Medan Merdeka Selatan,Â Jakartaâ€”Perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan keberadaan bangsa untuk mendorong daya saing dan kemajuan literasi Indonesia. Selain untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana publik sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi.
Sayang, pada tingkat provinsi, hanya terdapat 2 provinsi yang memiliki dinas perpustakaan yang telah berdiri sendiri. Sisanya masih bergabung dengan fungsi kearsipan. Maka tak heran jika terdapat ketimpangan pembiayaan di bidang perpustakaan.
Latar belakang ini dibuka oleh Putut Hary Satyaka, SE, MPP, Direktur Dana Transfer Khusus, Dirjen Pertimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 bertema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€, Selasa, (23/3), secara virtual atau daring via aplikasi Zoom.
â€œSaya yakin bapak ibu yang berkecimpung di perpustakaan ini bahwa minat membaca masih rendah. Kalau minat bermedsos sangat tinggi. Inilah yang menjadi tugas kita semua untuk bisa meningkatkan indeks literasi, karena kita sudah punya pendanaan untuk ini,â€ buka Putut.
Putut Hary Satyaka menekankan bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah berkewajiban atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat. Namun kini, kondisi perpustakaan umum kab/kota masih belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan baik dari gedung, sarana dan prasarana, koleksi, pelayanan serta pengelolaannya.
â€œMulai 2019, dialokasikan transfer ke daerah berupa DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah (Bidang Pendidikan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ruang lingkup kegiatan yang didanai dari DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah adalah pembangunan dan rehabilitasi gedung layanan perpustakaan, serta pengembangan koleksi perpustakaan,â€ bukanya.
Sayangnya, pada saat pemerintah mulai fokus membangun dan membebahi budaya baca di Indonesia lewat perpustakaan daerah, pandemi datang. Sehingga, sebagian besar APBN yang masih menjadi alat kunci pemulihan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, diahlikan untuk pemulihan krisis kesehatan ini.
â€œ2020 adalah waktu yang berat, karena pengadaan fisik kita hentikan pada Maret, dan banyak dana yang dialihkan. Literasi luar biasa penting, tapi pemulihan ekonomi juga penting. Jadi keduanya harus berjalan. Pada 2021 ini, DAK fisik tak ada lagi pemotongan seperti 2020, hanya penyesuaian saja,â€ katanya.
Saat ini, kegiatan DAK Fisik belum dikontrakkan, dengan pelaksanaan kegiatan diutamakan untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat.
Pada tahun 2021, DAK Fisik Subbidang Perpusda memiliki arah kebijakan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Nawacita, khususnya melalui agenda pembangunan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan. Itu termasuk memberikan dukungan terhadap program Prioritas Nasional melalui penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas; mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) melalui pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan akses layanan perpustakaan yang inklusif; dan meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya intelektual, baik tulis, cetak dan rekam untuk kepentingan pendidikan, transformasi pengetahuan, dan pembangunan nasional melalui perpustakaan.
Dijabarkannya bahwa menu dan rincian DAK Fisik SubbidangÂ Perpusda ini menyasar pembangunan gedung, perluasan, renovasi, pengadaan perabot dan TIK, pengembangan bahan perpustakaan, dengan rincian kegiatan pengadaan bahan perpustakaan cetak dan atau digital, di provinsi dan kabupaten/kota.
Putut Hary Satyaka, mewakili Kementerian Keuangan, membeberkan bahwa Pagu Alokasi DAK Fisik Subbidang Perpusda pada Perpres 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 sebesar Rp450M, pada pertengahan tahun 2020 mengalami refocussing anggaran menjadi sebesar Rp74,3M.
â€œPersentase penyerapan DAK Fisik Subbidang Perpusda pada 2020 sebesar 98,39%, lebih tinggi dibandingkan persentase penyerapan pada tahun 2019 yang hanya 75%. Tahun 2021, dari pagu sebesar Rp550 miliar, realisasi RK yang disepakati bersama oleh pemda dan Perpusnas sebesar Rp549,9 miliar. Artinya persentase nilai RK terhadap Pagu Alokasi hampir sebesar 100%,â€ jelasnya.
Dari dana ini, dialokasikan ke berbagai provinsi dengan angka terbesar ada di Sulawesi Selatan (Rp62,3 miliar), di bawahnya ada Jawa Tengah (Rp35,5 miliar), Nusa Tenggara Barat (Rp29,6 miliar), Sumatera Utara (Rp26,5 miliar), dan Jawa Timur (Rp25,5 miliar).
Sedangkan alokasi terkecil ada di Maluku (Rp6,2 miliar), Bangka Belitung (Rp3,8 miliar), Kepualauan Riau (Rp2,4 miliar), dan Bali paling buncit di angka (Rp2,0 miliar).Â 
Tahun 2021 ini, pemerintah menargetkan bisa membangun 1 unit gedung perpustakaan umum provinsi, 95 paket pengadaan perabot layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 20 unit, pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum kabupaten/kota sebanyak 39 unit, laluÂ  pengadaan bahan perpustakaan cetak dan/atau digital sebanyak 58 paket, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota: 97 unit, danÂ  renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 13 unit.
Â 
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI
Â

