Salemba, Jakarta&mdash;Bibliografi memegang peran penting dalam perkembangan peradaban Indonesia. Pasalnya, bibliografi berperan dalam mencatat semua buku yang diterbitkan di Indonesia. 
 
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyebut bibliografi memiliki peran sentral dalam mendukung perpustakaan sehingga diibaratkan sebagai "roh" dari perpustakaan suatu negara.
 
Ditegaskan bahwa bibliografi berbeda dengan katalog. Bibliografi mencatat semua buku yang diterbitkan dalam suatu daerah, sedangkan katalog merupakan suatu daftar buku yang diterbitkan pada suatu priode tertentu tanpa memperhatikan asal daerahnya.
 
&ldquo;Bibliografi memiliki peran strategis dalam menentukan rasio antara jumlah buku yang terbit dan jumlah penduduk, menentukan buku mana yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat, serta menjadi dasar perpustakaan untuk mencari buku yang paling populer," jelasnya dalam seminar nasional "Bibliografi Nasional Indonesia dari Masa ke Masa: Senarai Pustaka Peradaban Bangsa" yang diselenggarakan secara hibrida, pada Selasa (12/9/2023).
 
Kepala Perpusnas menambahkan Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 49 negara di dunia dalam industri penerbitan global. Hal ini berdasarkan laporan industry penerbitan global edisi empat dari World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 2023. Laporan ini menyajikan ikhtiar data industri penerbitan secara komprehensif.
 
Daftar 10 besar penerbitan secara global adalah Amerika Serikat dengan 2,56 juta, Korea Selatan 340.506, Jerman 354.000, Polandia 220.042, Jepang 184.985, Inggris 168.960, Indonesia 159.330, Italia 142.267, Spanyol 95.985, dan Iran 89.884.
 
Menurutnya, Perpusnas perlu mengembangkan aplikasi digital untuk mendigitalkan buku-buku dalam bibliografi. Hal ini akan memudahkan akses dan penelusuran Bibliografi Nasional Indonesia melalui portal Perpusnas tersebut.
 
Sementara itu, Kepala Perpusnas periode 2001-2009 Dady P Rachmananta menyampaikan bibliografi nasional merupakan daftar buku yang mencerminkan warisan budaya suatu negara dan katalogisasi perpustakaan memainkan peran penting dalam proses ini.
 
"Pentingnya bibliografi nasional adalah sebagai sumber informasi tentang warisan budaya suatu negara. Ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang jumlah buku yang terbit di negara tersebut, dan ini merupakan tanggung jawab Perpustakaan Nasional," ungkapnya.
 
Dikatakan, proses mengumpulkan buku-buku untuk bibliografi nasional adalah pekerjaan yang rumit, terutama dalam mencatat dan mengumpulkan semua buku yang terbit di berbagai tempat dan waktu. Meskipun komputerisasi telah membantu, masih banyak tantangan dalam mengelola koleksi.
 
&ldquo;Maka perlu adanya kerjasama antara pusat dan perpustakaan daerah untuk memastikan pengumpulan buku-buku yang efisien. Hal ini juga perlu dilakukan dengan mematuhi pedoman dan standar internasional yang ada," katanya.
 
Pengawas Pengurus Pusat IPI Zulfikar Zen menjelaskan bibliografi merupakan bagian dari pengelolaan informasi, dan penting untuk dijaga agar informasi ilmu pengetahuan tetap tersedia untuk generasi mendatang.
 
"Adanya Undang-undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, berperan dalam mendorong pustakawan untuk mencatat dan menyimpan terbitan Indonesia," jelasnya.
 
Dikatakan, kendala dalam mengumpulkan buku-buku ini adalah bagian dari tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
 
Pakar ilmu perpustakaan Ida Fajar Priyanto mengatakan bibliografi nasional harus mengikuti perkembangan baru dunia digital. Selain itu, bibliografi nasional perlu dikembangkan untuk penyandang disabilitas, seperti bibliografi suara dan braile.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Alfian
Editor: Hanna Meinita

Bibliografi dan Peradaban Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kehadiran organisasi profesi di bidang perpustakaan, Ikatakan Pustakawan Indonesia (IPI) diharapkan tidak hanya sekadar simbol struktur organisasi. IPI didorong untuk memiliki program kerja yang mendukung perkembangan perpustakaan di Indonesia.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando usai mengukuhkan kepengurusan Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) periode 2022-2025, Kamis (26/1/2023).
 
