Jakarta - Komitmen dan kerja keras merupakan faktor utama harus dilakukan pemerintah daerah terutama provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan legislatif dalam membangun minat baca hingga ke pelosok. Dua hal tersebut penting dilakukan demi menghasilkan keteladanan sebagai penggerak untuk peningkatan literasi di masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pasaribu saat menjadi pembicara dalam webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (14/9/2020).
Suganda menyatakan hal ini berdasarkan pengalamannya saat bertugas sebagai Asisten Administrasi di Kabupaten Musi Rawas. Menurutnya, keteladanan sangat dibutuhkan dalam peningkatan minat baca masyarakat. Saat itu, meski anggaran minim, Suganda melakukan inovasi dengan mengembangkan perpustakaan terapung. Terbukti, perpustakaan terapung berhasil minat masyarakat untuk berkunjung.
â€œKebetulan waktu itu perpustakaan di bawah koordinasi asisten administrasi. Kami tidak memiliki dana yang besar pada waktu itu, tetapi bagaimana menciptakan sehingga masyarakat ini minat datang ke perpustakaan. Jadi dengan dana yang ada kami coba untuk membuat perpustakaan terapung. Perpustakaan terapung itu ketika kami launching mendapatkan minat yang sangat besar dari masyarakat,â€ jelasnya.
Selain itu, untuk menyediakan koleksi bahan Pustaka, Suganda tidak kehabisan akal dan justru menyusun buku bersama timnya yang memuat sejarah pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas sejak 1945 hingga 2015. â€œIni mendapat apresiasi sekali karena waktu buku ini dilaunching, banyak yang datang ke perpustakaan, pengen lihat seperti apa pemerintahan di Musi Rawas.â€ tuturnya.
Dia mengajak pemerintah daerah khususnya kepala dinas perpustakaan untuk terus berupaya meski anggaran minim. â€œDibutuhkan komitmen, kerja keras, dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, juga dengan DPRD. Kalau satu stakeholder saja bergerak, seperti yang saya contohkan tadi, bergeraknya dari sisi kami, kami bisa melaksanakan. Apalagi kalau didukung DPRD, stakeholder lain, kami yakin merupakan salah satu strategi yang bisa lakukan,â€ urainya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB Naptalina Sipayung menyatakan saat ini, pihaknya mendorong instansi pusat maupun daerah untuk mengusulkan jabatan fungsional, termasuk pustakawan. Â â€œTerkait formasi pustakawan, kami dari Kementerian PANRB sesuai arahan dari Presiden, untuk menghapus eselon 3 dan 4, kita mintakan kepada semua instansi baik pusat maupun daerah, untuk membuat kajian terkait pentingnya jabatan fungsional termasuk pustakawan ini,â€ jelasnya.
Naptalina menekankan agar instansi mengusulkan jabatan fungsional tersebut, yang tentunya disertai analisis jabatan dan beban kerja.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Dedi Junaedi menyatakan Perpusnas tetap hadir melayani masyarakat meski dalam kondisi pandemi covid-19. Melalui beragam layanan daring (online), masyarakat diminta memanfaatkan koleksi bahan perpustakaan yang tersedia.
â€œKami ada layanan e-resources, kemudian ada layanan iPusnas, dengan handphone bisa langsung buka, di sana iPusnas itu, bisa dibaca full text. Jadi tidak perlu khawatir bapak ibu sekalian bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di Perpusnas. Kita juga terus melayani kebutuhan pemustaka,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita/Robby F. Anggriawan/Andri Dwy Nuryanto
Â

