Legian, Bali - Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan (LK) Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional pada tahun 2018 mengadakan kegiatan Rekonsiliasi Tahunan Dana Dekonsentrasi dan Workshop Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang diselenggarakan di Hotel Magani Bali pada hari Rabu (31/10).Â  Hadir pada acara tersebut kurang lebih 70an peserta yang terdiri dari perwakilan bendahara dan operator pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia. Kepala Perpustakaan Nasional sebagai pengguna anggaran wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan secara periodik (semesteran dan tahunan) dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sampai dengan tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Perpusnas RI.
Kepala Perpustakaan NasionalÂ  sebagai pengguna anggaran wajib melakukan laporan kepadaÂ stakeholder yaitu Kementerian Keuangan, Bappenas selaku pemerintah dan DPR RI selaku pengawas. "Oleh karena itu bendahara dalam menyampaikan laporan keuangan harus berpedoman pada peraturan-perundangan yang berlaku," pinta Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam arahannya kepada para bendahara daerah yang hadir. Menurut Syarif sangat mudah untuk membuat surat keputusan tentang pengelola keuangan tetapi yang perlu diperhatikan adalah proses dalam mengelola keuangan tersebut. Sebagai pemerintah pusat lanjutnya, Perpusnas memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui dinas perpustakaan atas pembelanjaan dana dekonsentrasi (dekon).
Kepala Perpusnas menyatakan yang paling penting terkait laporan keuangan adalah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan salah satu dari empat jenis opini atas hasil audit laporan keuangan, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). "Perpustakaan Nasional saat ini selama tiga tahun berturut-turut mendapat opini WTP dan diharapkan kedepannya dapat mempertahankan," terang Syarif. Pada tahun 2018 terjadi penurunan dana dekonsentrasi yang disalurkan kedaerah karena untuk penguatan dana alokasi khusus (DAK), Syarif berharap pada tahun depan akan ditingkatkan kembali dengan catatan akan mengevaluasi kembali hubungan antara pusat dan daerah mengenai kewajiban yang harus dipatuhi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan dan melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten atau kota. "Pengelola keuangan di daerah juga harus memahami secara prinsip perbedaan dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus," imbuh Syarif.
Merujuk kepada UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjadikan satu-satunya di dunia bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib dan secaraÂ de facto kelembagaannya juga hadir di pusat hingga daerah. Selain itu perpustakaan juga wajib dianggarkan melalui APBN untuk pemerintah pusat dan melalui APBD untuk pemerintah daerah, dimana pengukuran kinerja terhadap penyerapan anggaran sangat fundamental untuk ditingkatkan. Syarif menjelaskan belanja modal atau barang akan menjadi input dari kinerja sehingga semua belanja yang dilakukan akan menjadi tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). "Misalkan dalam pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) tidak harus menunggu Biro UmumÂ  untuk menginventaris barang, PPK bisaÂ  mengidentifikasi barang yang akan dibeli berdasarkan pencocokan data transaksi keuangan yang diproses," jelasnya. Terkait pertanyaan peserta mengenai bantuan dana alokasi khusus daerah bencana terhadap perpustakaan yang terdampak bencana alam, Syarif menjelaskan bantuan untuk daerah-daerah yang terkena bencana sudah ditetapkan oleh Bappenas namun untuk kedua daerah seperti Lombok dan Palu harus masih menunggu hingga Januari 2019.Â  Jika Perpusnas mendapatkan dana alokasi khusus untuk daerah bencana maka bantuan untuk kedua daerah tersebut akan dapat diakomodir untuk pembangunan fasilitas gedung ataupun pengadaan koleksinya.
Reportase : Arwan Subakti dan Dewi Kartikasari.

Bendahara Harus Laporkan Keuangan Sesuai Aturan Perundang-undangan yang Berlaku 

Jakartaâ€”Komisi X DPR RI menilai kepedulian dan komitmen gerakan literasi yang dilakukan masyarakat, sangat mengesankan.