"IPI akan menjadi suatu organisasi profesi yang tidak bisa dipisahkan dari kiprah perpustakaan di Indonesia. Saya ingin melihat progres dari laporan kegiatan IPI yang sesuai dengan profesinya," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas mendorong IPI untuk melakukan sinergi dengan stakeholder terkait demi pengembangan perpustakaan. IPI dapat hadir menjadi penyelenggara untuk semua kepentingan bangsa dalam hal perpustakaan.
 
Seperti mempersiapkan sebanyak mungkin jumlah pustakawan, mempersiapkan jumlah asesor dan peran IPI untuk melakukan akreditasi perpustakaan di seluruh Indonesia.
 
"Maka saya harap IPI dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Meyakinkan mereka betapa pentingnya perpustakaan," lanjutnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, dia juga berharap agar pengurus IPI dapat mengubah citra perpustakaan dan pustakawan di Indonesia.
 
"Jadilah pejuang untuk mendobrak seluruh keterbelakangan yang terkait dengan citra perpustakaan dan pustakawan Indonesia. Harus berani mengemukakan ide dan gagasan bahwa perpustakaan yang baik pada suatu negara akan mengubah wajah negara itu diantara bangsa-bangsa lain," jelasnya.
 
Sementara itu, Ketua Umum PP IPI Periode 2022-2025 kembali dipegang oleh T. Syamsul Bahri yang terpilih kembali pada Kongres ke XV IPI di Surabaya, yang diselenggarakan pada November 2022.

Ikatan Pustakawan Indonesia Didorong Memiliki Peran dalam Pengembangan Perpustakaan 

