Tana Toraja, - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando bersama Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung meresmikan gedung layanan baru sekaligus Mencanangkan Gerakan Sejuta Buku di Kab. Tana Toraja pada Senin, (30/5/22).
Theofilus mengungkapkan apresiasinya terhadap pemerintah pusat melalui Perpusnas yang telah memberikan bantuan pengembangan perpustakaan yang diharapkan akan mampu meningkatkan literasi masyarakatnya.
â€œSaya mengucapkan terima kasih hadirnya perpustakaan baru di Kab. Tana Toraja ini begitu luar biasa. Namun begitu masih terasa mini, karena itu perlu perhatian untuk mengisinya. Maka dari itu untuk menyambut hadirnya gedung layanan perpustakaan ini kita menyambut juga Gerakan Satu Juta Bukuâ€ ungkapnya.
Theofilus juga berharap hadirnya perpustakaan akan mampu menjadi awal dilakukannya penggalian nilai-nilai budaya Toraja yang luar biasa. Selain itu dirinya berharap perpustakaan akan menjadi jalan mendorong masyarakatnya untuk bangkit dan produktif.
â€œMudah-mudahan melalui literasi, semakin banyak produk yang dihasilkan masyarakat Kab. Tana Toraja agar bisa dikatakan literasinya sukses. Bagaimana kita visa sukses, ya dengan introspeksi masalah. Kemudian produktif dan kreatif. Bagaimana mau kreatif kalau tidak mau baca,â€ tegasnya.
Â Di sisi lain Kepala Perpusnas menyampaikan harapan agar perpustakaan baru Kab. Tana Toraja dapat menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat dan komunitas. â€œMaka kami terus mohon dukungan kebijakan dari Bapak Bupati sehingga perpustakaan ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya,â€ sebutnya.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan perpustakaan yang representatif bagi masyarakatnya.
â€œKita semua hadir untuk menjadi motor penggerak. Masyarakat kita terus akan terbelakang kalau kita tidak semua punya komitmen untuk mengimplementasikan undang-undang dasar 45 yaitu mencerdaskan sejahterakan, memperkuat persatuan untuk Indonesia berkontribusi dalam percaturan global,â€ imbuhnya. Menurut Syarif budaya baca merupakan fondasi untuk bicara tentang literasi dalam rangka menyejahterakan kehidupan masyarakat.
Syarif juga berpesan agar upaya memperluas akses masyarakat terhadap perpustakaan dan bahan bacaan dapat menjadi tanggung jawab semua pihak. â€œHal ini dalam rangka meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan inovasi dan kreativitas, hingga menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan per kapita, masyarakat Indonesia adil dan sejahtera sesuai yang teruang dalam RPJMN Presiden Jokowi 2020-2024,â€ jelasnya.
Selain itu, pada kesempatan yang sama juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman pengembangan perpustakaan antara Perpusnas dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, serta pelantikan Bunda Literasi Kab. Tana Toraja, Erni Yetti Riman periode 2022-2024. Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Hanna Meinita

Kepala Perpusnas Bersama Bupati Tana Toraja Resmikan Gedung Layanan Perpustakaan Baru

Jakarta - Pengadaan sebagai instrumen belanja pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam sambutannya pada acara workshop pengadaan nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan peran strategis pengadaan yang berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan pemerintah yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut Perpustakaan Nasional menerima penghargaan Procurement Award bersama 14 K/L yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Negara BUMN, BKN, BPK, BPKP, KPK, KPPU, Komisi Yudisial, LAN, LPS, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, SKK Migas dan ANRI yang diselenggarakan di Gd. Danapala Kemenkeu, Senin (26/2).
Sri Mulyani menjelaskan dari tahun ke tahun postur belanja di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus meningkat, misalnya APBN pada tahun 2017 yang dikelola sebesar Rp 2.080, 5 triliun dan pada tahun 2018 menjadi Rp 2.220,7 triliun. Dengan peningkatan tersebut, perlu ada pengawalan terhadap belanja pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran, diantaranya bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan perlindungan hukum bagi insan pengadaan agar pelaksanaan pengadaan lebih akuntabel.
"Workshop pengadaan nasional bertujuan untuk memberikan penguatan aspek pelaksanaan pengadaan, agar insan pengadaan lebih nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan tugasnya tanpa takut adanya ancaman kriminalisasi," jelas Sri Mulyani. Kemenkeu juga menambahkan dalam workshop juga dilakukan perjanjian kerjasama legal protection antara Kemenkeu dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bentuk penguatan pengadaan. Perjanjian diharapkan dapat mengawal pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkeu melalui koordinasi bersama dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat yang telah dibentuk oleh Kejagung.&nbsp;
Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga akan menyerahkan Sertifikat Standardisasi LPSE 2014 kepada Kemenkeu sebagai standard nasional untuk menuju pengadaan yang lebih moderen dan aman, dimana terdapat 17 standard yang harus dipenuhi oleh LPSE Kemenkeu, salah satunya mengenai Kebijakan Layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Standardisasi bertujuan untuk memperkuat layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi LPSE Kemenkeu yang selama ini diterapkan Pusat LPSE berdasarkan standar ISO 9001 dan ISO 27001.
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Kembali Memperoleh Penghargaan Procurement Award Tahun 2018