Â 
Hal ini disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam Gemilang Perpustakaan Nasional 2021. Gemilang Perpustakaan Nasional merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat yang mendukung peran atau kiprah Perpusnas dalam membudayakan kegemaran membaca.
Â 
Syaiful Huda menyatakan apresiasinya kepada pegiat gerakan literasi dan Gemilang Perpustakaan Nasional. â€œKami mengapresiasi setinggi-tingginya diselenggarakannya acara Gemilang Perpustakaan Nasional, apresiasi penghargaan yang diberikan oleh seluruh pihak, yang selama ini concern dan commit pada gerakan literasi pada tahun ini cukup luar biasa, dan diberikan dalam situasi Perpusnas telah memberikan capaian-capaian yang sangat menggembirakan pada tahun ini,â€ ujarnya dalam Gemilang Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara hybrid, pada Selasa (14/9/2021).
Â 
Capaian Perpusnas dalam nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat nasional 12, 93, yang melampaui dari target 11,00, merupakan hal yang mengesankan. â€œKarena itu, apresiasi dan penghargaan dari berbagai lomba kami syukuri karena di tengah capaian yang luar biasa dari Perpusnas pada tahun ini,â€ jelasnya dalam Gemilang Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara hybrid, pada Selasa (14/9/2021).
Â 
Pada masa pandemi covid-19, Komisi X DPR RI mencatat Perpusnas bergerak dengan cepat dan mampu beradaptasi. Perintisan perpustakaan digital dilakukan cepat dan mendapatkan apresiasi dari publik Indonesia.
Â 
Komisi X DPR RI melihat Perpusnas konsisten untuk mengadakan buku-buku yang berkualitas melalui berbagai program dan kegiatan. Ini menjadi penting karena buku merupakan instrumen yang tidak tergantikan dalam gerakan literasi. Oleh karena itu, kendala literasi di Indonesia, di mana masyarakat kesulitan mengakses buku, harus bisa diselesaikan.
Â 
â€œSaya meyakini setiap rumah satu buku pasti anak-anak kita termotivasi untuk membacanya. Dan gerakan literasi akan sukses apabila akses terhadap buku dan buku berkualitas terus diperjuangkan oleh Perpusnas,â€ ungkap legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Â 
Komisi X DPR RI menilai Perpusnas terus melibatkan komunitas penggerak literasi di seluruh Indonesia. Di tengah keterbatasan pemerintah, upaya merangkul semua kelompok gerakan literasi yang ada di Indonesia, merupakan jalan terbaik. Perpusnas diminta agar terus menggalakkan kolaborasi dengan komunitas penggerak literasi di Indonesia.
Â 
Syaiful Huda menambahkan, pihaknya akan terus mendorong seluruh kelembagaan, baik Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkolaborasi menjalankan gerakan literasi. Ini untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai jantung pendidikan.
Â 
â€œKarena investasi yang terbaik bagi masa depan sebuah bangsa adalah investasi sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia tidak ada jalan lain kekuatannya ditopang oleh menyiapkan SDM yang unggul dengan cara gerakan literasi terus digalakkan, buku-buku masuk ke seluruh rumah-rumah masyarakat dan penduduk di seantero Nusantara,â€ pungkasnya.
Â 
Gemilang Perpustakaan Nasional diselenggarakan untuk mengajak masyarakat mengenali kegiatan yang inspiratif, informatif, komunikatif, dan edukatif, yang dilaksanakan Perpusnas. Dalam acara ini, Nugra Jasadharma Pustaloka diberikan kepada pejabat publik, tokoh masyarakat, masyarakat, media massa, dan lifetime achievement, serta pelestari naskah kuno yang dinilai berhasil memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca.
