Senen, Jakartaâ€”Keberhasilan perpustakaan sangat ditentukan oleh tersedianya pustakawan yang berdedikasi tinggi dan bekerja secara professional. Pustakawan dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan berorientasi pada kepuasan pemustaka.
Meskipun masih dalam jumlah yang terbatas, pustakawan di Indonesia telah melakukan yang terbaik sesuai dengan kompetensi serta kemampuannya. Sehingga wajar apabila para pustakawan yang berdedikasi tinggi diberikan panggung yang lebih luas, seperti lomba pustakawan berprestasi Terbaik Nasional 2018.
Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2018 diikuti oleh 29 pustakawan terbaik yang mewakili provinsi dan digelar selama sepekan di Jakarta. Mereka akan mengikuti sejumlah tahapan penilaian, mulai dari tes kemampuan kognitif, wawancara dan ujian presentasi.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan sudah saatnya pustakawan berjuang mendapatkan pengakuan dan bukan sekedar pencitraan. Pustakawan harus menjadi mercusuar peradaban yang mampu menghasilkan perubahan positif di masyarakat.
â€œPustakawan merupakan profesi yang mulia karena hampir semua bidang profesi memerlukan jasa pustakawan,â€ ucapnya saat membuka Lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional, Senin, (13/8).
Tugas pustakawan, lanjut Muhammad Syarif, secara de facto dilindungi oleh enam Undang-undang. Artinya, pemerintah sudah memberikan kepedulian. Sekarang tinggal pustakawan menunjukkan eksistensinya karena Undang-undang telah melindungi. Hanya di Indonesia, urusan perpustakaan yang kini menjadi urusan wajib diurusi pemerintah hingga ke daerah, ujarnya.
Namun, tetap diperlukan sinergi agar upaya mensejahterakan masyarakat berjalan baik. Pustakawan jangan merasa mampu sendiri. Perlu ada komunikasi dengan profesi lain. â€œSaat ini eranya sinergi. Bukan lagi era kolonial. Jangan lagi ada upaya pengkotak-kotakkan profesi.â€ Â Â 
Tahun 2018, Perpustakaan Nasional mengusung slogan â€œPustakawan Bergerakâ€. Pustakawan harus menjadi agen perubahan di masyarakat dengan memobilisasi pengetahuan (knowledge mobilization). Mobilisasi pengetahuan bukan sekedar membawakan buku maupun menyediakan buku, tapi juga memberikan informasi yang diperlukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti informasi dan pengetahuan tentang teknologi ilmu terapan (life skill) yang mampu segera dipraktekkan sehingga dampaknya bisa cepat dirasakan masyarakat. Penguasaan teknologi informasi (TI) diyakini meringankan tugas mobilisasi pengetahuan yang dilakukan pustakawan menjadi lebih mudah.
Oleh karena itu, Kepala Perpusnas meminta pustakawan jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan administrasi. Jangan pula terpaku pada ketiadaan kartu anggota perpustakaan. Paradigma dalam melayani pemustaka harus diubah. Layani pemustaka dengan sebaik-baiknya, pesan Muhammad Syarif.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Ajang Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2018  : Pustakawan Adalah Mercusuar Peradaban

