Surakarta, 27 Juni 2024 &ndash; Kegiatan Koordinasi dan Advokasi dengan Mitra Jejaring Indonesia One Search (IOS) yang diselenggarakan di Hotel Novotel Solo pada 25 hingga 27 Juni 2024, berlangsung sukses. Acara ini menghadirkan berbagai pemateri dan praktisi untuk membahas pentingnya bergabung dalam jejaring perpustakaan nasional.
Dalam acara tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memaparkan kebijakan terkait jejaring perpustakaan digital nasional. Bapak Arif Handoko, S.Sos., MH., Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta, turut menyampaikan materi mengenai kebijakan dan dukungan lokal terhadap jejaring perpustakaan digital.
Dwi Fajar Saputra, S.Sos., M.M., membagikan materi tentang cara mengaktifkan protokol OAI-PMH pada berbagai aplikasi repositori seperti Slims, Eprints, OJS, dan Dspace. Di sisi lain, Reiza Metsya Putra, S.T., bersama Faizal Ardyanto, S.Kom., Pranata Komputer Pusdatin Perpusnas, menjelaskan cara mengaktifkan protokol OAI-PMH pada aplikasi repositori InlisLite.
Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan, konsep, dan praktik terkait pentingnya bergabung dengan jejaring perpustakaan melalui portal Indonesia One Search kepada pengelola perpustakaan di Surakarta dan sekitarnya yang belum tergabung. Diskusi juga mencakup kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi oleh perpustakaan mitra serta solusi terbaik yang dapat diterapkan.
Selain itu, kegiatan ini membuka ruang diskusi mengenai cara-cara efektif untuk mengatasi berbagai kendala dan memperluas jaringan perpustakaan dalam mendukung penyebaran informasi dan koleksi yang lebih menyeluruh di seluruh tanah air. Diharapkan, melalui kegiatan ini, perpustakaan dapat lebih mudah tergabung dan meningkatkan kontribusinya dalam menghimpun serta mendistribusikan koleksi mereka kepada masyarakat melalui portal Indonesia One Search.

Jejaring Indonesia One Search: Koordinasi dan Advokasi di Surakarta

Jakarta - Dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI akan merancang aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan. Dengan adanya aplikasi ini, memudahkan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mengakses informasi mengenai perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Sosialisasi dan Bimtek Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2021, pada Senin (18/10/2021).
"Mudah-mudahan Perpusnas dapat segera meluncurkan aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan. Mengingat peran perpustakaan sebagai corong pemerintah, yang memiliki sumber informasi terpercaya dan legal. Karena itu, perpustakaan akan menjadi institusi terdepan dalam menginformasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Syarif Bando.
Dijelaskan, strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastuktur SPBEÂ  yang menjangkau instansi pemerintah yakni dengan memanfaatkan infratruktur yang ada secara optimal.
"Optimalisasi penggunaan aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan, yang terintegrasi dan berbagi pakai dapat menghadirkan fitur-fitur yang mendukung strategi nasional," jelasnya.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM SPBE juga perlu dsiapkan agar pembangunan pengembangan, pengoperasian serta pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik. Salah satunya, dengan mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE, serta membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Syarif, sekarang ini semua serba hybrid. Tidak ada lagi ego sektoral, ego kedaerahan dan ego intelektual tetapi diperlukan sinergitas antar Kementerian/Lembaga.
â€œPenerapan SPBE ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Di dalam implementasinya, Kementerian/Lembaga menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terkoneksi dalam SPBE sebagai bagian dari jajaran pemerintahan, pusat maupun daerah,â€ terangnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Akan Merancang Aplikasi Umum SPBE Bidang Perpustakaan

Jakarta,&nbsp; Sebagai upaya dalam meningkatkan peran perpustakaan dalam pendidikan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi (PSMPT) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi.
 
Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari, 6-8 Maret 2024 ini diikuti sebanyak 100 perpustakaan perguruan tinggi yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menyampaikan perubahan peradaban dan revolusi teknologi membutuhkan perubahan yang signifikan dalam konsep perpustakaan perguruan tinggi.
 
"Pustakawan bukan hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga harus membawa dampak positif dan memiliki kecakapan literasi yang kuat," ungkapnya, saat membuka Bimbingan Teknis Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Rabu (6/3/2024).
 
Dalam konteks pembangunan nasional, lanjutnya, perpustakaan memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan, dan literasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Perpusnas tengah melakukan perbaikan dan penataan ulang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk memastikan perpustakaan perguruan tinggi memenuhi standar yang ditetapkan," lanjutnya.
 
Selain itu, dia menjelaskan peran perpustakaan di perguruan tinggi tidak hanya sebagai repositori, melainkan juga sebagai penggerak pengetahuan yang dapat berkontribusi dalam analisis bibliometrik untuk mendukung reputasi universitas.
 