Selain itu, dalam acara Gemilang dilakukan pengumuman pemenang sejumlah lomba yang diselenggarakan Perpusnas yakni lomba buku terbaik, lomba bertutur, lomba perpustakaan sekolah SMA sederajat, lomba perpustakaan umum desa/kelurahan, kontributor data tertinggi untuk Indonesia OneSearch, serta provinsi dengan nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM) tertinggi dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi di Indonesia 2020.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Gemilang Perpustakaan Nasional Tahun 2021Ketua Komisi X DPR RI: Buku, Instrumen Utama Gerakan Literasi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Dalam RPJMN 2020-2024 Presiden ingin mempercepat terwujudnya SDM Indonesia yang unggul melalui perluasan akses digital. Perpustakaan, menurut Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, yang merupakan jantungnya pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut karena perpustakaan memiliki tugas mentransfer pengetahuan.
â€œDi belakang orang-orang yang bisa menciptakan barang high tech itu adalah orang-orang yang cerdas karena baca,â€ tegas Syarif.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja rombongan Bupati Solok Selatan yang didampingi oleh Wakil Bupati Solok Selatan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada Kamis (24/2/2022) di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI.
â€œTugas saya untuk meyakinkan bupati dan seluruh jajaran bahwa perpustakaan penting, tapi cara pandang kita terhadap perpustakaan harus keluar dari paradigma lama,â€ imbuh Syarif.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Solok Selatan Khairunas menyatakan semakin bersemangat untuk memperbaiki pendidikan dengan mengembangkan perpustakaan di daerahnya.
â€œApa yang Bapak sampaikan, insya Allah akan kami terapkan di Solok Selatan,â€ ujarnya.
Â Khairunnas menjelaskan niatnya untuk berkonsultasi mengenai revisi lokasi pembangunan perpustakaan mengingat lokasi yang lama jauh dari pemukiman warga.
Sementara itu Syarif lebih lanjut menegaskan bahwa lokasi perpustakaan tidak akan menjadi masalah selama pemimpin daerah mengeluarkan kebijakan yang melibatkan perpustakaan, misalnya dengan menyelenggarakan kegiatan di perpustakaan karena perpustakaan dapat dijadikan pusat kegiatan masyarakat.
Senada, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Mimi Yuliana Nasir menyatakan bahwa merupakan suatu tantangan baginya yang memiliki latar belakang nonperpustakaan untuk dapat mengembangkan perpustakaan dan menjadikannya pusat kegiatan masyarakat. Karena itu, ia bersama jajaran memohon agar dapat ikut serta dalam program-program pengembangan perpustakaan yang dikelola oleh Perpusnas, seperti akreditasi perpustakaan dan diklat tenaga perpustakaan.
Â 
ReporterÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Eka Cahyani
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Kepala Perpusnas Ajak Daerah untuk Wujudkan SDM Unggul

Jakarta, Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meluncurkan portal web Kepustakaan Keagamaan. Portal web yang dibangun Perpusnas tersebut berisi informasi tentang keagamaan, diantaranya buku, artikel, berita, gambar, dan video yang diambil dari berbagai sumber.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, portal web keagamaan ini sebagai bentuk implementasi moderasi beragama. Portal ini ditujukan untuk seluruh pemeluk agama, yang nantinya konten pembelajaran agama kan diisi oleh pemeluknya masing-masing.
"Boleh saja seseorang tidak ikut berpendidikan, tetapi sesuai dasar negara kita tidak boleh hidup di Indonesia kalau tidak beragama. Portal keagamaan ini menjadi suatu investasi luar biasa untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi tentang keagamaan," ungkapnya dalam Peluncuran Portal Web Kepustakaan Keagamaan di Jakarta pada Kamis (23/9/2021).
Syarif Bando menegaskan, rendahnya tingkat literasi di Indonesia bukan karena kegemaran membaca yang rendah. Tetapi, permasalahan tersebut dikarenakan keterbatasan bahan bacaan. Kondisi ini satu buku ditunggu 90 orang, padahal menurut standar UNESCO idealnya tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya.