Jakarta - Hal yang perlu menjadi perhatian oleh pengelola perpustakaan di era pandemi Covid-19 adalah adanya perubahan perilaku pengguna layanan yang bervariasi pada era digital. Pustakawan tentu harus mampu menyikapi perubahan yang muncul. Antara lain dengan (1) memahami perilaku dan kebutuhan informasi komunitas yang dilayani, (2) memperdalam pengetahuan teknologi informasi dengan komputer berbasis internet yang dibutuhkan dalam menyikapi era digital agar perpustakaan dapat berpartisipasi dan terlibat langsung dalam ekosistem digital, dan (3) mampu berkomunikasi, berinovasi, dan berpikir kritis.
Selama ini kompetensi pustakawan hanya terfokus pada kompetensi teknis, pada kenyataannya selain kompetensi teknis dibutuhkan pula kompetensi individu dan sosial budaya. Kompetensi individu berbicara tentang kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kerjasama, kemampuan internet, kemampuan memimpin, user oriented, inovasi, IT skill, dan literasi informasi. Sedangkan kompetensi sosial budaya terdiri dari kemampuan hidup bersama orang lain, kemampuan memahami dan menyelami keberadaan orang/pihak lain, kemampuan memahami dan menghormati kebiasaan orang lain, kemampuan berhubungan/berinteraksi dengan pihak lain, dan kemampuan bekerja sama secara multikultural.
â€œKompetensi teknis bisa dipelajari secara akademis, namum kemampuan individu harus dikembangkan dan ditanamkan sejak awal. Sama seperti guru dan dosen, profesi pustakawan adalah panggilan hati karena mereka harus memiliki sifat-sifat khusus agar mampu memberikan layanan dengan baik. Sifat khusus atau Core Values disini diantaranya dapat diandalkan, jujur, memiliki integritas, bertanggung jawab, berperilaku etis, tekun, mampu menjaga rahasia, dan lain sebagainya,â€ jelas Staff Pengajar Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Luki Wijayanti, saat menjadi narasumber pada webinar bertemakan â€œPerpustakaan Digital: Penjelajahan Pengetahuan dan Transformasiâ€ yang merupakan kegiatan hasil kerjasama antara Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI) dan Perpustakaan Nasional RI, Senin (30/11).
Dunia kerja pustakawan selalu berahadapan pada sesuatu yang tidak pasti dan ambigu atau dikenal juga dengan sebutan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dan kebutuhan untuk â€œmelakukan dengan benarâ€. Contohnya di masa pandemi Covid-19 ini, pola layanan dan kerja perpustakaan dipaksa berubah agar tetap bisa memberikan layanan terbaik kepada semua penggunanya. Untuk itu, yang perlu lebih ditanamkan adalah konsep layanan perpustakaan yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology-based). Â 
â€œPustakawan dalam melaksanakan tugasnya selalu mengalami perubahan yang tidak dapat diprediksi, untuk itu penting sekali menanamkan Core Values kepada para pustakawan. Perlu diingat pula bahwa apapun jenis perpustakaannya, pustakawan harus human-centered yang mengetahui tentang siapa target yang harus dilayani dengan demikian perpustakaan mampu menyediakan konten yang cocok dan tahu bagaimana cara untuk mengembangkan layanan-layanannya,â€ ungkap Luki.