Jakarta - Pada Sesi Evaluasi Capaian Pembangunan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2022 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Senin (6/3/2023), Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas, Ofy Sofiana menyampaikan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Utama yang dia pimpin berperan utama sebagai unit pendukung untuk unit teknis.
Sebagai bukti andil, di tahun 2022, Perpusnas mendapatkan apresiasi dari Kementerian/Lembaga terhadap kinerja Perpusnas diantaranya Opini Lapiran Keuangan WTP, Nilai Reformasi Birokrasi kategori BB, dan Nilai SAKIP predikat B. 
Guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang mengusung tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pada tahun 2022, kegiatan pendataan telah berhasil menambahkan data perpustakaan sebanyak 34.429. Sehingga saat ini jumlah perpustakaan yang telah terhimpun sebesar 158.364. Sementara target penambahan di tahun 2023 yakni 6.246. 
"Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai pusat ilmu pengetahuan, menjadikan perpustakaan wahana pembelajaran sepanjang hayat, melahirkan berbagai inovasi dan kreativitas masyarakat," jelas Ofy. 
Sementara program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat, berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Mariana Ginting menjelaskan Perpusnas telah melakukan langkah transformasi melalui Pusat Biografi Pengolahan Bahan Pustaka (Pusbiola) menuju ekosistem digital perpustakaan dunia. Hal tersebut ditandai dengan terdaftarnya Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) di International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
"Perpusnas RI pada 22 Oktober 2022 telah tergabung dalam bibliografi dunia di IFLA. Tahun mendatang Pusbiola bersama Pusdatin akan kembali bergabung ke dalam katalog dunia. Hal ini merupakan langkah transformasi Pusbiola menuju ekosistem, digital perpustakaan dunia," terang Mariana.
Perpusnas dalam hal ini juga meluncurkan kartu SAKTI yang merupakan inisiatif untuk mengintegrasikan data keanggotaan perpustakaan dari seluruh perpustakaan umum di Indonesia. Tujuan akhir dari program ini menurut Deputi Mariana ialah memungkinkan peminjaman antar perpustakaan di seluruh perpustakaan umum di seluruh penjuru tanah air untuk menjawab kebutuhan buku dan bahan bacaan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (Kapus PPSMPT) Perpusnas, Nurcahyono mengatakan bahwa Tingkat Indeks Literasi Masyarakat Tahun 2019-2022 semakin meningkat, dari 48,17 menjadi 64,48. Sedangkan, Tingkat Kegemaran Membaca di tahun 2022 memiliki nilai 63,58 yang masuk pada skala tinggi.
Untuk semakin meningkatkan kinerja perpustakaan dalam memberikan pelayanan prima kepada para pemustaka, Nurcahyono mengajak seluruh undangan yang hadir untuk kembali membawa perpustakaan ke fitrah. 
&ldquo;Perpustakaan sebagai sebuah institusi pengolah koleksi karya tulis yang lengkap dan profesional, membutuhkan pustakawan yang pasti punya kompetensi. Untuk itu, para pustakawan tersebut bisa diberikan pelatihan yang ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pusat Pengembangan Pustakawan agar mampu memberikan pelayanan sesuai standar nasional perpustakaan,&rdquo; pungkas Kapus PPPSMPT.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Bersama Bahu Membahu Tingkatkan Literasi dan Sejahterakan Masyarakat

Jakarta - Kehadiran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam 6 (enam) tahun belakangan terlihat telah menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Perbaikan yang dimaksud antara lain mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik dan memberikan upaya penyuluhan akan peran perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Demikan disampaikan Deputi Pengembangan Bidang Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar, saat menjadi Pimpinan Apel Pagi Perpusnas secara daring, Senin (30/1/2023).
&ldquo;Adapun tiga pendekatan yang menjadikan perpustakaan dapat melakukan perbaikan dalam rangka kesejahteraan masyarakat yaitu pendekatan kerangka regulasi, kerangka kebijakan nasional, dan kerangka kelembagaan perpustakaan,&rdquo; ungkapnya.
Adapun penjelasan lebih lanjut terkait tiga pendekatan tersebut, Adin menerangkan pendekatan kerangka regulasi menetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar hukum tertinggi pengelolaan pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Pendekatan kedua yakni kerangka kebijakan nasional di mana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma&rsquo;ruf Amin menjadikan perpustakaan dan literasi menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional Tahun 2020-2024.
Terakhir, pendekatan kerangka kelembagaan perpustakaan menegaskan bahwa setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diterbitkan, perkembangan kelembagaan perpustakaan semakin kuat, baik di tingkat Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
Deputi Adin menambahkan, Perpusnas juga senantiasa mengupayakan seluruh jenis perpustakaan menjadi sesuai dengan standar UNESCO. Hal tersebut ditandai dengan tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat telah mencapai 2,08%.
Selanjutnya, dia menjelaskan beberapa capaian lain diantaranya semakin meningkatnya standarisasi atau akreditasi perpustakaan menjadi 5,12%. Perpusnas juga masuk ke dalam Kategori A Kualitas Tinggi dalam peningkatan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran terwujudnya tata kelola dan manajemen Perpusnas yang baik dan handal terwujud dengan opini WTP selama enam kali berkesinambungan.
&ldquo;Dalam beberapa capaian Perpusnas beberapa tahun ini, baik dalam hal inovasi maupun kreativitas program, seluruhnya meningkatkan kondisi kegemaran membaca masyarakat Indonesia dan indeks pembangunan literasi masyarakat,&rdquo; ungkap Deputi Adin.
Sambutannya ditutup dengan menekankan bahwa SDM menjadi faktor kunci dalam upaya menjawab tantangan global, sehingga perpustakaan memainkan peran aktif dalam mendampingi masyarakat menjadi SDM unggul.
Reporter: Aditya Irfan Fakhruddin
 Editor: Basma Sartika