"Langkah pragmatis untuk menjawab tantangan ini adalah digital. Satu buku yang kita digitalkan bisa menembus jutaan kepala dan menumbuhkan milyaran bilai kemanusiaan. Sedangkan satu buku dengan harga Rp 500.000 akan terasa mahal ketika hanya dibaca untuk orang, tetapi satu buku itu jika dibaca berulang-ulang oleh jutaan orang maka nilainya menjadi tidak terasa mahal," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando menyampaikan keinginannya untuk bersinergi dengan Kemenag dalam mirroring (penggandaan) data. Ini dilakukan untuk bisa memastikan seluruh buku digital dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan. Sebagaimana prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo yakni pembangunan dimulai dari pinggiran. Sehingga perbatasan menjadi titik tolak untuk memastikan akses bahan bacaan ada disana.
"Setidaknya butuh lima titik mirroring agar akses bahan bacaan bisa menjangkau masyarakat hingga perbatasan, dengan biaya Rp 40 milyar. Sinergi dengan Kemang ini untuk memastikan seluruh konten pembelajaran agama masuk disini. Saya kira ini menjadi satu jawaban Kemenag untuk menjawab keterbatasan akses terhadap penduduk indonesia ini," jelasnya.Â 
Menanggapi hal tersebut,Â  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyetujui program mirroring untuk mendukung akses bahan bacaan, mengingat program penggandaan ini memiliki manfaat yang besar.
"Saya akan kawal langsung terkait program mirroring ini tentu saja nanti akan dikerjakan bersama dengan Bimas yang ada karena ini portal semua agama. Bagaimana kita membuat sodaqoh ini produktif. Semoga portal ini bemanfaat terutama untuk guru, pendidik dan anak-anak di masa yang akan datang," ungkapnya.
Sementara itu, dalam Talkshow dengan tema "Literasi Digital dalam Moderasi Beragama Menuju Indonesia Unggul, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, ada hal yang menggembirakan ketika survey dilakukan oleh masyarakat Internasional terhadap berbagai negara, bahwa Indonesia menjadi negara terbesar yang menyebut bahwa kebahagiaan seseorang sangat ditentukan oleh pemahaman keagamaannya.
Dari survey tersebut, lanjutnya, menyatakan 93 persen komitmen agama menjadi salah satu faktor penting kebahagiaan bagi generasi z. Tetapi saat data ini diklarifikasikan dengan data yang lain maka hasilnya, agama sebagai pusat kebahagiaan itu terekspresi melalui ruang-ruang radikal.
"Literasi yang tidak sempurna membuat seseorang salah memperoleh asupan pendapatnya dan diekspresikan dengan cara yang salah. Agama memudahkan hidup, menata hidup bukan merusak tatanan hidup harmonisasi sosial. Ini yang dibutuhkan Indonesia ke depan untuk menjadi lebih baik," ungkapnya.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Muhammad Zein mengatakan, Indonesia dan seluruh negara di dunia karena Covid-19 mengalami learning loss, kalau ini dibiarkan maka anak-anak akan mengalami loss generation.
"Dari hasil riset, inovasi pemulihan pembelajaran di masdrasah hanya bisa dilakukan dengan mengandalkan buku-buku teks. Jika guru mengajar tanpa buku teks yang mumpuni, maka transfer knowledge tidak akan sampai pada target pembelajaran. Ini yang mendorong kami segera mewujudkan kerja sama dengan Perpusnas," ungkapnya.
Zein mengatakan, dengan kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat literasi, serta menambah bahan bacaan untuk para guru dan pendidik.
Selain meluncurkan situs web kepustakaan, Perpusnas dan Kemenag juga menjalin kerja sama bidang perpustakaan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Kepala Perpusnas dengan Menteri Agama. Pada kesempatan itu, Menteri Agama juga menerima kartu anggota kehormatan Perpusnas.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Jalin Kerja Sama, Kemenag dan Perpusnas Luncurkan Portal Web Kepustakaan Keagamaan

Salemba, Jakarta- Di tengah pandemi Covid-19 program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mempunyai tantangan tersendiri. Namun perpustakaan dapat membuktikan eksistensi dan peran strategisnya untuk membangun masyarakat. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, dalam program ini perpustakaan bisa terlibat langsung mengedukasi masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan.