Komitmen & Kerja Keras Faktor Utama dalam Membangun Minat Baca  Â 

Jakarta - Kelapa merupakan tanaman multimanfaat. Di beberapa negara, kelapa juga sering disebut sebagai pohon kehidupan (tree of life) karena hampir semua bagian dari tanamannya dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat menjadi Keynote Speaker di kegiatan Dialog Nasional yang diselenggarakan secara hybrid oleh Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas RI dengan tema â€œMembangun Literasi Kelapa Menuju Kedaulatan Produksi Pangan Dalam Negeriâ€, pada Kamis (20/5/2021).
Dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Bahkan, di zaman kolonial Hindia Belanda, hasil kopra (kelapa kering) dari pohon kelapa sanggup menghasilkan pemasukan bagi mereka sebesar 40% dan dipergunakan untuk keperluan senjata/perang dan pendanaan kerja sama internasional. Predikat â€˜Negeri Nyiur Melambaiâ€™ pun pernah disematkan karena melihat kaya dan potensi dari pohon kelapa.
Akan tetapi, ketenaran tersebut mulai redup bersamaan dengan kondisi hulu perkelapaan di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif International Coconut Community, Jelfina Alouw, sejak 2012 Indonesia tidak lagi memegang predikat sebagai produsen kelapa terbesar di dunia karena digantikan oleh India. Luas kebun kelapa yang dimiliki Indonesia saat ini juga sudah kalah luas dengan yang ada di Filipina.
â€œSelain disebut sebagai pohon kehidupan, kelapa juga dapat dikatakan sebagai hadiah dari Tuhan karena memang banyak sekali yang bisa dihasilkan dan bisa menjadi penopang hidup petani kelapa. Karena kelapa adalah komoditas rakyat yang layak untuk diperhatikan, maka kita semua harus bertanggung jawab dalam memberikan dukung literasi kelapa kepada mereka,â€ ujar Jeflina.Â Â 
Namun karena usia pohon kelapa yang ditanam juga sudah berusia lanjut yakni diatas 50 tahun, hal ini membuat nilai produktivitasnya menurun. Bupati Indragiri Hilir, H.M Wardan mengatakan ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab berkurangnya produksi kelapa di daerahnya, salah satunya adalah hama.
â€œHama kumbang tanduk, monyet, dan tupai adalah hama yang biasa menyerang buah kelapa milik masyarakat,â€ ucapnya.
Adapun upaya yang telah dilakukan di kabupaten yang juga dikenal sebagai negeri seribu parit hamparan kelapa dunia adalah mengaplikasikan konsep trio tata air yang terdiri dari saluran, tanggul, dan pintu klep di perkebunan kelapa.
â€œPohon kelapa adalah pohon kehidupan bagi masyarakat kami dan parit menjadi pusat kesuburan tanah serta alat transportasi bagi buah kelapa di daerah pasang surut seperti Kab. Indragiri Hilir,â€ tambah Wardan.
Sependapat dengan Wardan, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan melanjutkan bahwa di daerahnya untuk perkebunan kelapa sawit sudah dilakukan replanting atau peremajaan oleh pemerintah, sedangkan hal itu belum terjadi untuk perkebunan kelapa dalam.
â€œDi Kab. Tanjung Jabung Barat itu ada 13 kecamatan, kelapa dalam menjadi primadona di 6 kecamatan dan kelapa sawit di 7 kecamatan. Namun, pemerintah baru hanya memberikan bantuan untuk replanting sampai 30 juta per hektar untuk perkebunan kelapa sawit, padahal tidak ada perbedaan antara kelapa sawit dan kelapa dalam. Replanting penting dilakukan untuk menghasilkan kelapa dengan kualitas yang baik agar harga jual menjadi tinggi,â€ jelas Hairan.
Lebih lanjut Ketua Sahabat Kelapa Indonesia, Mawardin Simpala menginformasikan bahwa Indonesia ditetapkan krisis kelapa. Food and Agriculture Organization (FAO) sudah mengamati kondisi ini dan secara gamblang mengatakannya pada November 2013. FAO menilai pemerintah tidak memberikan perhatian ataupun inovasi terhadap pengembangan kelapa secara nasional sejak tahun 1990-an, itu tandanya sudah 30 tahun industri kelapa nasional Indonesia terabaikan.
â€œKalau kita bersama-sama mendorong ekonomi kelapa berarti kita juga mendorong ekonomi rakyat dan itu peluangnya sangat besar. Karena jika dibandingkan Filipina yang sudah mengekspor 35 macam produk turunan kelapa, Indonesia saat ini baru mengekspor 14 atau 15 macam, itu tandanya ada selisih sekitar 20-21 macam yang masih bisa kita diversifikasi,â€ ungkap Mawardin.Â 
Maka dari itu, kita harus membangun kembali kesadaran akan pentingnya tanaman kelapa baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Perpusnas dalam hal ini memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan literasi kelapa agar kelapa nasional kembali menjadi komoditas unggulan. Dan diversifikasi literasi kelapa menjadi bagian terpenting dalam program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang terfokus pada desiminasi informasi dan pengetahuan terapan mengenai kelapa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.Â 
Â 
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Dorong Literasi Kelapa Agar Kembali Menjadi Komoditas Unggulan

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ - Peran Perpustakaan Nasional dalam upaya perlindungan dari pelanggaran hak cipta dilakukan berdasarkan UU no 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dalam webinar bertajuk Menjaga Hak Cipta Guna Menbangun Peradaban Bangsa, Selasa (8/12).
â€œKarya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki peran yang strategis peran dan penting. Yaitu sebagai salah satu tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, sebagai referensi dalam bidang pendidikan dan pengembangan iptek, dan karya cetak rekam ini juga sebagai alat telusur terhadap catatan sejarah jejak peradaban suatu bangsa. Maka kita semua sepakat itu harus dilestarikanâ€ terangnya.
Menurut Ofy tujuan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam ini adalah salah satunya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan karya dari bahaya yang ditimbulkan baik oleh alam maupun manusia. Misalnya saja penyalahgunaan atau pelanggaran hak cipta.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang turut hadir mengatakan pentingnya kesadaran untuk melestarikan karya-karya anak bangsa ini di perpustakaan. Menurut Syarif kekuatan peradaban sebuah bangsa ada pada karya-karya yang tersimpan di institusi-institusi peradabannya
â€œSimbol peradaban suatu bangsa adalah karya-karya dan peninggalan masa lampaunya. Sebuah negara dikatakan berperadaban tinggi kalau bisa mendapatkan semua sumber-sumber peninggalan jejak rekam pendahulu atau leluhurnya,â€ imbuhnya.
Syarif Bando menegaskan dalam peran melindungi hak cipta melalui serah simpan karya cetak karya rekam ini tugas Perpusnas adalah menyiapkan infrastruktur dan SDM yang memadai, membangun kerja sama dengan mitra kerja perpusnas tekait pendayagunaan, serta untuk menampilkan karya anak bangsa dalam persaingan global.
Disisi lain, Ketua Umum Karya Cipta Indonesia (KCI) Dharma Oratmangun mengungkapkan kesadaran kolektif masyarakat tentang perlindungan hak cipta di Indonesia khususnya para pemilik hak cipta masih cenderung rendah.
â€œKesadaran untuk membukukan, untuk mendata, dan lain sebagainya masih masih belum terlaksana dengan baik,â€ ujar Dharma. Adanya UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menurutnya merupakan bukti kehadiran negara dan peran strategis perpusnas dalam perlindungan hak cipta dan dan upaya menjaga peradaban.
Pengamat Musisi Bens Leo menceritakan salah satu contoh nyata kurangnya kesadaran akan hak cipta yaitu musisi legendaris Indonesia Didi Kempot. â€œAda berapa karya video yang tidak terdata oleh keluarganya maupun oleh institusi yang kaitanya dengan hak cipta. Itu sebuah catatan bagaimana karya-karya para penulis atau para penyanyi Indonesia dalam rangka menciptakan karya sendiri itu ternyata tidak terdata dengan baik, tidak tersimpan dengan baik,â€ ungkap Bens. Â 
Bens juga mengapresiasi kehadiran Perpusnas yang siap menerima karya-karya para penulis maupun musisi untuk disimpan di Perpustakaan Nasional bahkan secara gratis.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Menjaga Hak Cipta Guna Membangun Peradaban Bangsa

Surabaya, Jawa Timur â€“ Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menggelar Kongres XIV dan Seminar Ilmiah Indonesia dengan tema â€œTransformasi Pustakawan dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutanâ€ di Surabaya, Jawa Timur, pada 9-12 Oktober 2018. Kongres yang diadakan tiga tahun sekali ini dihadiri 725 peserta dari seluruh Indonesia.
Pustakawan sebagai motor penggerak perpustakaan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karenanya, pustakawan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. â€œPustakawan selalu dituntut menambah wawasan dan selalu menempatkan diri sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Kongres ke-XIV IPI dan Seminar Ilmiah 2018 ini merupakan salah satu upaya pustakawan untuk menambah wawasan dan kompetensinya,â€ jelas Ketua Umum IPI Dedi Junaedi saat membuka acara.
Saat ini, menurut Dedi, perpustakaan diakui memiliki dampak bagi masyarakat luas termasuk menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan. Karenanya, dengan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, pustakawan didorong memberikan layanan prima untuk masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan perpustakaan memiliki kaitan erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia. Karenanya, menghadapi revolusi industri 4.0, perpustakaan dan pustakawan harus mengubah paradigmanya. Paradigma bahwa perpustakaan hanya diam menunggu pemustaka datang dan koleksinya dipinjam, dianggap sudah usang.
â€œPada masa depan, perpustakaan harus mengubah paradigma, harus menjangkau masyarakat. Perpustakaan mengambil bagian dalam membangun bangsa. Karena di UU Perpustakaan, perpustakaan menjadi urusan wajib non dasar. Dibentuk kelembagaan sebagai bagian dari pemerintahan. Karenanya dinas provinsi, kabupaten harus mampu menunjukkanÂ  kinerjanya terhadap gubernurnya, bupatinya, wali kotanya. Jika hanya mengumpulkan koleksi bahan pustaka dan tidak ada yang membacanya, maka dia akan menurunkan kinerja gubernur, bupati, wali kota,â€ jelas Syarif Bando saat memberikan sambutan.
Perpustakaan didorong agar tidak hanya berkutat soal pengembangan dan klasifikasi koleksi bahan pustaka. Perpustakaan selayaknya berperan mengedukasi masyarakat khususnya di daerah pedesaan, terpencil, dan terluar. Karena bekal pengetahuan yang diberikan pustakawan bermanfaat untuk membangun insan yang mandiri.
Syarif Bando berpesan kepada para pustakawan agar menunjukkan eksistensinya dan meningkatkan pemahaman tentang literasi. â€œKita jangan mengeluh kalau pustakawan dan dinas perpustakaan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tidak ada sesungguhnya yang memandang seperti itu, kecuali pustakawannya memble,â€ tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono merasa bangga menjadi bagian dari tonggak sejarah IPI. Menghadapi era industri 4.0, Pemerintah Provinsi Jatim terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada dengan memanfaatkan teknologi informasi layanan perpustakaan digital yang bisa diakses masyarakat tanpa dibatasi tempat dan waktu.
Kongres ke-XIV IPI mengagendakan pemilihan kepengurusan baru untuk periode 2018-2021. Pada Kamis (11/10), Kongres akan menggelar pertanggungjawaban program kerja IPI periode 2015-2018, menyusun program baru, dan mereview AD/ART, dan Kode Etik. Seminar Nasional yang digelar pada Rabu (10/10) menghadirkan narasumber dari lintas keilmuan, di antaranya Presiden Terpilih International Federation of Library Associations and Intitutions (IFLA) Christine MacKenzie, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini,Â  Pendiri Indonesia One Search (IOS) Ismail Fahmi, perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Ristekdikti.
Â Reportase: Hanna Meinita

IPI Menggelar Kongres XIV & Seminar Ilmiah Indonesia

Jakartaâ€”Layanan Prima adalah tujuan yang ingin dicapai Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemustaka. Layanan terbaik yang telah menerapkan sistem manajemen mutu terus diberikan meski di tengah kondisi pandemi covid-19.
Layanan yang prima dapat diberikan dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Untuk meningkatkan pustakawan dalam memberikan layanan terbaik kepada pemustaka dan mendorong pustakawan memberikan ide kreatif dan inovatif untuk peningkatan layanan, Perpusnas memberikan penghargaan kepada pustakawan layanan terbaik. Tidak hanya itu, juga diberikan penghargaan kepada pemustaka yang senantiasa memanfaatkan dan mendayagunakan layanan yang disediakan Perpusnas.
Yang istimewa, penyerahan penghargaan ini diberikan dalam momentum Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September dan Bulan Gemar Membaca yang jatuh pada bulan September.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana menyatakan apresiasi untuk pustakawan dan pemustaka ini merupakan upaya untuk mendorong pembangunan dan pengembangan literasi di masyarakat. Dia menekankan, pustakawan tidak boleh pasif dan bekerja di belakang meja, namun harus proaktif untuk merespons pemustaka yang kesulitan dalam menemukan informasi.
â€œPemustaka adalah raja, itu yang terus ditekankan kepada kita semua dalam berbagai kesempatan,â€ ujarnya dalam Pemberian Penghargaan Pustakawan Layanan dan Pemustaka Terbaik yang diselenggarakan secara hybrid, pada Rabu (15/9/2021).
Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Perpusnas melalui Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) berinovasi dengan beragam layanan virtual. Sebut saja layanan Tanya Pustakawan, yang beroperasi setiap hari kerja dan menerima kurang lebih 100 pertanyaan melalui chat maupun email setiap harinya.
â€œBerbagai pertanyaan diajukan masyarakat seperti misalnya, berapa produksi jagung nasional, apakah ada jurnal ilmiah yang terkait subjek tertentu, atau apakah ada penelitian terkait subjek tertentu, dan sebagainya,â€ jelasnya.
Selain itu, tersedia layanan diseminasi informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara mengirimkan informasi berupa buku atau jurnal ilmiah secara bulanan melalui email. Yang terbaru, Perpusnas menyediakan layanan peminjaman online, di mana masyarakat bisa meminjam koleksi buku tercetak melalui laman Perpusnas.
â€œLayanan-layanan ini diberikan Perpusnas sebagai pengejawantahan transfer pengetahuan dan sebagai upaya untuk memberi kemudahan akses terhadap informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dan layanan tersebut tidak akan mampu Perpustakaan Nasional berikan tanpa adanya SDM yang profesional,â€ ungkapnya.
Ofy Sofiana menjelaskan, penghargaan pustakawan layanan terbaik diselenggarakan Pujasintara sekali dalam setahun pada 2020. Namun pada 2021, pemberian penghargaan diberikan setiap triwulan dalam setahun menggunakan dasar penilaian 360 derajat, yang artinya penilaian menyeluruh dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Pada periode ini, Aditya Taufik Nugraha yang merupakan pustakawan ahli pertama meraih juara pertama pustakawan layanan terbaik. Sementara pemustaka terbaik diraih Johnatan Imanuel.
Usai menerima penghargaan, Johnatan Imanuel mengaku semakin semangat untuk membaca dan menggalakkan literasi. Dia meyakini dengan literasi, Indonesia bisa mewujudkan generasi emas 2045 dan SDM yang bersaing di kancah global.
Siswa jurusan MIPA di SMA Negeri 33 Jakarta ini mengaku kerap memanfaatkan layanan yang ada di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta. Dia merasa terkesan dengan pelayanan yang diberikan pustakawan dan layanan yang tersedia di setiap lantai, terutama koleksi buku.
â€œKarena saya lihat kaya buku-bukunya dari banyak negara terus begitu kayak buku-buku internasional dari Amerika juga ada, yang kalau mungkin kalau kita cari e-book-nya di Google juga susah, tapi di sini ada semua. Dan itu sangat bersyukur sekali karena di situ saya sangat apa ya jadi punya wawasan lagi gitu,â€ urainya.
Memperingati Hari Kunjung Perpustakaan, Pujasintara menyiapkan rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 15â€”23 September 2021. Kegiatannya memperkenalkan seluruh layanan digital yang dimiliki Perpusnas, dan berbagi pengalaman serta pengetahuan dengan para pustakawan. Informasi mengikuti acara dapat diakses melalui media sosial Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita

Peringati Hari Kunjung Perpustakaan, Pujasintara Apresiasi Pustakawan dan Pemustaka  Â 

Nias Utara, - Kecerdasan bisa datang dari mana saja. Salah satunya dari ruang pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang sangat luas yang ada di perpustakaan.
Â 
â€œSelalu kita percaya korelasi percepatan kemajuan suatu daerah berbanding lurus dengan kecerdasan yang dimiliki daerah itu,â€ jelasnya.
Â 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando saat meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kab. Nias Utara yang dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat, pada Senin, (13/6/2022).
Â 
Pembangunan Gedung tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang perpustakaan sebesar 10,723 miliar rupiah yang diberikan pemerintah pusat melalui Perpusnas tahun 2019 lalu. Bantuan pembangunan fasilitas perpustakaan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan sumber daya manusia.
Â 
â€œPerpusnas mewakili pemerintah pusat menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kemajuan yang telah dicapai pemerintah daerah bersama masyarakat Kab. Nias Utara dalam 14 tahun terakhir berdiri sebagai sebuah kabupaten,â€ ungkapnya.
Â 
Syarif juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Nias Utara dengan meletakkan pondasi pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Â 
Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa setiap bagian dari Negara Indonesia, siapa pun dan apa pun tugas yang diemban memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945.
Â 
Di sisi lain, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menyampaikan terima kasih atas dukungan Perpusnas dengan memberikan bantuan pembangunan gedung di Kab. Nias Utara. â€œPada kesempatan ini hadirnya Perpusnas di Kab. Nias Utara diharapkan akan memberikan motivasi pada semangat literasi masyarakat Kab. Nias Utara,â€ sebutnya.
Â 
Dirinya juga berharap Perpusnas akan terus memberikan dukungan dalam bentuk lainnya untuk mendukung literasi yang lebih baik di Kab. Nias Utara. â€œKab. Nias Utara adalah daerah tertinggal, maka melalui potensi literasi ini kami ingin bisa setara dengan daerah lain dan mengambil bagian untuk bisa keluar dari ketertinggalan,â€ pungkasnya.
Â 
Pada kesempatan yang sama, Kab. Nias melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Nias Utara juga menerima bantuan 1 unit mobil perpustakaan keliling, serta motor perpustakaan keliling untuk pegiat literasi yang diterima Desman Telaumbanua.
Â 
Bunda Literasi Kab. Nias Utara periode 2022-2024 yang baru saja dikukuhkan Arismanwati Amizaro Waruwu juga mengungkapkan harapan agar perpustakaan yang ada di Kabupaten Nias Utara bisa lebih hidup dibawah bimbingan Perpusnas.
Â 
Arismanwati ingin apa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia khususnya Kab. Nias UtaraÂ  bisa lebih maju melalui berbagai pembaruan serta inovasi.
Â 
Di samping itu dirinya ingin semua Ibu di Kab. Nias Utara dapat menjadi bunda literasi, baik di rumah maupun tempatnya bertugas. Menurutnya gerakan bunda literasi dapat menjadikan solusi dalam pembentukan karakter generasi muda yang terbaik bangsa.
Â 
â€œPerpustakaan merupakan jantung dari pada pendidikan. Kalau jantung tidak bergerak maka itu artinya tidak bernyawa dan bahkan mati,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Hanna Meinita

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Komitmen & Kerja Keras Faktor Utama dalam Membangun Minat Baca Â

Perpusnas Dorong Literasi Kelapa Agar Kembali Menjadi Komoditas Unggulan

Menjaga Hak Cipta Guna Membangun Peradaban Bangsa

IPI Menggelar Kongres XIV & Seminar Ilmiah Indonesia

Peringati Hari Kunjung Perpustakaan, Pujasintara Apresiasi Pustakawan dan Pemustaka Â

Kepala Perpusnas: Ruang Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Yang Sangat Luas Ada di Perpustakaan