Pandemi Dijinakkan, Pemerintah Mulai Bangun Perpustakaan Daerah di 2021

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional menggelar talkshow dan workshop belajar sains yang menyenangkan bersama Rumah Sains Indonesia. Kegiatan yang diberi tajuk â€œFun Scienceâ€ ini merupakan bagian dari Perpusnas Expo 2019. Dalam kegiatan ini, para peserta yang mayoritas pelajar dipandu Doktor Agustino Zulys dengan tema utama â€œAir untuk Kehidupanâ€.
Di awal acara, Agustino mempraktikkan percobaan sains menggunakan kain putih kosong yang disemprotkan air ajaib menjadi tulisan â€˜Selamat Datang Expo Fun Scienceâ€™. Hal ini berhasil memicu perhatian para peserta yang hadir di Ruang Serbaguna Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Senin (16/9/2019).
â€œAir supaya sehat harus dimasak agar bakteri mati, air penting karena di dunia ini banyak orang mati karena kekurangan air. Di Indonesia banyak air, maka kita harus beryukur,â€ ujarnya. Agus juga mempraktikkan percobaan membuat pasta gigi gajah.
Selanjutnya, percobaan pelangi menggunakan bahan berupa sirup berwarna merah, larutan gula, sabun cuci piring, air yang diberi pewarna biru, larutan minyak silikon, minyak goreng, etanol, dan baby oil yang dicampur dalam satu botol. Semua bahan tersebut tidak tercampur namun berlapis dan hasil akhirnya terlihat seperti pelangi.
Agustino juga menampilkan percobaan sains menggunakan baking soda. Baking soda dimasukkan ke balon lalu ujung balon digunakan sebagai penutup botol yang telah diisi asam sitrat, maka balon dengan sendirinya akan mengembang. â€œReaksi tersebut karena baking soda dan asam sitrat dapat menghasilkan gas,â€ jelasnya.
Peserta diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan sains bersama Agustino yakni percobaan balon yang diberi sabun cair di kedua ujungnya, kemudian tidak pecah saat ditusuk. â€œKarena sabun cair sebagai zat yang dapat menutup pori-pori dari balon. Walaupun tertusuk namun tetap tertutup, maka balon tidak pecah,â€ urainya.
Reporter: Aninda Ernest/Fotografer: M. Andhika Pratama
Â

Belajar Sains yang Menyenangkan di Perpusnas Expo 2019

Brebes, Jawa Tengah &ndash; Warga Kabupaten Brebes kini dapat menikmati Gedung Perpustakaan Umum yang merupakan persembahan dari pemerintah pusat.
Pembangunan gedung dua lantai ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 bidang pendidikan subbidang perpustakaan senilai Rp 9,2 miliar.
Gedung perpustakaan umum yang berada di Jalan Raya Gor 2 Kelurahan Gandasuli Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ini, diresmikan secara langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando dan Bupati Brebes Idza Priyanti pada Selasa, (23/11/2022).
Bupati Brebes Idza Priyanti menyampaikan, hadirnya perpustakaan menjadi salah satu cara membangun salah satu cara membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menyediakan sumber-sumber pengetahuan yang akan mendongkrak peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas.
"Dengan keberadaan perpustakaan yang baru dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengembangan literasi bagi masyarakat Kabupaten Brebes," ungkap Idza.
Lokasi gedung perpustakaan umum yang strategis, lanjut Bupati, sengaja dipilih untuk mendorong masyarakat berkunjung ke perpustakaan. Menjadikan perpustakaan sebagai tempat rekreasi, dan tempat wisata baca yang nyaman dan menyenangkan.
"Di sekitar gedung ini terdapat taman edukasi serta komplek GOR sehingga menjadi lokasi yang terintegrasi. Kita jadikan gedung perpustakaan ini menjadi idola keluarga, sehingga sambil berkumpul dengan keluarga sambil membaca," lanjut Bupati.
Pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan agar membuat agenda kunjungan para siswa sekolah secara bergiliran. Ini dilakukan untuk membiasakan anak-anak membaca, sehingga nantinya membaca itu menjadi sebuah kebutuhan.
"Semoga gerakan pembudayaan kegemaran membaca akan dapat berjalan baik di Kabupaten Brebes, sehingga indeks pembangunan literasi masyarakat di Brebes akan meningkat," tuturnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes dalam menyiapkan infrastruktur dan fasilitas untuk mewujudkan program Presiden Joko Widodo 2020-2024 dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran Pemkab Brebes melalui upaya mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas terkait dengan upaya menghadirkan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan dalam UUD 45," ungkap Syarif.
Syarif menjelaskan, Indonesia didirikan oleh Founding Father yang mencintai buku. Indonesia didirikan oleh&nbsp; para pemikir ketika Indonesia dalam penjajahan.
"Bung Karno dan teman-teman yang memperjuangkan kemerdekaan tidak sedang mengumpulkan kekuatan militer tetapi mereka menghabiskan semua buku yang terbit dalam dan luar negeri, sehingga lahirlah Indonesia menggugat yang disampaikan dalam Konferensi Asia-Afrika," jelasnya.
Maka, inilah pentingnya literasi yang merupakan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan. Bahkan saat ini puncak literasi tertinggi adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa, bukan sekadar baca tulis saja.
Di sisi lain, Syarif Bando mendorong masyarakat Brebes untuk menulis buku tentang asal-usul, potensi, kebudayaan Kabupaten Brebes. Sebagai kabupaten yang sangat besar di Jawa Tengah, Brebes dapat dikenal masyarakat luas melalui tulisan.
"Tidak mungkin kita menunggu warga Aceh menulis tentang Brebes. Tentu warga Brebes yang mengerti dan paham tentang wilayahnya. Kami mohon ada kebijakan dan anggaran untuk menulis buku tentang Brebes," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih mendorong masyarakat untuk memanfaatkan gedung perpustakaan umum Kabupaten Brebes.
"Salah satu cara berterima kasih atas dibangunnya gedung perpustakaan ini, dengan memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Perpustakaan umum ini, lanjut Fikri, jangan hanya menjadi simbol saja tetapi digunakan untuk berbagai kegiatan dalam peningkatan literasi. "Perpustakaan umum ini tidak hanya menjadi simbol saja, tidak ada orang sukses kecuali dengan membaca. Tularkan virus membaca dan menulis," kata Fikri.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Membangun Kualitas SDM Melalui Perpustakaan

Batam, Kep. Riau -- Layanan perpustakaan adalah hak inklusif masyarakat yang telah dijamin oleh undang-undang di antaranya UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 5 dan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12 ayat 2.
Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso dalam paparannya saat menjadi narasumber pada Rakerpus IPI XXII dan Seminar Ilmiah Nasional IPI menyatakan sesuai dengan RKP 2019, sasaran pembangunan nasional perpustakaan adalah peningkatan kualitas SDM dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Kedua sasaran ini dapat diwujudkan dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan pusat kegiatan informasi. Capaian sasaran ini dapat dilihat dari indeks kegemaran membaca, jumlah pemustaka, akses layanan, dan jumlah perpustakaan umum yang memberikan layanan inklusi sosial.
Program dan kegiatan Prioritas Nasional 2019 adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar yang terdiri dari tiga skala prioritas nasional, yaitu literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Lebih lanjut Joko menjelaskan tentang transformasi perpustakaan yang dapat dibagi menjadi tiga bagian. â€œPertama, pusat ilmu pengetahuan (inovasi), kedua, pusat kebudayaan (pelestarian dan pemajuan), dan yang ketiga adalah pusat kegiatan masyarakat (pemberdayaan),â€ ujar Joko.
Â 
Reportase: Elsa Tuasamu
Fotografer: Radhitya Purnama

 Transformasi Layanan Perpustakaan untuk Kesejahteraan Masyarakat 

Salemba, Jakarta Pusatâ€” Setiap pekerjaan memerlukan perencanaan yang matang. Gagal dalam merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Agen Perubahan (AP) yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) diharapkan mampu menjadi trigger bagi semua unit kerja di Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Maka itu, hal pertama yang dilakukan adalah menyamakan persepsi agar amanah tersebut terlaksana sesuai tujuan. Â 
Sedangkan tujuan rencana kerja, yakni memberi motivasi (merubah sikap negatif menjadi positif), Menanamkan rasa cinta atau rasa memiliki institusi, menanamkan nilai organisasi PASTI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan inklusi sosial.
Ketua Tim AP Pusat Rudi Hernanda mengatakan perubahan harus dilakukan secara bersama sehingga terlihat efek besarnya. Lima peran AP menurut Permenpan RB Nomor 27/2014, antara lain sebagai katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, dan penghubung. â€œNamun, perubahan pola pikir (mind set) harus diiringi juga dengan perubahan sistem yang bagus agar saling mendukung, tambah Rudi.
Selama ini penanaman nilai PASTI (Profesional, Akuntabilitas, Sinergi, Transparan, dan Integritas) di Perpusnas belum menjangkiti setiap pegawai sehingga diperlukan upaya yang massif dan konkrit. Perubahan tanpa ajakan jadi seperti slogan. Sekedar lipstk. Tidak berdampak apa-apa bagi kemajuan organisasi.
â€œHilangkan ego sektoral sehingga muncul rasa kebersamaan. Tidak bekerja dengan cara masing-masing. Gunakan cara kekeluargaan dan teruslah menyebarkan hal positif,â€ urai salah satu AP Pusat Perpusnas Rifa Fadhilah
Sementara itu, Paparan Road Map RB Perpusnas 2020-2024 oleh Ketua RB Ahmad Masykuri menjelaskan ada delapan titik area perubahan yang menjadi bagian dari road map Reformasi Birokrasi Perpusnas 2020-2024. Kedelapan area perubahan itu, antara lain manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik Quick Win (layanan referensi virtual, Â percepatan e-learning pendidikan dan pelatihan inpassing, percepatan uji kompetensi perpustakaan online, peningkatan penerimaan KCKR, peningkatan pelaksaan akreditasi online. Â 
Sedangkan, Inspektur Darmadi mengingatkan AP sesuai ketentuan dan penilaian dari KemenpanRB haruslah menunjang tupoksi manajemen, menciptakan perubahan yang sejalan dengan unit kerja dan instansi, mendorong budaya kerja positif, dan memiliki persepsi anti korupsi. â€œRole model dengan agen perubahan itu berbeda. Role model melekat mulai dari eselon dua hingga terbawah. Dan agen perubahan sangat mendukung semua pejabat menjadi role model,â€ imbuh Darmadi.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo.

Renja AP Perpusnas: Perubahan Mind Set Harus Dibarengi Perubahan Sistem

Medan Merdeka Selatan - Jakarta, Perpustakaan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Perpustakaan secara de facto juga menjadi satu-satunya yang didukung setidaknya tujuh Undang-Undang seperti tentang Perpustakaan, Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pemerintahan Daerah, Desa, Pendidikan Tinggi, Pemajuan Kebudayaan, Informasi dan Transaksi Elektronik. "Namun belum semua daerah memiliki peraturan daerah tentang perpustakaan," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan DPRD Kota Mataram, Kamis (17/1).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan hanya Indonesia yang memiliki Undang-Undang Perpustakaan dimana Perpustakaan Nasional diberikan wewenang membina perpustakaan dari pusat hingga ke desa di seluruh Indonesia. Muhammad Syarif juga menerangkan bahwa dalam Undang-Undang 43 Tahun 2007 pasal 48, 49, 50, 51 mengamanatkan pemerintah dan masyarakat memfasilitasi tumbuh kembangnya pembudayaan kegemaran membaca. Jika dulu paradigma perpustakaan adalah tempat mengumpulkan buku-buku dan masyarakat datang untuk membaca buku. Kini, paradigma tersebut sudah berubah. Tidak lagi masyarakat harus datang ke perpustakaan tapi perpustakaan lah yang menjangkau masyarakat. "Perpustakaan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pengangguran, pengemis ataupun pemulung dapat menjadi pengusaha yang dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui pemanfaatan perpustakaan," jelas Syarif.
Ketua Pansus DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan pihaknya ingin berkonsultasi mengenai regulasi teknis terkait pengelolaan perpustakaan berbasis TIK, khususnya batasan dalam mengembangkan perpustakaan digital, prosedur digitalisasi buku cetak ke elektronik, perlindungan hak cipta dan bagaimana memperoleh buku elektronik secara sah dan bagaimana implementasi digital terkait manajemen teknologi maupun kebijakan. OLeh karena itu, DPRD mengaku tujuan dari perda yang akan dibuat adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menumbuhkan kegemaran membaca.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar yang juga berada di pertemuan tersebut mengapresiasi Kepala Perpustakaan Nasional menciptakan inovasi dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui lembaga perpustakaan. Selain itu Bahtiar juga mengapresiasi DPRD Kota Mataram yang melakukan inovasi melalui penyusunan perda perpustakaan. "Jangan terlalu rigid untuk membuat perda. Pokoknya saja yang diatur dalam peraturan daerah masalah teknis dapat diatur lebih lanjut," ujar Bahtiar.
Kapuspen Kemendagri sepaham dengan Kepala Perpusnas bahwa perpustakaan harus dapat menyediakan dan memproduksi buku-buku yang disesuaikan dan kondisi alam dan profesi yang ada di masing-masing daerah. "Buku yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat misalkan di Lombok Utara kaya akan minyak maka disediakan buku-buku mengenai minyak, selain itu juga buku-buku tentang penanggulangan bencana," ujar Bahtiar.
 Reportase : Arwan Subakti

DPRD Kota Mataram Inisiasi Pembuatan Perda Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Perpustakaan Nasional periode 2019-2024 resmi dikukuhkan oleh Sekretaris Jendral Dewan Pengurus KORPRI Nasional Bima Aria Wibisana di Aula Lantai 4 Gedung Layanan Perpusnas, Rabu (12/2).
Pengukuhan dan pelantikan sebanyak 23 orang Dewan Pengurus KORPRI Perpustakaan Nasional ini berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor : Kep 29/KU/VII/2019 tentang susunan personalia Dewan Pengurus KORPRI Perpustakaan Nasional masa bakti 2019-2024.
Kepengurusan KORPRI Perpustakaan Nasional masa bakti 2019-2024 itu diketuai oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso, dengan dua wakil ketua yakni , Deni Kurniadi (Wakil Ketua I), Teguh Purwanto (Wakil Ketua II).
Â Di bawah ketua dan wakil ketua, ada ketua-ketua bidang. Diantaranya, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan dijabat oleh Bonar Sijabat, Ketua Bidang Pendanaan dan Pengendalian dijabat oleh Nani Suryani, Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan oleh Joko Budi Santoso, Ketua Bidang Pembinaan Disiplin Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan dijabat oleh Adin Bondar, Ketua Bidang Kerohanian, Olah Raga dan Sosial Budaya dijabat oleh Upriyadi, Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum dijabat Sri Marganingsih, Ketua Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat dijabat oleh Rifa Fadilah.
Â Acara pengukuhan dewan pengurus KORPRI ini disaksikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana beserta para pejabat struktural di lingkungan Perpustakaan Nasional.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo
Â 
Â 
Â

Berita

Dewan Pengurus KOPRI Perpustakaan Nasional Resmi Dikukuhkan