â€œPada kesempatan yang baik ini, mari membangun sinergitas. Bersama kita mengemban tugas yang mulia apapun posisi kita dan dimanapun kita ditugaskan. Tugas kita ada dua, yang pertama mencerdaskan anak bangsa, yang kedua membuat mereka sejahtera,â€ tegasnya dalam penutupan Peer Learning Meeting Nasional 2020 Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dilakukan secara daring pada Kamis (03/12).
Menurut Syarif Bando hal tersebut dilakukan oleh perpustakaan dengan memberikan pendampingan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian buku-buku hasil teknologi terapan dan terus memantau perkembangan masyarakat penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial hingga dapat merasakan peningkatan kersejahteraan hidupnya.
â€œTeman-teman di daerah provinsi kab/kota dan para penggiat literasi mari kita tunjukan sekecil apapun kreativitas kita, kita ingin mengambil peran berkontribusi kepada bangsa ini. Mulai pertama membuka lapangan kerja, yang kedua meningkatkan pendapatan perkapita, dan yang ketiga semoga bisa berkontribusi dalam peningkatan APBN negara kita,â€ imbuhnya.
Syarif juga mengajak seluruh mitra kerja Perpusnas dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk bersama meyakinkan masyarakat bisa bangkit dan sejahtera melalui literasi. â€œKarena tujuan dari pembangunan Indonesia adalah mengantarkan masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil, Makmur, dan sejahtera,â€ tegasnya
Dalam acara ini Perpustakaan Nasional juga memberikan penghargaan Perpustakaan Terbaik Dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tahun 2020 dalam 3 kategori yaitu Tim Sinergi Provinsi Terbaik, Perpustakaan Kab/Kota Terbaik, dan Perpustakaan Desa Terbaik. Tim Sinergi Provinsi Terbaik tahun 2020 yaitu Prov. Sulawesi selatan, Prov. Sumatera Selatan, Prov. Jawa Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, dan Prov. Kep. Bangka Belitung.
Kepala Dinas Perpustakaan Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kudus Ninik Mustikawati sebagai salah Penerima Penghargaan kategori Perpustakaan Kabupaten/Kota mengatakan diperlukan komitmen yang kuat untuk menjalankan serta mengembangkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini.
â€œMelalui kegiatan Peer Learning Meeting tahun 2020 yang diadakan Perpusnas, meskipun secara daring kami belajar bagaimana mengatasi kendala dan tantangan yang ada. Semua peserta dan penerima manfaat di acara ini juga sangat menginspirasi kami untuk dapat mengimplementasikan hal yang sama di perpustakaan daerah hingga ke tingkat desa,â€ ungkapnya. Ninik juga berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas dan semangat dalam membentuk ekosistem perpustakaan serta memajukan perpustakaan mewujudkan literasi untuk kesejahteraan.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Kapusnas: Perpustakaan Hadir Bangkitkan Masyarakat Dari Keterpurukan

Salemba, Jakarta â€“Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar vaksinasi Covid-19 bagi pejabat dan pegawai di lingkungannya. Sebanyak 1.209 pegawai, termasuk PNS, CPNS, tenaga kontrak, tenaga keamanan, dan OB telah terdaftar dalam vaksinasi tahap pertama. Vaksinasi tahap pertama berlangsung selama dua hari yakni pada hari 10 dan 12 April 2021.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan, vaksinasi ini adalah program yang dilaksanakan di seluruh dunia dan menjadi program prioritas utama Pemerintah Republik Indonesia. Perpusnas sebagai pelayanan publik pun wajib mengikuti vaksinasi. Pemberian vaksin ini menjadi sangat penting bagi pegawai karena mereka banyak berinteraksi dengan pengunjung perpustakaan.