Singkawang, Kalimantan Baratâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus berupaya melakukan percepatan pengembangan tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat Indonesia. Ini dilakukan melalui sinergitas di tingkat pusat dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi menyatakan pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter bangsa.
Selain itu, sinergi dilakukan dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan terbitnya Permendesa PDT &amp; T Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. â€œRegulasi ini menjadi pedoman bagi kepala desa di dalam menentukan program pengembangan perpustakaan, pendirian perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan dengan didanai oleh dana desa,â€ jelas Deni Kurniadi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Senin (5/4/2021).
Pemerataan kualitas layanan perpustakaan di seluruh Indonesia merupakan perhatian Perpusnas. Deni menjelaskan, sejak 2019, Perpusnas memberikan bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik perpustakaan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berupa pembangunan gedung, perluasan, renovasi gedung, perabot, TIK, dan koleksi. Hingga tahun 2021, ada dua kabupaten di Kalbar yakni Sanggau dan Sambas yang menerima bantuan pembangunan gedung. "Kami menunggu usulan dari teman-teman baik di Kalbar maupun di seluruh Indonesia untuk mengusulkan pembangunan fisik perpustakaan,â€ jelasnya.
Perpusnas juga mendukung pengembangan perpustakaan di Singkawang. Hal ini diwujudkan melalui jalinan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Pemerintah Kota Singkawang, STIH Singkawang, dan STKIP Singkawang.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan literasi berperan penting dalam indeks pembangunan manusia. Salah satu indikatornya adalah pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang identik dengan literasi. Dia menegaskan, orang yang menguasai literasi bisa menguasai berbagai ilmu dengan cepat dan bisa meningkatkan pemahaman tentang keilmuan.
Untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat di Kalbar, khususnya kaum muda, dia mendorong perpustakaan daerah agar membeli koleksi buku best seller dengan kertas yang deluxe. â€œKalau buku-buku yang dibeli itu kertasnya kertas koran, ya tak menarik untuk dibaca. Kalau di kantor-kantor beli buku itu, cetakannya yang putih sehingga dia tahan lama,â€ ungkapnya.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menjelaskan peningkatan minat baca mesti diawali dari Dinas Pendidikan. Dia berharap dewan guru mewajibkan siswa sekolah dasar untuk membaca. Jika dilaksanakan sejak kelas 1 SD, dia menambahkan, siswa akan mengingat pada jenjang pendidikan selanjutnya. â€œKita harapkan kepada para dewan guru mengharuskan anak membaca dan apalagi anak kelas 1, 2, 3, itu disiplin membaca. Dan kemudian kita boleh besok memberi PR untuk mereka membaca, kemudian kita tanyakan kembali,â€ ujarnya.
Pada awal Februari, Perpusnas memberikan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling untuk Kota Singkawang. Selain itu, Perpusnas juga memberikan pojok baca digital (Pocadi). Tjhai Chui Mie berharap bantuan ini dibarengi dengan tingkat minat baca. Apalagi saat ini sudah ada program Gerobak Pintar dan perpustakaan digital, iSingkawang Hebat di kota tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menjelaskan pihaknya mendorong kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, termasuk Perpusnas, agar menjadi penggerak utama dalam meningkatkan indeks literasi. Menurutnya, yang paling penting dalam hal tersebut adalah memotivasi dan menumbuhkan minat baca sejak dini, bukan hanya memberikan bantuan koleksi buku dan memperbanyak sarana prasarana. Dia menyayangkan anggaran Perpusnas yang dinilai terlalu kecil yakni sekira Rp600 miliar dengan cakupan luas dan berperan signifikan terhadap peningkatan indeks literasi masyarakat Indonesia. Dia mengungkapkan, gerakan literasi nasional melibatkan tiga unsur yakni gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat.
Penggiat literasi Aria Djalil berharap mahasiswa dilibatkan dalam upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat. Perguruan tinggi diminta agar mengerahkan mahasiswa menjadi fasilitator baca. â€œMereka nanti piket di kelas, di jalan, di bandara, di mal, di tempat-tempat umum. Mereka berkunjung ke sekolah membacakan kepada adik-adiknya tentang buku, mereka datang ke rumah tangga untuk membantu membaca sambil ibu-ibunya belanja karena anaknya bisa diajak membaca,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Literasi Berperan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Salemba, Jakarta - Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan tubuh masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid19 serta percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah Indonesia terus menggencarkan program vaksinasi booster untuk masyarakat.
Tidak terkecuali Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang turut menggelar vaksinasi booster bagi seluruh pegawai di gedung auditorium Salemba pada hari Kamis pagi. (24/02/2022)
â€œVaksinasi lanjutan, booster, ini bukan berarti sudah vaksin kita bebas melakukan apapun, tetap jaga prokes, karena nyatanya virus corona masih ada,â€ ujar Ofy Sofiana, Plt. Sestama sekaligus Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dalam sambutannya.
Dalam kegiatan tersebut, mengundang pihak - pihak terkait yang mendukung pelaksanaan vaksinasi Perpusnas. Turut hadir perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Puskesmas Kecamatan Senen, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dan tim vaksin dari RS. Kartika Pulo Mas.
â€œTetap memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Divaksin booster bukan berarti sudah selesai, virus masih ada. Tetap jaga kesehatan dengan baik dan melakukan protokol kesehatan dengan ketat,â€ pesan Ofy.
Vaksinasi booster Perpusnas dilaksanakan dalam satu hari penuh dengan tetap melakukan observasi calon penerima vaksin booster dan protokol kesehatan.
Â 
Reporter : Anastasia Linawati