Perpusnas Hadir Nyata Perbaiki Kualitas Masyarakat

Kediri, Jawa Timur-Salah satu warisan budaya bangsa Indonesa pada masa Kerajaan Kediri, adalah maha karya Cerita Panji. Hal ini sesuai dengan pendapat Poerbatjaraka bahwa setting sejarah Kisah Panji adalah berasal pada masa Kerajaan Kadiri di abad ke- 11 Masehi, dan merupakan cerminan dari kisah raja dan ratu Kadiri yang namanya tercantum dalam kakawin Smaradhahana karya Mpu Dharmaja. Cerita Panji telah diabadikan oleh para pujangga menjadi maha karya berupa naskah kuno yang terus dipertahankan dan dijaga kelestariannya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2016 naskah Cerita Panji telah diusulkan pada register Memory of The World, sebagai warisan dunia.
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI Ofy Sofiana dalam laporannya menjelaskan Perpustakaan Nasional mengadakan Seminar Nasional Naskah Panji dengan mengusung tema &ldquo;Mempertahankan Warisan Budaya Kerajaan Kediri Melalui Preservasi Maha Karya Cerita Panji&rdquo;. Pelaksanan Seminar diikuti oleh sekitar 200 peserta, yang terdiri dari Kepala SKPD, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Perguruan Tinggi, Sekolah, tokoh masyarakat dan para penggerak dan pemerhati cerita Panji yang diselenggarakan di Monumen Simpang Lima Gumul Kediri pada hari Sabtu (25/3). Seminar tersebut menghadirkan narasumber Keynote Speech: Wardiman Djojonegoro, Karsono H. Saputro (Dosen Fakultas Ilmu Budaya &ndash;Universitas Indonesia), R. Djoko Prakosa (Dosen STKW-Surabaya), Tri Handoyo (Ketua Padepokan Asmoro Bangun-Malang), Agus Bima Prayitna (Pemerhati dan Penggerak Budaya Panji), Arief Santoso (Ketua Liputan Berita &ndash;Jawa Pos). Ofy menerangkan adapun tujuan seminar adalah untuk: (1) Melestarikan dan mempertahankan agar cerita Panji mengakar dan menjadi jati diri masyarakat di Kediri; (2) Menggali nilai-nilai edukasi, filosofi, dan histori dalam cerita Panji; (3) Menumbuhkan cipta, rasa, dan karsa masyarakat agar ikut menjaga, melestarikan, dan mempertahankan Cerita Panji.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dalam membuka acara menerangkan kebesaran kerajaan kediri pada zamannya. Luasnya pengaruh kerajaan kediri dari Papua Barat sampai dengan Madagaskar. Satu-satunya naskah kuno yang tersebar di dunia adalah naskah panji. Di negara Malaysia, Myanmar, Kamboja bahkan Thailand kurang lebih 500 naskah panji yang terhimpun. &ldquo;Saat ini ada kecenderungan Thailand ingin mengakui bahwa naskah panji adalah milik mereka. Namun demikian Indonesia didukung oleh Inggris yang memiliki naskah panji dari Indonesia sebanyak 200 naskah dan di Belanda seanyak 150 naskah&rdquo; ujar Syarif. Esensi dari naskah panji adalah sebagai pendorong semangat juga menimbulkan kreatifitas dimana generasi muda lah yang menafsirkan cerita panji berikutnya. Selanjutnya Syarif menyampaikan bahwa pada tahun 2017 status perpustakaan di Indonesia meningkat dari Badan menjadi Dinas sesuai dengan mandat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam PP No. 18 Tahun 2016 yang memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipelogi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. &ldquo;Perpustakaan Nasional mengharap sekali kerjasama yang baik dari semua pihak bukan hanya di kediri tetapi Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk melestarikan naskah panji sebagai Memory of The World&rdquo;, tutup Syarif.
Bupati Kediri Haryanti Sutrisno menerangkan bahwa Panji merupakan salah satu kekayaan luhur bangsa Indonesia yang keberadaannya cukup mengakar dalam ingatan sebagian masyarakat di Nusantara. Kehadiran cerita panji dalam masyarakat tentunya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kediri yang menjadi bagian didalamnya. Hal inilah yang membuat suatu keterikatan emosional antara panji dengan Kediri. Pemerintah kabupaten Kediri dan masyarakat bertekat bersama-sama melestarikan budaya panji sebagai jatidiri yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan kabupaten Kediri secara menyeluruh. Sejalan dengan kebijakan pemerintah kabupaten Kediri dalam rangka mengemban misi untuk melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan kebudayaan daerah. Upaya pemerintah kabupaten Kediri melestarikan budaya Panji tentunya sesuai kapasitas dan kewenangannya. Usaha pelestarian yang dilakukan yaitu menghimpun potensi budaya Panji untuk dikembangkan sehingga manfaat dalam memberi nilai edukasi dan apresiasi khususnya bagi masyarakat kabupaten Kediri. Panji saat ini menjadi warisan budaya multi kultural yang tersebar melewati batas-batas geografis dan berkembang bersama kebudayaan setempat melalui kearifan budaya lokalnya sehingga dapat dikatakan budaya Panji menjadi inspirasi bagi budaya-budaya lainnya untuk maju dan berkembang bersama. &ldquo;Pemerintah Kediri mendukung sepenuhnya kegiatan Perpustakaan Nasional RI dalam rangka mengusung cerita Panji sebagai memori ingatan dunia&rdquo; tegas Haryanti.
Masih dalam rangkaian peringatan Prosesi Hari Jadi KabupatenKediri ke 1213 pada hari Minggu (26/3) di depan terminal Gumul, Kepala Perpusnas RI Muh. Syarif Bando mengikuti peresmian Taman Hijau SLG dan menyaksikan penampilan Tari Masal Greget Jaranan Alit yang diikuti oleh 1213 penari. Dalam acara tersebut Kaperpusnas RI menyerahkan secara simbolis naskah cerita panji dalam bentuk digital kepada Bupati Kediri.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Seminar Nasional Naskah Panji: Mempertahankan Warisan Budaya Kerajaan Kediri Melalui Preservasi Maha Karya Cerita Panji