"Dengan vaksinasi ini diharapkan akan membangun imunitas sehingga dapat melindungi diri sendiri maupun orang lain, sehingga telah divaksinnya saya dan teman-teman sehingga kita lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas keseharian kita di lapangan," ungkapnya usai melaksanakan vaksin tahap pertama, Senin (12/4) di Aula Salemba.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando mengingatkan, pegawai untuk senantiasa menjaga kesehatannya. "Namun yang namanya kesehatan bukan hanya virus covid-19 yang diantisipasi, sebagai orang perpustakaan dengan jutaan buku-buku tentang kesehatan, saya ingatkan agar kita menjadi dokter terbaik untuk diri kita sendiri. Karena kita lah yang paling tahu tentang permintaan dan keluhan sel-sel tubuh kita," jelasnya.
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengatakan, dengan pelaksanaan vaksin ini sebagai bentuk dukungan Perpusnas terhadap program pemerintah.
"Diharapkan dengan dilakukannya vaksinasi ini teman-teman di Perpusnas bisa sehat dan memberikan pelayanan untuk masyarakat. Dengan demikian layanan perpustakaan akan tetap buka dan tetap memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat baik dan onsite dan offline," tuturnya.
Lebih lanjut pelaksanaan vaksin tahap kedua dijadwalkan pada bulan Mei mendatang. Pada kesempatan tersebut, Woro juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan, Puskesmas Kecamatan Senen, Rumah Sakit Kartika Pulo Mas yg telah mendukung pelaksanaan vaksinasi di lingkungan Perpusnas.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Umum Kementerian Kesehatan Dr. Sumarjaya mengatakan, pelaksanaan vaksinasi merupakan program pemerintah sebagai upaya mengantisipasi Covid-19. "Vaksin bukan salah satu penyelesaian pandemi, namun dengan vaksin dapat memberikan 70 persen kekebalan terhadap tubuh kita terhadap covid-19, sehingga ada peluang 30 persen yang harus kita antisipasi," katanya.
Sumarjaya mengingatkan, meskipun sudah divaksin namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak.
Proses vaksinasi dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, peserta melakukan pendaftaran dan verifikasi data. Kedua, skrinning data kesehatan dan pemberian vaksin. Kemudian terakhir, observasi peserta selama 30 menit kemudian diberikan sertifikat vaksin.Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Panji Pinandito

Pegawai Perpusnas Telah Divaksin Covid-19

Salemba, Jakarta - Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu (13/11). Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mengetahui standar Â perpustakaan modern, hal ini menuju rencana strategis pemerintah daerah setempat dalam peningkatan mutu serta sistem keperpustakaan bertaraf internasional.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Frebi Rifai mengatakan, pembangunan perpustakaan di tahun 2020 menjadi salah satu mega proyek pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan rencana pembangunan perpustakaan modern ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan minat baca masyarakat setempat.
â€œAda tiga mega proyek pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dilakukan tahun 2020, diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit jantung, dan perpustakaan bertaraf internasional. Untuk itu, kami datang untuk meminta arahan dari Perpusnas sekaligus melihat standar perpustakaan modern seperti apa,â€ katanya.
Menanggapi rencana tersebut, Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka, Nurcahyono mengapresiasi semangat pemerintah Sulawesi Tenggara untuk membangun perpustakaan modern yang bertaraf internasional. Namun, kondisi perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tenggara masih jauh dibanding dengan perpustakaan di daerah lainnya.
â€œDari 23 perpustakaan yang mengajukan akreditasi, 17 diantaranya terakreditasi. Hal ini diperlukan dorongan serta dukungan dari DPRD setempat agar seluruh perpustakaan di Sulawesi Tenggara bisa terakreditasi,â€ katanya.
Nurcahyono menjelaskan, ada enam standar yang diperlukan untuk memenuhi standar perpustakaan nasional. Diantaranya, standar koleksi, layanan, sarana dan prasarana, SDM, pengelolaan dan kreativitas dalam mengelola perpustakaan.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Berita

Sulawesi Tenggara Berencana Bangun Perpustakaan Modern