Perpusnas Gelar Vaksinasi Booster bagi Seluruh Pegawai

Bandung, Jawa Barat--Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memasukkan elemen perpustakaan sebagai bagian dari penandatanganan Deklarasi Literasi yang digelar bertepatan dengan Festival Literasi bertemakan 'Habis Gelap Terbitlah Terang', di halaman kantor Gubernur, Sabtu, (20/4).
Pada butir kedua Deklarasi Literasi tersebut mencantumkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dengan prinsip terbuka, menyenangkan, menjunjung kebermanfaatan tinggi bagi masyarakat Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.Â  Â 
Kang Emil berharap gerakan literasi ini bisa berhasil secara maksimal.Â  "Kita budayakanÂ  agar ranking literasi yang masih jelek ini bisa membaik," ucapnya.Â 
Seperti diketahui, Indonesia menempati ranking 60 dari 61 negara dalam hal literasi dan membaca. Namun, janganÂ patah semangat. Tugas kita sekarang cari solusi. Pertama, budaya membaca. Saya titip kepada kepala daerah wajibkan di Paud, TK, SD, SMA, SMA membaca dulu sebelum masuk kelas,â€ pesan GubernurÂ  Pendandatanganan Deklarasi Literasi dihadiri langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarief Bando,Â  Kepala Perwakilan Bank Indonesia Regional, Jawa Barat, Doni P Joewono, Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Praratya, serta Plt. Direktur Utama Bank Jabar Banten,Â  Agus Mulyana.Â  
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Gubernur Ridwan Kamil Masukkan Perpustakaan Bagian Dari Deklarasi Literasi

Salemba, Jakarta - Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2023, sub kelompok RB Perpustakaan Nasional melaksanakan kegiatan Wokrshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional bertempat di Ruang Teater Perpusnas, Jl. Salemba Raya No. 28 A Jakarta. Acara Workshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional ini dilaksanakan selama 3 hari, dibuka oleh Ofy Sofiana, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, mulai 28 Februari sampai dengan 2 Maret 2023.
 
Tujuan dari acara workshop ini adalah sebagai media diskusi atau musyarawarah untuk menghimpun praktik baik yang ada di unit-unit kerja. Sekaligus sebagai bahan untuk persiapan evaluasi dari KemenpanRB. Diharapkan dengan adanya workshop ini, bisa mendokumentasikan dan mengembangkan praktik baik yang ada di unit kerja.
 
Acara workshop ini diikuti oleh 17 unit eselon II (dua) yang ada di lingkungan Perpusnas dengan para ketua kelompok dan sub kelompok masing-masing. &nbsp;Biro SDM dan Umum, Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas, Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Pendidikan dan Latihan, Pusat Data dan Informasi dan Inspektorat yang masuk dalam lingkup Sekretariat Utama.
 
Direktorat Deposit, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Pusat Preservasi, Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara dan Informasi, mewakili Deputi Bidang Pengembangan Bahan dan Jasa Informasi. 
 
Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madarasah dan Perguruan Tinggi, Pusat Analisis, Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Pusat Pengembangan Umum dan Khusus, Pusat Pengembangan Pustakawan, berada di wilayah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
Acara Workshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional dilaksanakan secara hibrid, online dan onsite. UPT Perpustakaan Bunga Karno dan UPT Perpustakaan Bung Hatta mengikutinya secara online. 
 
Workshop Praktik Baik Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional dilakukan dalam rangka pembaruan yang dilakukan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kementrian PAN dan RB tanggal 18 Januari tahun 2023 tentang perubahan evaluasi RB dan Penyampaian informasi Praktik Baik. Praktek Baik adalah inovasi yang memberi dampak kepada masyarakat dan stakeholder (bisa lebih dari satu). Telah dilaksanakan dan mempunyai hasil nyata. 
 
Hasil kegiatan selama 3 hari ini&nbsp; berupa usulan Praktek Baik sebanyak 44 usulan. Usulan ini akan disaring oleh Tim Penilai yang dibentuk untuk mewakili Praktek Baik dari Perpustakaan Nasional. Praktek baik merupakan hal baru yang masih membutuhkan bimbingan dan panduan. Praktek Baik ini harus selesai dengan batas waktu pengumpulan 31 Maret 2023. 
 
&nbsp;
 
Reportase; Endah Purwanti/Elsa Tuasamu

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Bibliografi dan Peradaban Indonesia

Ikatan Pustakawan Indonesia Didorong Memiliki Peran dalam Pengembangan Perpustakaan

Literasi Berperan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Perpusnas Gelar Vaksinasi Booster bagi Seluruh Pegawai

Gubernur Ridwan Kamil Masukkan Perpustakaan Bagian Dari Deklarasi Literasi

Perpusnas Adakan Workshop Praktik Baik untuk Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik