Tembilahan, Inhil - Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hadir megah dan representatif untuk menyuguhkan berbagai layanan maupun bahan bacaan dari semua lingkup pengetahuan yang diharapkan oleh masyarakat setempat.
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ofy Sofiana bersama Bupati Inhil, Muhammad Wardan dalam rangka Hari Pers Nasional Tahun 2023 meresmikan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Inhil sekaligus me-launching Museum Kelapa secara langsung, Kamis (25/5/2023).
Dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan senilai Rp 10 miliar, gedung ini memiliki 6 (enam) lantai dengan Museum Kelapa yang berada di lantai 4 (empat).
Kabupaten Inhil memiliki julukan Negeri Hamparan Kelapa Dunia karena lebih dari 80% masyarakatnya sangat menggantungkan kehidupannya kepada kelapa. Menurut Bupati Inhil, kekayaan alam berupa kelapa ini harus mampu dijadikan prospek yang luar biasa dengan menggandeng perpustakaan sebagai jembatan kepada masyarakat. 
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan gedung baru perpustakaan daerah tersebut yakni melakukan pembenahan internal sumber daya perpustakaan, menindaklanjuti paradigma baru perpustakaan, dan menyinergikan program perpustakaan daerah Kabupaten Inhil dengan program di tingkat provinsi dan Perpusnas.
&ldquo;Peran dan fungsi perpustakaan semakin penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam memaknai informasi, memanfaatkan dan mengelola informasi yang bersumber dari koleksi perpustakaan. Juga untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, dengan memerhatikan dinamika perkembangan pembangunan, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan kompleks,&rdquo; ucapnya.
Bupati Inhil dalam hal ini berharap agar kultur pelayanan perpustakaan dapat berubah dari statis konvensional menjadi dinamis dan profesional. Dia juga berharap agar ada penyelarasan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas menegaskan pembangunan kualitas SDM Indonesia merupakan fokus prioritas pemerintah dalam pembangunan bangsa, salah satunya adalah dengan penguatan literasi masyarakat. Dengan demikian, peluang untuk dapat bersaing secara global menjadi semakin besar dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat.
&ldquo;Perpustakaan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan manusia Indonesia, karena perpustakaan adalah ruang belajar yang tidak memiliki batasan ruang dan waktu, tidak seperti proses belajar di sekolah yang memiliki batasan-batasan tertentu,&rdquo; jelas Sekretaris Ofy.
Sekretaris Ofy kembali menekankan bahwa perpustakaan saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pinjam dan baca buku, tetapi harus mampu memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan serta pelatihan yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sesi Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan, Kelapa Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Riau, Mimi Yuliana Nazir membenarkan perpustakaan telah bertransformasi untuk kegiatan-kegiatan inklusi sosial dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak lagi berfungsi hanya sebagai tempat baca tulis. 
Dikatakan lebih lanjut, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah sampai ke kecamatan bahkan desa. Ini dilakukan agar aksesnya dapat dijangkau oleh masyarakat yang paling jauh. Dia mengambil contoh kelapa yang apabila bahan mentahnya diolah menjadi sebuah produk jadi, dapat mendatangkan keuntungan ketika dijual.
&ldquo;Kalau dilakukan menjadi rutinitas tentu akan memberikan pemasukan bagi ibu-ibu, meskipun dari rumah. Nah, darimana mendapatkan referensi dan pelatihannya? Tentu saja dari perpustakaan,&rdquo; ungkapnya.
Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Qasim Riau, M. Tawwaf menambahkan inklusi sosial sejatinya berhubungan erat dengan literasi, yang pada tingkatan akhirnya mengharapkan masyarakat mampu berinovasi untuk memproduksi barang dan jasa berdasarkan hasil bacaan mereka. Dengan kata lain, taraf hidup masyarakat dapat meningkat melalui membaca.
&ldquo;Gedung perpustakaan yang megah ini tentu harus dipenuhi dengan bahan bacaan referensi yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Inhil yakni kelapa. Ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena kalau tidak membaca, mereka tidak bisa tahu bagaimana cara memupuk, menanam sehingga memproduksi dengan baik,&rdquo; terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Najamuddin menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi untuk mendukung dan mendorong penelitian yang berkaitan dengan perkelapaan. Namun, agar penelitian berjalan dengan lancar, dibutuhkan sebuah pusat untuk menampung seluruh hasil penelitian tersebut.
&ldquo;Saya memang berharap ada museum kelapa di Inhil, karena memang kita harus membangun itu untuk menampung semua referensi dan penelitian tentang kelapa yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar ketika ada peneliti asing yang datang untuk meneliti sabut kelapa atau daging kelapa di Inhil, kita jadi punya referensinya,&rdquo; katanya.
Kepala SMKN 1 Tembilahan, Hasmar, yang juga hadir mengisahkan upaya yang dia lakukan di sekolahnya untuk menggairahkan anak-anak didiknya gemar membaca hingga mampu memproduksi produk-produk turunan kelapa.
Berdasarkan definisi perpustakaan sebagai tempat rekreasi, Hasmar mentransformasi sekolah menjadi perpustakaan itu sendiri dengan cara menempatkan bahan bacaan di seluruh sudut sekolah yang kosong, baik yang berada di dalam maupun di luar gedung.
&ldquo;Seluruh sekolah kita jadikan perpustakaan, seluruh pojok yang kosong baik yang indoor maupun outdoor. Jadi kita buat semua titik menjadi pusat ilmu pengetahuan,&rdquo; ujarnya.
Sedangkan terkait turunan produk kelapa yang dihasilkan, dia mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran yang ada sesuai dengan Kurikulum Merdeka seperti dalam mata pelajaran kewirausahaan, produk kreatif, IPA, dan lain sebagainya.
&ldquo;Itulah yang kita kolaborasikan dengan kegiatan kepustakaan ini, sehingga perpustakaan itu sendiri menjadi sebagai pusat ilmu di sekolah,&rdquo; pungkasnya.
Dengan prestasi penyerapan DAK Fisik Tahun 2021 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk menu pembangunan gedung yang sempurna yakni 100% dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Perpusnas kembali menyalurkan DAK Fisik Tahun 2023 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk menu perabot, TIK, dan koleksi bahan perpustakaan kepada Kabupaten Inhil.
 Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Megah, Gedung Perpustakaan Daerah Inhil Hadir Enam Lantai

Salemba, Jakarta - Kesadaran literasi masyarakat harus dibangun sejak dini agar sebuah bangsa mampu bersaing di kancah global.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi, pada webinar 20 Tahun Kiprah Gerakan Pemasyarakatan Gerakan Minat Baca (GPMB) dengan tema â€œMenumbuhkembangkan Literasi pada Anak, agar Anak Terlindungi, Untuk Indonesia Tumbuh, Unggul dan Majuâ€ yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (30/11/2021) menjelaskan masyarakat literasi merupakan pendukung efektif bagi berkembangnya budaya belajar.
Esensi lain dari perpustakaan yakni tidak sekadar berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Keberadaan perpustakaan dalam hal ini sangat diharapkan untuk dapat berperan sebagai mitra kolaborasi pengembangan modernisasi masyarakat.
Selain sumber bahan bacaan, perpustakaan hadir memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif itulah, perpustakaan berperan sebagai institusi pelopor gerakan literasi untuk kesejahteraan.
â€œPendidikan dan literasi adalah bagian dari pembangunan manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat. Sehingga, pemerintah terus meneguhkan komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menempatkan pendidikan dan sektor sosial-budaya, termasuk literasi pada posisi sentral,â€ jelas Deni.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) GPMB, Tjahjo Suprajogo, menambahkan dalam pendidikan terdapat tiga pilar diantaranya keluarga, satuan Pendidikan, dan masyarakat. Keluarga merupakan sebuah miniatur dari negara karena ketika literasi dalam keluarga sudah tumbuh dengan kuat maka anggota keluarga yang ada sudah pasti literat di masyarakat.
Keluarga tidak lepas dari ekosistem dalam mendukung upaya tumbuhkembangnya tingkat literasi masyarakat. Akan tetapi keluarga tidak bisa berdiri sendiri karena kolaborasi dengan seluruh komponen tetap dibutuhkan dalam memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan pembelajar.
â€œKeluarga adalah tempat pertama dalam mengenalkan pentingnya membaca. GPMB inginÂ  bisa membridging seluruh komponen dalam melibatkan mereka untuk merumuskan peta pembangunan minat baca. Literasi adalah pekerjaan besar, berapapun anggaran tidak akan cukup kalau tidak memanfaatkan sumber daya yang kita miliki,â€ ungkap Tjahjo.
Hadir juga pada kegiatan tersebut Bunda Baca Jawa Timur, Arumi Bachsin, yang sependapat dengan pernyataan bahwa literasi tidak bisa dikerjakan sendiri, melainkan dibutuhkan kolaborasi. Upaya yang sudah dilakukan dalam upaya menumbuhkembangkan literasi anak dan remaja di Jawa Timur, Arumi mengatakan taman posyandu sudah mulai dikembangkan secara holistik integratif dengan menghadirkan pojok baca.
Lebih lanjut, Arumi menyampaikan bahwa ada pilot project yang sedang digagas di dua kabupaten yaitu Lamongan dan Pasuruan berbentuk sekolah orang tua. Sekolah ini diperuntukan bagi ayah dan ibu yang sudah atau akan segera memiliki buah hati. Tujuan dari sekolah ini adalah mengajarkan kepada orang tua tentang menanamkan minat baca kepada anak.
â€œSekolah ini berlangsung secara formal dalam 12 kali pertemuan dimana setiap sesinya untuk 2 jam. Para ayah diwajibkan datang minimal 4 kali kalau tidak nanti tidak bisa wisuda, memang cukup strict ya. Sampai sekarang sudah ada 2 angkatan, di Pasuruan kelulusan para ayah 100% dan di Lamongan 85%,â€ ucap Arumi.
Sementara itu Ketua Umum PP HIMPAUDI, Netti Herawati, memaparkan bahwa literasi bisa ditumbuhkembangkan sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Modalitas belajar anak adalah seluruh indera yang mereka miliki. Dan sejak lahir reseptor otak anak sudah siap menunggu diaktivasi oleh tiga guru (keluarga, guru, dan lingkungan) melalui berbagai aktivitas literasi.
â€œBanyak aktivitas literasi yang bisa dilakukan di rumah, salah satunya adalah membacakan dongeng atau read aloud. Kegiatan tersebut bisa dilakukan oleh semua orang tua untuk mendekatkan anak pada buku,â€ papar Netti.
Pada kesempatan yang sama Pengajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tuna Ganda SLB Matahati dan Rumah Literasi Indonesia, Banyuwangi, Masfufah, menegaskan ABK juga membutuhkan perhatian dalam hal tumbuhkembang literasi. Sifat dari komunikasi dan literasi saling berhubungan karena komunikasi merupakan proses dalam memperoleh keterampilan.
â€œLiterasi pada ABK harus ditumbuhkembangkan dengan cara yang menyenangkan. Mulai dari mempelajari konsep-konsep yang ada di sekitar, membacakan buku oleh pengasuh atau orang tua, hingga memberikan motivasi lebih seperti buku yang menarik,â€ kata Masfufah.
Menurut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang selatan, Herlina Mustikasari, literasi dapat membantu anak-anak agar terlindungi. Karena terdapat beberapa jenis kekerasan pada anak yang harus diantisipasi antara lain kekerasan fisik, emosional, seksual, pengabaian dan penelantaran, serta kekerasan ekonomi (eksploitasi). Dan mayoritas tempat kejadian terjadi di rumah tangga.
â€œLiterasi perlindungan untuk anak harus dilakukan secara komunikatif, menimbulkan kegembiraan, membawa pesan yang baik, dan melatih anak dalam menyaring kebenaran serta mengambil manfaat dari informasi yang diterima. Adapun aspek literasi perlindungan anak yang perlu diperhatikan ada tiga yakni literasi digital dengan internet sehat, literasi sosial-budaya, dan literasi keluarga untuk pola asuh anak,â€ beber Herlina.
Reporter: Basma Sartika Â Â Â

Kesadaran Literasi Masyarakat Harus Dibangun Sejak Dini

Salemba, Jakarta - Tidak hanya penting diterapkan di perusahaan atau organisasi, keberadaan Hubungan Masyarakat (Humas) juga penting di instansi pemerintah. Aspek reformasi birokrasi yang menjadi salah satu ukuran untuk menilai kinerja instansi menjadikan Humas sebuah keniscayaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Sri Marganingsih, saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Kehumasan bertema â€œMedia Relations dan Penulisan Press Releaseâ€ secara hybrid melalui Zoom Meeting dan Ruang Teater Perpusnas Salemba, Rabu (29/6/2022).
â€œPeningkatan reformasi birokrasi dipercaya dapat membantu meningkatkan kinerja instansi dan fungsi Humas sangat penting dalam hal ini,â€ ucap wanita yang akrab disapa Marga.
Humas Pemerintah, khususnya di Perpusnas diharap mampu mengamankan kebijakan dan program kerja Perpusnas sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan Perpusnas dan menampung aspirasi serta keinginan masyarakat.
â€œFungsi media relations yang baik dapat membantu kinerja instansi,â€ pesannya.
Menanggapi yang telah disampaikan, Koordinator Kerja Sama, Humas, dan Penerbitan Perpusnas, Edi Wiyono yang pada kesempatan tersebut bertindak sebagai Moderator menyampaikan bahwa sejatinya seluruh ASN berperan sebagai Humas Pemerintah. Dengan demikian, informasi tidak benar yang banyak beredar dapat diimbangi dengan informasi positif.
â€œSebagai corong lembaga, tugas kita adalah mengimbangi informasi yang salah dengan yang positif, jadi di sini kita sama-sama bergerak mengembangkan fungsi humas,â€ jelas Edi.
Menurut Pemimpin Redaksi MNC Multimedia Nerwork, Gaib M. Sigit, fungsi Perpusnas berkesinambungan dengan fungsi media karena ada idealisme baik yang dibangun untuk publik. Selain itu, antara Perpusnas dan Media juga memiliki visi dan misi yang sama yakni memberikan manfaat kepada publik.
â€œJadi kalo yang satu bermanfaat buat publik dan yang satunya lagi juga sama, ketemunya lebih gampang karena ada idealisme yang dibangun,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Gaib mengatakan media relations identik dengan human relations, mengapa? Karena terdiri dari kumpulan perasaan manusia. Sehingga, untuk membangun sebuah hubungan yang baik harus dilakukan secara berkelanjutan.
â€œHubungan itu harus dijalin jadi ketika suatu waktu ada perlu akan lebih mudah,â€ ujar Gaib.
Pada kesempatan yang sama turut hadir Pemimpin Redaksi Jurnas.com, Rusman, yang menerangkan bahwa press release merupakan informasi yang ditulis oleh instansi maupun individu dengan tujuan tertentu untuk diketahui atau dibaca oleh publik.
â€œUntuk menulis press release kita bisa mencari isu atau tema yang ingin diangkat. 5W + 1H itu memang teori dasar penting tetapi bisa difleksibelkan, sehingga tidak kaku,â€ paparnya.
Rusman juga mengingatkan untuk memperhatikan salah ketik dalam pembuatan press release. Oleh karena itu, dia mengimbau untuk membaca kembali sebelum dikirim kepada media.
Kegiatan Workshop Kehumasan bertema â€œMedia Relations dan Penulisan Press Releaseâ€ ini ditutup dengan pembentukan Forum Humas Perpusnas.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan Tarih Alfatih

Keberadaan Humas adalah Keniscayaan

Â  Â  Â JANGANKAN membeli buku untuk makan saja susah. Inilah ironi, satu sisi ingin memacu lirasi yang mensejahterakan, di sisi lain ada kemiskinan, mereka terbelit persoalan untuk sesuap nasi. Boleh kita sebut semacam liter(n)asi untuk mengggambarkan bagaimanan susahnya mencari seliter nasi. Dengan alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan mestinya mampu mencerdaskan bangsa sekaligus memajukan kesejahteraan umum, sehingga kemiskinan benar-benar dapat diatasi, bukan sekedar angka-angka. Ironi bahwa lulusan SMK (Sekolah Menegah Kejuruan) ternyata banyak yang menganggur mencapai Â 8,49 persen dari angka TingkatÂ PengangguranÂ Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 6,88 juta orang, dan lebih dari 50% pendidikan angkatan kerja rendah yakni SD dan SMP. Hal tersebut dikarenakan adanya mismatch dan mislink antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ada yang salah dengan system pendidikan kita dan perlu perubahan yang komprehensif, tepat dan revolusioner agar pada 2030 kita dapat memetik hasil dari insentif/bonus demografi, bukan sebaliknya menjadi beban demografi.
Â  Â  Â Prestasi Masih Tertinggal Â  Â  Â Update data Organization for Economic Co-operation and DevelopmentÂ (OECD) tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-57 dari 65 negara dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, skor PISA (Programme for International Student Asessment ) pada 2019 skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk di Asean. Parameter yang dikukur utuk aspek membaca adalah kemampuan itu diartikan sebagai kapasitas murid untuk memahami, menggunakan, evaluasi, merenungkan, dan memakai teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi di dalam masyarakat. Aspek matematika adalah kapasitas murid untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika di berbagai konteks. Ini termasuk penalaran matematika dan memakai konsep, prosedur, fakta, dan perangkat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Dan aspek sains adalah kemampuan sains diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi isu-isu terkait sains dan dengan gagasan-gagasan sains, sebagai anggota masyarakat yang berpikir. Kondisi ini menunjukan bahwa literasi kita masih rendah yang mengakibatkan kontribusi rendah untuk menyokong produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, sehingga perlu upaya-upaya cepat mempertinggi tingkat literasi Indonesia.
Â  Â  Â PHK akibat wabah corona
Â  Â  Â Dampak multi-dimensional karena covid 19 menjadikan kita semakin rumit menjalani hidup. Pun, PHK semakin naik secara seri mengakibatkan kehilangan pendapatan sekaligus menambah jumlah rakyat miskin. Data PHK per 2 Juni 2020 ada sekitar 3,05 juta orang tenaga kerja terdampak Covid-19 dan diprediksikan dapat mencapai 5,23 juta orang. Angka pengangguran dan kemiskinan akan terus bertambah, mengingat sektor ekonomi masih sudden death. Sementara itu, Bappenas memproyeksikan bahwa jumlahÂ pengangguranÂ di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020. Sementara jumlahÂ pendudukÂ miskinÂ pada akhir 2020 diperkirakan akan bertambah 2 juta orang dibandingkan dataÂ  September 2019. Data orang miskin pada Maret 2019 tercatat ada 25,14 juta orang (sekitar 9,41%). Mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, perumakah/pemukiman, kredit/modal, informasi dan lain-lain. Di perkotaan masing banyak kantong-kantong kemiskinan, ada sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110-an kota dan 42.000 desa dari desa yang miskin dan tertinggal. Oleh karena itu perlu penguatan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan jasa secara antara lain naiknya Gross National Product; dibarengi dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Faktanya sungguh memprihatinkan, hanya 1 persen orang kaya menguasai 50 persen lebih asset nasional, sebagaimanan laporan Tim NasionalÂ Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kondisi ini akan diperparah oleh aktor-aktor politik yang sengaja mendulang suara, meraih kemenangan dalam kontestansi demokrasi pada pemilihan langsung melalui money politic dan umbar janji-janji manis. ILO mencatat bahwa ketenagakerjaan dunia sedang mengalami malapetakan aibat penyebaran covid 19 yang berasal dari Wuhan-China berdampak kepada 2,7 miliar pekerja di dunia atau sekitar 81 persen tenaga kerja. Pengaruhnya berbagai macam, mulai dari pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hinggaÂ PHKÂ (pemutusan hubungan kerja). Pun, pelaku usaha di banyak sektor terancam rugi besar, terutama perusahaan-perusahaan skala kecil. Imbasnya, jutaan pekerja berpotensi kekurangan penghasilan, bahkan kehilangan.Secara global, jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 diprediksi mencapai 195 juta orang di triwulan II-2020 oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). Kenaikan pengangguran di Amerika Serikat (AS) sebesar 14,7 persen ; China sebesar 6 persen. ; Jepang 2,5% persen; dan Korea Selatan 3,8 persen.
 Â  Â  Â Pacu Kualitas SDM Â  Â  Â SDM Ungul Negara Maju jangan sekedar dijadikan slogan belaka, haru dijabarkan dalam program yang membumi. Misalnya regulator bidang pendidikan harus melakukan terobosan yang fundamental, cepat dan tepat sebagai paket revolusi pendidikan nasional. Mengenai anggaran 20% dari APBN sangat besar dan tinggal implementasinya yang benar. Ada 3 hal yaitu Struktur, Sistem dan SDM yang menjadi platform pengembangan dengan focus pda a) kurikulum pendidikan; b) peningkatan kualitas &amp; kuantitas tenaga pendidikan dan d) pemerataan pendidikan hingga ke pelosok nusantara. Pun, paket wajib belajar (wajar ) 9 tahun harus ditingkatkan menjadi wajar 12 tahun untuk semua anak-anak usia sekolah tanpa terkecuali dan ditanggung negara. Terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang harus diimbangi secara bijak dan benar antara lain melakukan langkah-langkah transformative melalui transformer-transformer nasional yang handal dan secara bertingkat hingga ke pelosok nusantara serta memacu Research &amp; Development agar tidak menjadi korban maupun residu atas kemajuan teknologi tersebut. Harapannya anggaran R&amp;D ditingkatkan dari sebelumnya kurang dari 1% menjadi sekurang-kurangnya 2% dari APBN atau bahkan lebih agar mampu mengejar ketertinggalan sehingga kita tidak hanya menjadi pengekor dan menjadi mangsa/pangsa pasar negara-negara maju.
 Â  Â  Â Penguatan &amp; Revitalisasi BLK Â  Â  Â Kemudian untuk dunia kerja, perlu penguatan dan revitalisasi BLK-BLK menuju Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang agar mampu meningkatkan kualitas pekerja maupun angkata kerja, antara lain program Triple skilling,Â yakniÂ skilling, upskilling,Â danÂ reskilling.Â SkillingÂ ditujukan untuk angkatan kerja muda dan baru yang ingin mendapatkan keahlian; UpskillingÂ diberikan kepada pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau kariernya agar bisa eksis dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan; dan re-skillingÂ adalah pemberian kemampuan atau keterampilan baru untuk pekerja agar bisa ganti hilang. Dengan 305 BLK yang di bawah pemerintah/kemnaker, 1.125 BLK Komunitas, 5.020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang teregistrasi di Kemnaker, 109 lembaga pelatihan di kementerian lain, dan 1.799Â training centerÂ yang dimiliki industry agar benar-benar menjadiÂ training centerÂ yang setidkanya dapat melatih sekitar 5,5 juta orang per tahun. Semua pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi yang diregistrasi Kemnaker, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar kompetensi internasional (standar kompetensi negara lain yang diadopsi karena memang dibutuhkan), dan standar kompetensi khusus (misalnya, Toyota memiliki standar khusus yang tidak dimiliki oleh Honda). Dan sertifikasinya diselenggrakabn oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), standar ini akan menjadi skema sertifikasi materi uji kompetensi serta didukung oleh kemitraan strategis dengan industry.Â 
 Â  Â  Â Program pengentasan kemiskinan Â  Â  Â Kemiskinan bagaikan lingkaran setan (the vicious circle of poverty), sebagaimana Teori yang dibuat oleh Ragnar Nurkse yang menggambarkan saling berpengaruhnya pada masing-masing bagian dalam siklus lingkaran kemiskinan. Adanya saling memberikan pengaruh dalam siklus lingkaran kemiskinan menyebabkan siapapun yang berada di dalamnya sulit untuk keluar tanpa terkecuali dengan negara. Penyebab kemiskinan dapat dilihat secara makro karena adanya a) ketidaksamaan pola kepemilan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang; b) perbedaan kualitas SDM; dan c) perbedaan akses modal. Sehingga terjadi keterbelakangan, tidak produktif, pendapatan rendah maupun hal-hal ain yang serba kekurangan. Maka dari itu sampai dengan saat ini masih banyak didapati negara-negara di dunia yang masih dihinggapi kemiskinan yang sangat sulit dicarikan solusinya. World Bank mengemukakan ada 3 (tiga) cara mengurangi kemiskinan di suatu negara yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Pun, dapat dilakukan antara lain meningkatkan daya beli, stabilitas harga, program subsidi, bantuan social maupun dana desa yang dilakukan secara terintegrasi antara kementerian/Lembaga sebagai mitra strategis yang sinergis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun tidak serta merta menjamin pendapatan rakyat miskin meningkat karena distribusi pendapatan masih terpusat pada pemilik modal. Perlu tindakan terpadu serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu keseimbangan antara People, Planet dan Profit (Three Buttom Lines) Jhon Elkingtons dalam memenuhi kebutuhan masa sekrang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Dan harus diputus mata rantai kemiskinan agar rakyat yang miskin tidak melahirkan generasi miskin berikutnya.
 Â  Â  Â Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan literasi, tidak lagi bergelut dengan urusan seliter nasi sehingga secara bersama-sama mampu berkontribusi kepentingan bangsa dan NKRI; tidak berkutat pada lingkaran syetan kemiskinan.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59), Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasional Kemnaker)