Senayan, Jakarta&ndash;Workshop UU Serah Simpan telah dilakukan serentak di tiga kota, yakni Palembang, Surabaya, dan Makassar, (21-22/11). Workshop melibatkan seluruh stake holder yang berkepentingan guna memberi masukan secara substansi maupun redaksi, seperti Komisi X DPR-RI, Perpustakaan Nasional, IKAPI, ASIRI, para pustakawan dan pegiat informasi, akademisi, seluruh seluruh perpustakaan daerah Kabupaten/Kota.
Masukan yang diterima di tiga kota tersebut langsung di konsinyeringkan untuk mendapatkan rumusan substansi yang lebih komprehensif. Rapat Pleno dan konsinyering Badan Legislasi dilakukan bersama anggota Komisi X yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Ferdiansyah dan Perpusnas.&nbsp; Dari tujuh bab yang dimuat dalam RUU Serah Simpan terbaru, tiga bab diantaranya menjadi masukan fokus Panitia Kerja (Panja) RUU.
Pada Bab I, Pasal 1 Ketentuan Umum, antara lain dalam rumusan definisi, perlu didiskusikan kembali batasan karya (cetak/rekam/elektronik) yang wajib serah simpan.&nbsp; Rumusan &lsquo;karya elektronik&rsquo; perlu dilakukan sinkronisasi sehingga rumusannya menjelaskan adanya perbedaan antara karya berbentuk digital dan karya analog. Definisi penerbit perlu disinkronkan lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Perbukuan. Penggunaan istilah perpustakaan daerah hendaknya disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan, yaitu perpustakaan provinsi. Pengaturan mengenai hubungan antara negara dan swasta belum diatur terutama dalam hal penyelenggaraan perpustakaan, khususnya mengenai penghimpunan koleksi deposit.
Pada Bab II Penyerahan KCKR dan Karya Elektronik, penjelasan pasal perlu diperbaiki, sehingga hanya menjelaskan mengenai karya cetak yang wajib diserahkan untuk disimpan, termasuk cetakan kedua dan seterusnya yang mengalami perubahan isi atau bentuk. Pengaturan mengenai &lsquo;warga negara asing&rsquo; yang menerbitkan KCKR dan karya elektronik yang berisi konten mengenai Indonesia perlu ditinjau kembali apakah efektif dalam pelaksanaannya. Jika tetap dirumuskan, perlu diperjelas batasan konten yang berisi &lsquo;karya intelektual&rsquo; atau karya &lsquo;karya ilmiah&rsquo;.
Di Bab III Pengelolaan KCKR dan karya elektronik, tahapan pengelolaan seperti penerimaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pengawasan. Lalu, aksebilitas masyarakat dan penyandang disabilitas terhadap koleksi deposit perlu ditambahkan. Kemudian, substandi &lsquo;penyusutan&rsquo; perlu dihapus mengingat esensi terhadap koleksi serah simpan adalah menyimpan KCKR sampai selama-lamanya. Untuk sanksi administrasi RUU Serah Simpan terbaru perlu dirumuskan kembali dan disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan. Sanksi pidana yang juga diatur dalam RUU perlu dianalisa kembali apakah dapat dilaksanakan dengen efektif dan implementatif.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Konsinyering RUU Serah Simpan KCKR Terbaru

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Peserta Rapat Kerja Nasional Ombudsman Republik Indonesia, mengunjungi Perpustakaan Nasional RI, Jumat (6/3). Kunjungan dilakukan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional dan Ulang Tahun ke-20 Ombudsman RI.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama Sri Sumekar, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti.
Dalam sambutannya, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana menjelaskan, Perpustakaan Nasional memiliki dua lokasi, yakni di Jalan Salemba untuk administrasi dan pembinaan, sedangkan di Jalan Medan Merdeka Selatan khusus digunakan untuk layanan. Gedung Layanan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 September 2017.
â€œDengan semangat kami selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, dan tentu sesuai dengan misi Presiden yakni mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju,â€ jelasnya.
Ofy menambahkan, sejak diresmikan Gedung Layanan Perpusnas ini menunjukkan trend angka yang signifikan. Berdasarkan data hingga Maret 2020, jumlah pemustaka yang berkunjung sebanyak 2.084.451 orang. Pihaknya berharap Â dengan kunjungan ini dapat lebih mengenalkan layanan yang ada di Perpustakaan Nasional kepada masyarakat.
â€œSetelah kunjungan dari sini, saya harap bisa diinfokan ke keluarga atau masyarakat disana mengenai layanan yang ada di Perpustakaan Nasional,â€ ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan, Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia, Dwi Ciptaningsih mengatakan, dengan adanya kunjungan ini ada kemanfaatannya untuk peserta Rakernas. â€œPara Kepala Perwakilan yang ikut kunjungan ini dapat menyampaikan ke Kepala Daerah setempat akan pentingnya untuk meningkatkan minat baca,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwi menuturkan, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional terkait pengelolaan perpustakaan. â€œKarena perpustakaan yang ada di Ombudsman bisa hidup namun kurang terlihat hidup, sehingga kami perlu tahu bagaimana cara mengelola perpustakaan,â€ tuturnya.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Raditya

Berita

Peserta Rakernas Ombudsman RI Kunjungi Perpustakaan Nasional