembangan yang ada.
"Dengan pentingnya posisi humas, maka humas perlu didukung oleh lembaga, seperti bagaimana menciptakan SDM Humas yang kompeten. Diharapkan setiap personil humas memiliki skill yang mumpuni," jelasnya.
Menurut Founder &amp; CEO PR Indonesia Asmono Wikan mengatakan, tugas utama seorang humas adalah mengorkestrasi organisasi atau korporasi dalam menciptakan persepsi positif audiens tentang organisasinya.
"Reputasi bisa dibangun melalui storytelling. Story yang bagus akan menciptakan interaksi kuat dengan audiens, menunjukkan persepsi mereka tentang upaya komunikasi yang dilakukan organisasi," kata Asmono.
Asmono menjelaskan, praktik humas sebaiknya menempatkan hati sebagai driver komunikasi. Baik dalam digital maupun konvensional, kerja-kerja komunikasi membutuhkan kehati-hatian.
"Berkomunikasi dengan menggunakan hati ini berarti menempatkan pesan jauh lebih relevan, kontekstual dan empatik di mata audiens. Karena organisasi yang kuat merupakan buah dari kolaborasi yang dahsyat untuk menghasilkan reputasi yang bermartabat," jelasnya.
Sementara Ketua Perhumas Solo, Andre Rahmanto mengatakan, dalam peran penguatan humas pemerintah perlu didorong menciptakan komunikasi menjadi lebih ramping tetapi pesannya sampai ke masyarakat.
"Kemudian perlu mengidentifikasi tema dan narasi prioritas yang dihidupkan dengan storytelling terpadu. Pendekatan komunikasi di web, media sosial dan saluran komunikasi lainnya dilakukan secara terintegrasi," katanya.
Di sisi lain, Ketua Iprahumas Indonesia, Thoriq Ramadani mengatakan, sebagai seorang humas pemerintah dituntut untuk memiliki beragam kompetensi, pengetahuan, dan sikap.
"Menjadi humas pemerintah harus serba bisa. Seorang humas tidak hanya menyiapkan siaran pers saja tetapi menganalisa berita yang sudah dimuat di media. Selain itu menjaga hubungan baik dengan media dan stakeholder. Humas juga harus dapat mengambil gambar dan video, bahkan mengelola konten website dan medsos," katanya.
Reportase: Wara Merdeka
&nbsp;

Salemba, Jakarta &ndash; The role of public relations in the government environment has a very important and strategic position. This cannot be separated from the basic function of public relations in forming positive public opinion for the institution.
Public Relations is also needed as a medium to convey information to the public about policy programs, organizational achievements or achievements.
This was conveyed by the Head of the Legal, Organizational, Cooperation and Public Relations Bureau of the National Library (Perpusnas), Sri Marganingsih when opening the Public Relations Workshop with the theme Strengthening Government Public Relations which was held online on Wednesday (19/10/2022).
Another role of government public relations, continued Sri Marganingsih, is optimizing communication and information networks, as well as synergizing public information through institutional setting agendas.
Especially in the era of information openness and technological advances, government public relations should have dynamic thoughts and attitudes in responding to all existing developments.
"With the importance of the position of public relations, public relations needs to be supported by institutions, such as how to create competent public relations human resources. It is hoped that every public relations personnel will have qualified skills," he explained.
According to PR Indonesia Founder &amp; CEO Asmono Wikan, the main task of a publicist is to orchestrate an organization or corporation in creating a positive audience perception of their organization.
"Reputation can be built through storytelling. A good story will create a strong interaction with the audience, showing their perception of the organization's communication efforts," said Asmono.
Asmono explained, public relations practice should place the heart as a communication driver. Both digital and conventional, communication work requires caution.
"Communicating using this heart means placing messages that are far more relevant, contextual and empathetic in the eyes of the audience. Because a strong organization is the fruit of powerful collaboration to produce a dignified reputation," he explained.
Meanwhile, the Head of Perhumas Solo, Andre Rahmanto said, in the role of strengthening public relations the government needs to be encouraged to make communication more streamlined but the message reaches the community.
"Then it is necessary to identify priority themes and narratives that are brought to life by integrated storytelling. Approaches to communication on the web, social media and other communication channels are carried out in an integrated manner," he said.
On the other hand, the Chairperson of Iprahumas Indonesia, Thoriq Ramadani said, as a public relations officer the government is required to have a variety of competencies, knowledge and attitudes.
"Being a public relations officer for the government must be versatile. A publicist does not only prepare press releases but analyzes the news that has been published in the media. Apart from that, maintaining good relations with the media and stakeholders. Public relations must also be able to take pictures and videos, even manage website content and social media. ,&rdquo; he said.
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka

Humas Pemerintah Perlu Memahami Perannya

Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat bersama Pengurus Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia (FPSMI) kembali melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di Hotel Lumire, Selasa (15/8/2023).
Kegiatan ini menghadirkan 19 (sembilan belas) orang pengurus forum yang berasal dari berbagai sekolah di Indonesia diantaranya dari SMP Katolik Mayella Poigar, Minahasa Selatan, SMA Negeri 10 Kota Ternate, Maluku Utara, SMA Negeri 1 Ciamis, SMP Budi Mulia Utama, SMA Negeri 3 Jakarta, SMA Negeri 1 Kabila, Gorontalo, SMA Negeri 1 Bae, Kabupaten Kudus, MAN 18 Jakarta Timur, SMA Islamic Centre Kota Tangerang, dan lainnya.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih mengatakan perkembangan zaman yang luar biasa terutama pada bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) memaksa penyelenggaraan perpustakaan untuk melakukan penyesuaian.
&ldquo;Diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari bapak/ibu mengenai implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan selama 16 tahun belakangan. Kira-kira kendala dan harapannya apa dalam mengelola perpustakaan sekolah,&rdquo; ucapnya.
Wanita yang akrab dipanggil Marga ini juga menyampaikan bahwa seluruh masukan yang diterima kelak akan dipilah, dirumuskan, dan dikelompokan sesuai dengan masing-masing jenis perpustakaan yang dikelola.
Pada sesi diskusi perwakilan dari SMP Katolik Mayella Poigar, Minahasa Selatan, Fientje Watak membeberkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 5% untuk mengelola perpustakaan sekolah pada kenyataannya di lapangan belum terlaksana dengan baik. Padahal menurutnya, perpustakaan sekolah merupakan jantung belajar siswa, guru, bahkan masyarakat sekitar.
&ldquo;Perpustakaan sekolah harus dijadikan sebagai point central belajar anak-anak, untuk itu pemanfaatan dana BOS dalam pengadaan buku baru yang sesuai dan variatif sangat dibutuhkan karena sekarang yang banyak adalah buku terbitan lama dan buku-buku paket,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, hadir dari SMK Negeri 40 Jakarta Timur, Sumarsono, menambahkan sejatinya dana BOS dapat dimanfaatkan selain untuk pengadaan buku ialah untuk pembayaran honor pustakawan, diklat pustakawan, dan pengembangan buku.
Dia mengaku prihatin dengan keadaan pustakawan di sekolah karena banyak pihak sekolah baik di negeri maupun swasta tahu mengenai pemanfaatan dana BOS tersebut namun terkesan acuh. Baginya, pustakawan sekolah mampu mengembangkan perpustakaan apabila dibekali dengan diklat yang dibutuhkan.
&ldquo;Banyak yang sebenarnya tahu, namun mereka tidak mau tahu soal dana BOS itu. Perpustakaan yang ada di sekolah saat ini stagnan padahal harusnya ada perubahan apabila pengelolanya mendapatkan diklat yang sesuai. Alasan kenapa sekolah tidak mengadakan diklat untuk pustakawannya karena takut mereka pindah ke sekolah lain. Menurut saya tidak seperti itu, karena kalau mereka diberi diklat pasti mereka jadi lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan perpustakaan kepada pemustakanya. Terlebih kalau honor mereka ditambah, tentunya mereka akan lebih setia untuk mengabdi,&rdquo; terangnya.
Sementara itu dari SMA Negeri 1 Ciamis, Neni Sumarni membagikan pengalamannya bahwa kepala perpustakaan di sekolahnya belum pernah berasal dari pustakawan, selalu dari guru. Hal ini terjadi untuk mengisi kekurangan jam kerja guna mendapatkan sertifikasi.
&ldquo;Mohon diluruskan kembali bahwa seorang kepala perpustakaan harus memiliki kualifikasi karena dibutuhkan ilmu yg mumpuni dengan tanggung jawab besar untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan baik bagi siswa dan masyarakat sekitar. Standar nasional perpustakaan harus diselaraskan dengan UU pendidikan agar tidak seperti lelang jabatan,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan Tarih Alfatih