Literasi dan Liter(N)asi 

Salemba, Jakarta â€“ UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan mengamanahkan Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan pembina. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyusun standar dan pedoman yang bersifat nasional sebagai acuan bagi seluruh perpustakaan di Indonesia dalam menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan.
Salah satu kegiatan pengelolaan perpustakaan yang sangat penting untuk proses temu kembali bahan perpustakaan, yaitu pembuatan katalog karena katalog merupakan pintu masuk ke sebuah perpustakaan. Pemustaka dapat menemukan sebuah karya melalui pengarang, judul atau subjek melalui katalog. Selain itu, katalog dapat menunjukkan koleksi yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan.
Proses pembuatan katalog itu sendiri tidak lepas dari proses lainnya yang membutuhkan ketelitian dan konsistensi, yaitu penentuan tajuk yang merupakan bentuk standar yang ditetapkan untuk nama, subjek atau judul yang digunakan sebagai titik akses dalam cantuman bibliografis agar dapat ditelusur dengan mudah. Oleh karena itu, tajuk harus terpelihara konsistensi dan keseragamannya dengan membuat tajuk kendali.
Untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola dan memberikan layanan kepada pemustaka, perpustakaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan karenanya mulai tahun 2017 Perpustakaan Nasional menyediakan sebuah situs web tajuk kendali online yang dapat diakses pada <a href="http://tajukonline.perpusnas.go.id">http://tajukonline.perpusnas.go.id</a>. Adapun tajuk yang terdapat pada situs tersebut, yaitu :
<ul>
<li>Tajuk nama orang</li>
<li>Tajuk nama badan korporasi</li>
<li>Tajuk nama pertemuan</li>
<li>Tajuk judul seragam</li>
<li>Tajuk topik</li>
<li>Tajuk nama wilayah</li>
<li>Tajuk seri</li>
</ul>
Bertempat di gedung teater Perpustakaan Nasional, kegiatan sosialisasi situs web tajuk online diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkenalkan keberadaan situs tajuk online di jajaran situs Perpustakaan Nasional, keseragaman pembentukan pola tajuk dalam pengatalogan bahan perpustakaan, konsistensi dan keseragaman istilah yang digunakan sebagai titik akses dalam pencarian bahan perpustakaan, agar istilah terkendali yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional dapat digunakan oleh pengelola perpustakaan di Indonesia dengan fitur yang tersedia di dalamnya, dan menghimpun kritik dan saran dari narasumber maupun peserta sebagai dasar pengembangan yang lebih objektif dan terarah.
Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Bidang Kerja Sama Perpustakaan dan Otomasi, Wiratna Tritawirasta, pada Senin (3/12) dihadiri oleh para pejabat dan pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional, pengurus dan anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, pustakawan dan pengelola perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus di wilayah Jabodetabek.Â  Acara diisi dengan pemaparan konsep, cara penggunaan dan demo situs web tajuk online oleh pustakawan pada Bidang Pengolahan Perpustakaan Nasional serta tinjauan dan ulasan oleh dosen jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia dan Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.
Â Reportase: Eka Cahyani/Fotografer: Dewi Ambarasih

Sosialisasi Situs Web Tajuk Online Perpusnas

Dublin, Irlandiaâ€”International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) sukses menggelar World Library and Information Congress (WLIC) ke-87 pada 26-29 Juli 2022 di Dublin, Irlandia. Perhelatan kongres dengan tema â€œInspire, Engage, Enable, Connectâ€, ini menghasilkan manifesto terbaru untuk Perpustakaan Umum.
Dalam pembukaannya, Presiden IFLA, Barbara Lison, mengatakan bahwa salah satu agenda terpenting WLIC ke-87 adalah diumumkannya Manifesto Perpustakaan Umum 2022 oleh IFLA dan UNESCO. Manifesto bertujuan untuk merespons perubahan teknologi dan menggambarkan realitas masyarakat serta misi perpustakaan umum saat ini.Â 
â€œTerima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mempersiapkan acara ini selama beberapa tahun terakhir, hingga beberapa hari ke depan acara akan berjalan sukses. Hal ini sejalan dengan tema konferensi â€˜Inspire, Engage, Enable, Connectâ€™ yang akan merayakan pencapaian kami, pengumuman menarik tentang manifesto perpustakaan umum dari IFLA/UNESCO dan sebagai peringatan ke-75 tahun hubungan IFLA dengan UNESCO,â€ ujar Lison.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando bersama Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi turut hadir dalam WLIC 2022, memberikan pandangan tentang Manifesto Perpustakaan Umum Tahun 2022 IFLA/UNESCO. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa tujuan membangun kebersamaan harus menjadi visi bersama. Bahwa masing-masing negara memiliki cara tersendiri dalam memajukan masyarakatnya.
Â â€œManifesto IFLA/UNESCO tidak pernah bergeser dari esensi dari sebuah perpustakaan untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kepala perpustakaan di seluruh dunia mengambil kebijakan untuk turut mendorong atas perubahan tersebut. Dan harus lebih banyak tema yang diangkat bagaimana menciptakan masyarakat yang literat,â€ imbuhnya.
Manifesto Perpustakaan Umum IFLA/UNESCO menyatakan bahwa perpustakaan umum sebagai kekuatan hidup untuk pendidikan, budaya dan informasi, serta sebagai agen penting untuk perdamaian dan kesejahteraan semua orang.
Manifesto IFLA/UNESCO pertama kali dibuat pada 1949 dan telah diperbarui selama beberapa dekade seiring dengan berkembangnya peran perpustakaan di masyarakat. Versi terbaru, yang diterbitkan pada 1994, menjadi landasan advokasi perpustakaan umum IFLA.
Penyusunan Manifesto IFLA/UNESCO
Penyusunan manifesto terbaru oleh IFLA/UNESCO melibatkan seluruh perpustakaan di dunia. Survei dilakukan IFLA pada 2020 dengan mengumpulkan masukan dari pustakawan di seluruh dunia. Lebih dari 600 tanggapan menawarkan banyak wawasan tentang bagaimana perpustakaan profesional menggunakan manifesto dalam pekerjaan mereka, dan bagaimana mereka menyarankan untuk diperbarui dan ditingkatkan.
Pada tahun berikutnya, IFLA bekerja dengan UNESCO untuk menyelesaikan naskah manifesto dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pustakawan. Tentunya tetap menyelaraskan dengan agenda UNESCO dalam memajukan akses lebih lanjut ke informasi dan pengetahuan untuk semua.
Beberapa dimensi yang menjadi fokus dalam manifesto ini terkait literasi informasi, akses informasi, pelestarian informasi, etika informasi, dan informasi untuk pembangunan. Manifesto yang diperbarui menjunjung tinggi perpustakaan sebagai agen pembangunan berkelanjutan melalui posisinya sebagai ruang yang dapat diakses publik untuk pertukaran informasi, berbagi budaya, dan promosi keterlibatan masyarakat.
Hal ini termasuk menyoroti inklusi, akses, dan partisipasi budaya untuk komunitas yang terpinggirkan, masyarakat adat, dan pengguna dengan kebutuhan khusus. Hal ini mencerminkan peran perpustakaan umum dalam membantu semua anggota masyarakat mengakses, memproduksi, menciptakan, dan berbagi pengetahuan. Ini termasuk peningkatan fokus pada akses jarak jauh dan digital ke informasi dan segala materi bacaan, serta akses ke kompetensi dan konektivitas yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan digital.
Pembaruan ini menekankan pada pengembangan literasi media dan informasi serta keterampilan digital dalam mendorong dan menciptakan masyarakat yang demokratis dan kemudahan akses informasi. IFLA akan melanjutkan kemitraan dan kolaborasi dengan UNESCO dalam mengimplementasikan manifesto, sebagai alat untuk akses informasi lebih lanjut dan pengetahuan untuk masyarakat.
Reporter/Fotografer: Edi Wiyono

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Megah, Gedung Perpustakaan Daerah Inhil Hadir Enam Lantai

Kesadaran Literasi Masyarakat Harus Dibangun Sejak Dini

Keberadaan Humas adalah Keniscayaan

Literasi dan Liter(N)asi

Sosialisasi Situs Web Tajuk Online Perpusnas

IFLA dan UNESCO Luncurkan Manifesto Perpustakaan Umum 2022