Sementara itu, narasumber lainnya yakni seorang Staff Pengajar Program Pascasarjana Manajemen Informasi dan Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Ida Fajar Priyanto menyatakan bahwa terdapat perbedaan sistem pembelajaran yang cukup signifikan di Eropa/Amerika dan Asia. Di Eropa/Amerika, ketika guru bertanya maka otomatis murid akan mencari jawabannya dan pada akhirnya mereka akan berdiskusi tentang jawaban yang telah masing-masing dari mereka dapatkan. Lain halnya di Asia, guru aktif menyampaikan materi di kelas dan para murid diam mendengarkan.
â€œDi Eropa/Amerika itu kalo kita tidak aktif berdiskusi pasti dianggap tidak ada dan untuk bisa berpartisipasi harus baca dulu. Beda halnya di Asia, kalau gurunya bicara, muridnya diam. Di Asia jawaban yang benar dihargai, kalau di Eropa/Amerika justru usaha untuk mendapatkan jawaban yang dihargai, jadi benar atau salah itu belakangan,â€ papar Ida.
Program Merdeka Belajar Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih fokus pada pengelolaan institusi pendidikannya saja. Tugas pustakawan dalam hal ini adalah bersinergi dengan pengajar dan pimpinan agar pembelajaran berbasis membaca terwujud. Di perguruan tinggi di Eropa/Amerika pembahasan tentang pengetahuan dan keilmuannya sangat tinggi. Sedangkan di Indonesia, diskusi keilmuan perlu ditingkatkan kembali karena yang masih banyak dibahas adalah isu yang terjadi pada masyarakat.
Jenis perpustakaan yang dikenal di dunia ada empat yakni perpustakaan konvensional, perpustakaan hybrid, bookless library, dan digital library. Perpustakaan konvensional adalah perpustakaan yang memiliki koleksi cetak dengan ruang untuk koleksi dan pemustaka, serta bisa diakses di tempat. Perpustakaan hybrid merupakan perpustakaan dengan koleksi cetak dan digital, memiliki ruang untuk koleksi, perangkat baca dan pemustaka, serta bisa diakses di tempat maupun dari jauh. Bookless library menyediakan koleksi digital, ruang bagi pemustaka dan perangkat baca, serta untuk diakses di tempat. Digital library pun hanya menyediakan koleksi digital, tanpa ruang fisik, serta hanya bisa diakses secara online.
â€œJika dilihat dari kebutuhan perpustakaan yang diperlukan pada masa pandemi Covid-19 serta untuk menunjang Program Merdeka Belajar Indonesia adalah bookless library. Sumber informasi digital juga harus semakin ditingkatkan agar lebih bervariasi,â€ tegas Ida.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa infrastruktur teknologi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan mengingat hanya 34 persen dari siswa di Indonesia yang memiliki fasilitas komputer di rumah untuk belajar dan lebih dari 30 persen siswa tidak punya tempat yang tenang untuk belajar. â€œIni bisa menjadi peluang bagi perpustakaan untuk menyediakan tempat bagi mereka untuk belajar,â€ tutup Ida.
Reporter: Basma Sartika

Indonesia Harus Mampu Ciptakan Pustakawan yang Human-Centered dan Bookless Library

Bandung, Jawa Barat &ndash;&nbsp;Masyarakat yang berbudaya baca serta tinggi tingkat literasinya sangat diperlukan dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, terampil serta kreatif.
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Ofy SOfiana saat membuka Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan dengan tema "Melalui Transformasi Perpustakaan dengan Ekosistem Digital, Kita Wujudkan Jabar Juara Lahir Batin", di Graha Pustaloka Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
"Perlu digarisbawahi, bahwa inovasi pemikiran jauh lebih dahsyat daripada perang fisik. Tanpa bahan bacaan yang kuat, siapa pun tidak akan punya kekuatan berpikir," ungkap Ofy.
Potensi alam yang melimpah dan populasi masyarakat yang besar, lanjut Ofy, menjadi tantangan bagi perpustakaan untuk mewujudkan SDM yang unggul dan tinggi literasinya.
Maka, paradigma perpustakaan kini mengarahkan pada sumber daya dan upaya perpustakaan dengan proporsi 10 persen untuk manajemen koleksi, 20 persen untuk manajemen pengetahuan dan 70 persen untuk transfer pengetahuan.
"Kami menyebutnya ini sebagai perpustakaan menjangkau masyarakat, yang diaplikasikan melalui program transformasi berbasis inklusi sosial," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ofy menjelaskan, perpustakaan berbasis inklusi sosial dirancang untuk memiliki manfaat tinggi di masyarakat yang mendorong kreativitas dan inovasi agar menjadi produktif bagi kesejahteraan masyarakat.
"Melalui perpustakaan, seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat marginal atau yang berekonomi lemah tertolong dalam mengakses ragam pengetahuan yang mereka perlukan," jelasnya.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang dibacakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jabar, Hening Widiatmoko menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jabar menyadari bahwa pembangunan literasi menjadi tulang punggung kualitas SDM di masa yang akan datang.
Oleh sebab itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin dalam menyiapkan pelayanan terbaik yang dimiliki dan akses literasi yang luas untuk menjangkau masyarakat di Jabar.
Perlu diketahui, bahwa berdasarkan data di Perpusnas RI, tingkat kegemaran membaca di Jabar menduduki rangking ke-2 se Indonesia dengan nilai 65,34 predikat baik.
"Kami berharap ke depan minat baca masyarakat Jabar akan terus meningkat, tumbuh yang akan melahirkan generasi cerdas, kreatif dan produktif," harapnya.
Dalam sesi diskusi, Anggota Komisi X DPR RI, Sodik Mudjahid menyampaikan dukungannya dalam peningkatan indeks literasi masyarakat. Salah satunya, berusaha semaksimal mungkin dengan membuat undang-undang khusus pendidikan dna perpustakaan.
"Undang-undang ini dibuat agar semua komponen masyarakat dapat terlibat dan mendukung. Semua ini bagian dari upaya kita untuk mempercepat indeks literasi," ungkap Sodik.
Sodik juga menyoroti status pustakawan sebagai pengelola perpustakaan. Pihaknya telah menyempurnakan Undang-undang ASN untuk memberikan ruang lebih besar untuk pustakawan.
"Sehingga pustakawan dapat menjadi ASN atau tenaga PPPK. Kami pun mendorong pemerintah agar dapat memberikan anggaran untuk peningkatan kualitas pustakawan," lanjutnya.
Sementara itu, Dosen Universitas Padjajaran, Agus Rusmana mengatakan, dalam transformasi perpustakaan melalui ekosistem digital, pustakawan yang ada di dalam ekosistem tersebut juga harus dapat bertransformasi.
Pustakawan yang sebelumnya berkarya manual kini berkarya dalam digital, berkarya dengan inisiatif berdasarkan kepekaan.
"Pustakawan bertanggung jawab untuk masyarakat Indonesia lebih mandiri, sehingga pustakawan dalam ekosistem digital, perlu berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter," terang Agus.
Pegiat Literasi Komunitas Gada Membaca, Agus Munawar mengatakan, keberadaan Komunitas Gada Membaca ini cukup dapat menepis anggapan jika minat baca masyarakat Indonesia rendah.
Ini dibuktikan dari berbagai kegiatan literasi yang dilakukannya banyak diikuti oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia.
"Kami melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurut saya, layak perpustakaan memiliki daya tawar tinggi, karena perpustakaan merupakan sumber ilmu pengetahuan," tegasnya.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Deny
 Diunggah oleh admin

Bandung, West Java - People who have a reading culture and high literacy levels are needed in creating productive, skilled and creative human resources (HR).
&nbsp;
This was conveyed by the Main Secretary of the National Library Ofy SOfiana when opening the Talk Show on Increasing the Community Literacy Index for Welfare with the theme "Through Library Transformation with a Digital Ecosystem, We Make West Java a Champion of the Inner and Outer", at Graha Pustaloka Office of the Library and Archives Office of West Java Province, Thursday (13 /10/2022).
&nbsp;
"It needs to be underlined, that innovative thinking is far more powerful than physical warfare. Without strong reading material, no one will have the power to think," said Ofy.
&nbsp;
Abundant natural potential and a large population, continued Ofy, are a challenge for libraries to create superior and highly literate human resources.
&nbsp;
Thus, the current library paradigm directs library resources and efforts with a proportion of 10 percent for collection management, 20 percent for knowledge management and 70 percent for knowledge transfer.
&nbsp;
"We call this a library reaching out to the community, which is applied through a social inclusion-based transformation program," he continued.
&nbsp;
Furthermore, Ofy explained, social inclusion-based libraries are designed to have high benefits in society that encourage creativity and innovation to be productive for the welfare of society.
&nbsp;
"Through the library, all levels of society including marginalized communities or those with weak economies are helped in accessing the variety of knowledge they need," he explained.
&nbsp;
In his written remarks, the Governor of West Java (West Java) Ridwan Kamil, which was read by the Head of the West Java Province Library and Archives Service, Hening Widiatmoko said, the West Java Provincial Government realizes that literacy development is the backbone of the quality of human resources in the future.
&nbsp;
Therefore, the government is making every effort to prepare the best services it has and access to broad literacy to reach people in West Java.
&nbsp;
It should be noted, that based on data from the National Library of Indonesia, the level of reading interest in West Java is ranked 2nd in Indonesia with a score of 65.34 with a good predicate.
&nbsp;
"We hope that in the future the reading interest of the people of West Java will continue to increase, growing which will give birth to intelligent, creative and productive generations," he hoped.
&nbsp;
In the discussion session, Member of Commission X DPR RI, Sodik Mudjahid expressed his support for increasing the community literacy index. One of them is trying as much as possible by making special laws on education and libraries.
&nbsp;
"This law was made so that all components of society can be involved and support. All of this is part of our efforts to accelerate the literacy index," said Sodik.
&nbsp;
Sodik also highlighted the status of librarians as library managers. His party has refined the ASN Law to provide greater space for librarians.
&nbsp;
"So that librarians can become ASN or PPPK staff. We also encourage the government to provide a budget to improve the quality of librarians," he continued.
&nbsp;
Meanwhile, Lecturer at Padjadjaran University, Agus Rusmana said, in transforming libraries through a digital ecosystem, librarians in the ecosystem must also be able to transform.
&nbsp;
Librarians who previously worked manually are now working digitally, working with initiative based on sensitivity.
&nbsp;
"Librarians are responsible for Indonesian society to be more independent, so librarians in the digital ecosystem need to be knowledgeable, innovative, creative and have character," explained Agus.
&nbsp;
Literacy activist for the Gada Baca Community, Agus Munawar said, the existence of the Gada Baca Community is enough to dispel the notion that Indonesian people's interest in reading is low.
&nbsp;
This is evidenced by the various literacy activities that he carries out which are widely attended by people of various age groups.
&nbsp;
"We collaborate with various parties. In my opinion, it is appropriate for libraries to have high bargaining power, because libraries are a source of knowledge," he said.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka
&nbsp;
Photographer: Deny
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Uploaded by admin

Wujudkan SDM Produktif Melalui Perpustakaan

Salemba, Jakarta - Di penghujung tahun, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan pelantikan pejabat fungsional dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
Pejabat fungsional yang dilantik, diantaranya satu orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 12 orang Analis Kepegawaian yang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan 3 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. 
 
Perubahan ini diresmikan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.
 
Selain itu, PPPK yang dilantik sebanyak 46 orang. Mereka terdiri dari 36 Pejabat Fungsional Pustakawan, 4 Pejabat Fungsional Arsiparis, 4 Pejabat Fungsional Pranata Komputer, 1 Pejabat Fungsional Penerjemah, dan 1 Pejabat Fungsional Statistisi.
 
Plt. Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam sambutannya, menggarisbawahi pentingnya pelantikan ini dalam mengisi kebutuhan tenaga teknis di lingkungan perpustakaan. Ia pun mengajak para PPPK untuk memiliki kemampuan beradaptasi, disiplin, komitmen terhadap tugas, serta meningkatkan kinerja Perpusnas.
 
"Saya harap para pegawai yang dilantik, khususnya PPPK dapat memiliki kemampuan beradaptasi, bekerja sambil belajar dengan baik, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, serta dapat meningkatkan kinerja lembaga," ungkapnya dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pejabat Fungsional pada Jumat (29/12/2023).
 
Dia menyampaikan rekrutmen PPPK ini merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023. Dari 93 formasi yang tersedia, 46 tenaga teknis berhasil lolos seleksi.
 
Sebagai informasi, lanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Pusat, Perpustakaan Nasional memperoleh formasi P3K sebanyak 8 tenaga kesehatan dan 117 tenaga teknis.
 
"Dari hasil seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional tahun anggaran 2023, peserta yang lulus dan diterima sebanyak 83 orang yang terdiri dari delapan tenaga kesehatan dan 75 tenaga teknis," lanjutnya.
 
Dalam refleksi akhir tahun, Plt. Sestama mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perpusnas untuk meningkatkan profesionalitas, kreativitas, dan inovasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas institusi maupun pribadi agar kepercayaan masyarakat terus meningkat.
 
"Di penghujung tahun 2023 kita perlu refleksi akhir tahun, yang merupakan sebuah waktu yang berharga untuk meninjau perjalanan Perpustakaan Nasional. Mari kita berbenah diri, menata potensi, jalin sinergi dan kolaborasi," ujarnya.
 
Plt. Sestama menuturkan pelantikan ini menjadi momentum untuk mensukseskan Resolusi Tahun 2024 dengan memperkuat sinergi yang semakin pasti dan berakhlak untuk Perpusnas yang berdampak positif bagi masyarakat.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal/ Andri TK

Pelantikan Pejabat Fungsional dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Perpusnas

Presiden ke 3 Republik Indonesia BJ Habibie telah meninggal dunia di RSPAD pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pukul 1803 wib. Indonesia berkabung, berduka kehilangan salah satu Putra Terbaiknya. Masyarakat Indonesia pencinta Dirgantara larut dalam duka yang mendalam dengan wafatnya BJ Habibie yang tidak hanya mantan orang nomor satu di negeri ini, akan tetapi juga sebagai orang yang telah berhasil, antara lain meneruskan cita-cita Nurtanio dalam upaya membuat Indonesia sejajar dalam barisan negara-negara di dunia yang sanggup membuat pesawat terbang sendiri. Membuat sendiri pesawat terbang sebagai bagian yang utuh dalam pengelolaan wilayah udara teritori NKRI pada aspek menjaga martabat dan kedaulatan negara di udara.
Salah satu produk unggulannya adalah pesawat terbang CN-235 yang pada awal produksinya, sebanyak 1 Skadron CN-235 versi militer telah digunakan Angkatan Udara dalam jajaran armada angkut pasukan dan barang yang berbasis di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Sejumlah CN-235 versi sipil telah pula menjadi tulang punggung armada Maskapai Penerbangan Perintis Merpati Nusantara Airlines dalam melayani rute penerbangan yang berfungsi merajut persatuan dan kesatuan bangsa menembus wilayah terpencil dan terisolasi dipelosok Nusantara. Dengan prestasi seperti itu, maka datanglah cukup banyak pesanan CN-235 dari berbagai negara, termasuk dari Korea Selatan.
Dalam mengenang semangat dan spirit BJ Habibie, terutama berkait dengan produk CN-235, berikut ini kutipan berita dari detik Finance 11 Oktober 2013 :
Mantan Presiden dan Menristek BJ Habibie angkat bicara soal rencana pengembangan bersama jet tempur canggih antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) yang biasa disebut KFX/IFX.
Menurut Habibie, Korsel tak unggul dalam bidang teknologi pesawat terbang termasuk jenis tempur, bahkan rencana kerjasama ini kini dibekukan sementara oleh pihak Korsel.
â€œItu salah. Sekarang ini di-freeze kan? Itu omong kosong, wrong. Tapi dia nggak kasih kan?â€ kata Habibie kepada detikFinance pekan lalu.
Habibie menegaskan, Korsel malah pernah mengimpor pesawat militer CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Bahkan, Habibie bercerita soal pengalaman Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Chappy Hakim saat kunjungan kerja ke Korsel disuguhi pesawat VIP yang tak lain adalah CN 235 buatan Indonesia. Saat itu, CN235 dianggap pesawat paling aman daripada helikopter ketika cuaca buruk.
Inalilahi Waina Ilaihi Rojiun,
Kita semua berduka. Semoga Bapak BJ Habibie diampuni dosa-dosanya dan diterima disisi Allah YME dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, Amin YRA.
Jakarta 12 September 2019
Chappy Hakim
Pusat Studi Air Power Indonesia

Penerus Nurtanio itu Kini Telah Tiada

Salemba, Jakarta- Provinsi Riau menjadi salah satu tujuan pertama Perpustakaan Nasional dalam upaya peningkatan indeks literasi masyarakat di awal 2021 ini. Â Hal tersebut dimulai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru serta 14 Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Riau.
Acara yang dilaksanakan pada Selasa (26/1) bertempat di Auditorium Universitas Lancang Kuning tersebut dihadiri langsung Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy, Walikota Pekanbaru Firdaus, Rektor Universitas Lancang Kuning Junaidi, dan Perwakilan Universitas se-Provinsi Riau.
Menurut Syarif Bando Nota Kesepahaman ini merupakan wujud komitmen bersama dari berbagai pihak dalam mendukung visi dan misi presiden Joko Widodo tentang pembangunan sumber daya manusia sesuai RPJMN 2020-2024. â€œSiapapun kita, baik pemerintah sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat sendiri memiliki tanggung jawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945,â€ terang Syarif Bando.
Namun selanjutnya Syarif menjelaskan adanya upaya ini terganjal oleh masalah rendahnya kegemaran membaca yang berdampak rendahnya indeks literasi masyarakat. Hal tersebut tidak lain yang menjadi penyebab sulitnya bersaing dalam indeks persaingan global. Segala masalah ini menurut Syarif merupakan masalah nyata yang muncul pada sisi hilir dari budaya literasi dan kegemaran membaca.
â€œAda juga di sisi lain bagaimana peran negara dan pemerintah menyiapkan regulasi, anggaran, serta memastikan jumlah buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan buku yang hanya ada di kota-kota besar dapat terdistribusi ke masyarakat di daerah,â€ jelasnya sebagai persoalan di sisi hulu.
Maka dari itu Syarif mengajak suluruh pengelola Perguruan Tinggi di Provinsi Riau untuk dapat berperan dalam menyelesaikan persoalan di sisi hulu dengan modal yang dimiliki. Yaitu dengan mendukung upaya Perpusnas dalam memastikan buku dapat digitalisasi dan dibaca secara gratis oleh masyarakat dimanapun.
Pemerintah Provinsi Riau yang diwaliki Plh. Sekretaris Daerah, Masrul Kasmy juga mengungkapkan apresiasi pada kegiatan ini sebagai sebuah awal kebangkitan literasi di daerahnya. â€œIndonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai syarat kecakapan hidup. Perpustakaan berperan penting dalam menciptakan manusia berkualitas dan berdaya saing dengan membangun eksosistem berpengetahuan,â€ ungkapnya.
Masrul menambahkan, penguatan gerakan literasi yang saat ini digalakkan oleh Perpustakaan Nasional membutuhkan peran kolektif masyarakat untuk menghidupkan budaya literasi bangsa. Dan perpustakaan sebagai sarana pelayanan publik harus dapat mengembangkan koleksi dan dan kualitas layanan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: A. Kemal Nasution

Awali 2021, Perpusnas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Daerah dan 14 Perguruan Tinggi di Riau

Maklumat Pelayanan Publik Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus.

Berita

Maklumat Pelayanan Publik PPUK

Pencarian

Berita Lainnya

Ajang Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2018 : Pustakawan Adalah Mercusuar Peradaban

Indonesia Harus Mampu Ciptakan Pustakawan yang Human-Centered dan Bookless Library

Wujudkan SDM Produktif Melalui Perpustakaan

Pelantikan Pejabat Fungsional dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Perpusnas

Penerus Nurtanio itu Kini Telah Tiada

Awali 2021, Perpusnas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Daerah dan 14 Perguruan Tinggi di Riau