Perpusnas Gandeng FPSMI Lanjut Bahas DIM

Batam, Kep. Riau â€“ Sekitar 25% dari populasi dunia merupakan generasi milenial. Di Singapura, jumlah mereka merupakan sebagian kecil dari total pengunjung NLB. Pertama-tama, penting untuk memahami karakter generasi ini untuk membuat program yang cocok untuk mereka. â€œGenerasi milenial cerdas dalam hal digital dan merupakan generasi konsumen terbesar. Mereka dikenal sebagai orang yang berpikir cepat, mereka tidak menyukai stagnasi, menginginkan kepuasan segera, menikmati kerja tim, dan cepat berkembang dalam perubahan. Untuk mereka, NLB telah menyediakan layanan yang didedikasikan khusus untuk mereka mulai dari bayi hingga remaja (0-17 tahun),â€ kata Tan Huism, Kepala Perpustakaan Nasional Singapura ketika ia menjadi salah satu pembicara pada Rapat Kerja Pusat IPI XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia di Batam, Senin (8/7).
Tan mengakui bahwa sulit untuk menarik perhatian generasi milenial untuk mengunjungi perpustakaan. Karena itu, penting untuk memulai sedini mungkin memperkenalkan program membaca. NLB mengajarkan orang tua dan guru PAUD keterampilan untuk mengajar membaca dan literasi kepada anak-anak di bawah asuhan mereka. Untuk anak-anak usia sekolah, NLB memiliki program "read at school" untuk anak-anak berusia 7-12. Pustakawan pergi ke sekolah untuk bercerita dan peminjaman buku massal. NLB juga berusaha menarik anak-anak untuk membaca di luar area sekolah, yang sulit dilakukan karena mereka memiliki banyak hal yang harus dikerjakan dan untuk mereka NLB memiliki program yang disebut "Book Bugs".
NLB juga memiliki program untuk pemustaka segala usia mulai tahun 2013 disebut SURE, yang merupakan kependekan dari Sure, Understand, Research, Evaluate. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pemustaka memeriksa validitas informasi, khususnya yang berasal dari internet. NLB bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memasukkan program tersebut ke dalam kurikulum sekolah, mengirim pustakawan ke sekolah, dan menampilkan informasi di situs web dengan cara yang bervariasi dan menarik.
Untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, NLB bekerja sama dengan serikat pekerja, sukarelawan, sekolah pelatihan, bahkan militer dengan melatih mereka sehingga mereka dapat melatih orang lain dan dengan menampilkan materi digital apa pun yang dimiliki NLB di platform mereka. Platform media sosial juga digunakan untuk menjangkau generasi milenial.
Secara keseluruhan, Tan mengklaim bahwa bukanlah tugas yang mudah dalam menjangkau generasi milenial, tetapi NLB terus berusaha menciptakan strategi untuk menarik dan melibatkan generasi milenial. "Pustakawan dituntut untuk mengubah pola pikir mereka, mempelajari keterampilan baru, tidak hanya berdiri di belakang counter seperti yang biasa mereka lakukan di masa lalu," Tan menegaskan.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Fotografer: Radhitya Purnama

Kepala Perpustakaan Nasional Singapura (NLB): Pustakawan Harus Mengubah Pola Pikir Mereka

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Peserta Rapat Kerja Nasional Ombudsman Republik Indonesia, mengunjungi Perpustakaan Nasional RI, Jumat (6/3). Kunjungan dilakukan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional dan Ulang Tahun ke-20 Ombudsman RI.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama Sri Sumekar, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti.
Dalam sambutannya, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana menjelaskan, Perpustakaan Nasional memiliki dua lokasi, yakni di Jalan Salemba untuk administrasi dan pembinaan, sedangkan di Jalan Medan Merdeka Selatan khusus digunakan untuk layanan. Gedung Layanan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 September 2017.
â€œDengan semangat kami selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, dan tentu sesuai dengan misi Presiden yakni mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju,â€ jelasnya.
Ofy menambahkan, sejak diresmikan Gedung Layanan Perpusnas ini menunjukkan trend angka yang signifikan. Berdasarkan data hingga Maret 2020, jumlah pemustaka yang berkunjung sebanyak 2.084.451 orang. Pihaknya berharap Â dengan kunjungan ini dapat lebih mengenalkan layanan yang ada di Perpustakaan Nasional kepada masyarakat.
â€œSetelah kunjungan dari sini, saya harap bisa diinfokan ke keluarga atau masyarakat disana mengenai layanan yang ada di Perpustakaan Nasional,â€ ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan, Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia, Dwi Ciptaningsih mengatakan, dengan adanya kunjungan ini ada kemanfaatannya untuk peserta Rakernas. â€œPara Kepala Perwakilan yang ikut kunjungan ini dapat menyampaikan ke Kepala Daerah setempat akan pentingnya untuk meningkatkan minat baca,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwi menuturkan, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional terkait pengelolaan perpustakaan. â€œKarena perpustakaan yang ada di Ombudsman bisa hidup namun kurang terlihat hidup, sehingga kami perlu tahu bagaimana cara mengelola perpustakaan,â€ tuturnya.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Raditya

Berita

Peserta Rakernas Ombudsman RI Kunjungi Perpustakaan Nasional