"Perpusnas menyediakan akses literatur digital seperti e-resources, Indonesia One Search (IOS) dan BintangPusnas Edu untuk memastikan akses pengetahuan yang mudah diakses dari berbagai perangkat," jelasnya.
 
Deputi Adin menekankan perpustakaan perlu bertransformasi dalam mendukung konsep "Merdeka Belajar". Transformasi ini mencakup adaptasi perpustakaan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan civitas akademika dengan baik.
 
"Perpustakaan berperan sebagai belajar masyarakat dan civitas akademik. Transformasi perpustakaan diharapkan dapat mendukung konsep Merdeka Belajar, sementara pustakawan diharapkan dapat memetakan tren penelitian," jelasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Prakas Agrestian

Bimtek Pengembangan Perpustakaan PT, Upaya Tingkatkan Peran Perpustakaan dalam Pendidikan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Di era keterbukaan informasi dan kebebasan informasi, blogger menjadi sebuah aktivitas yang cukup populer. Tak hanya penulis, tetapi masyarakat umum pun mulai menulis blog dengan memanfaatkan beragam platform. Namun, sebagai seorang blogger tidak hanya sekedar menulis, tetapi juga harus menjadi juru kunci informasi untuk masyarakat.
Hal ini diungkapkan Founder dan Markom Blogger Mungil (BloMil), Kiki Handriyani, pada Talkshow Blogger dan Writing yang digelar Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Komunitas Blogger Mungil (BloMil) pada event Perpusnas Expo 2019, Kamis (5/9).
"Semua orang bisa menulis, tetapi jika menulis di media sosial, harus diperhatikan rambu-rambunya. Saat ini ada Undang Undang ITE yang mengaturnya dan tidak bisa dilanggar. Maka dari itu menjadi blogger tidak hanya sekedar menulis," ungkapnya.
Kiki mencontohkan, dalam menyampaikan sebuah saran maupun emosi itu dalam bentuk yang sopan dan baik. Menurutnya blogger maupun penulis menjadi juru kunci untuk menyampaikan informasi untuk masyarakat. "Jika seorang bloger atau penulis salah menulis bisa berdampak bagi pembacanya. Cara masyarakat menerima infornasi itu kan berbeda, dampaknya seringkali tersebar berita hoax. Berita hoax ini muncul karena kurangnya literasi. Literasi bukan sekedar menulis tetapi juga memahami apa yang dibaca," jelasnya.
Kiki mengaku, kegiatan blogging ini kian populer. Banyak pekerja yang awalnya blogging hanya sekedar pekerjaan sampingan, menjadi pekerjaan penuh (full-time).
"Blogger bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Banyak blogger yang saat ini sudah menerbitkan buku. Selain itu, banyak corporate yang membutuhkan jasa kerjasama dengan para blogger," imbuhnya.
Talk showÂ juga menghadirkan narasumber Todo Ricky (Blogger), Slamet Riyanto (Kepala Operasional Republika Online), M Iqbal Damawi (Penulis dan Blogger).
 Reportase: Wara Merdekawati
Fotografer : Muhammad Andhika Pratama

Blogger, Tidak Hanya Sekedar Menulis

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kehadiran organisasi profesi di bidang perpustakaan, Ikatakan Pustakawan Indonesia (IPI) diharapkan tidak hanya sekadar simbol struktur organisasi. IPI didorong untuk memiliki program kerja yang mendukung perkembangan perpustakaan di Indonesia.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando usai mengukuhkan kepengurusan Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) periode 2022-2025, Kamis (26/1/2023).
 
"IPI akan menjadi suatu organisasi profesi yang tidak bisa dipisahkan dari kiprah perpustakaan di Indonesia. Saya ingin melihat progres dari laporan kegiatan IPI yang sesuai dengan profesinya," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas mendorong IPI untuk melakukan sinergi dengan stakeholder terkait demi pengembangan perpustakaan. IPI dapat hadir menjadi penyelenggara untuk semua kepentingan bangsa dalam hal perpustakaan.
 
Seperti mempersiapkan sebanyak mungkin jumlah pustakawan, mempersiapkan jumlah asesor dan peran IPI untuk melakukan akreditasi perpustakaan di seluruh Indonesia.
 
"Maka saya harap IPI dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Meyakinkan mereka betapa pentingnya perpustakaan," lanjutnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, dia juga berharap agar pengurus IPI dapat mengubah citra perpustakaan dan pustakawan di Indonesia.
 
"Jadilah pejuang untuk mendobrak seluruh keterbelakangan yang terkait dengan citra perpustakaan dan pustakawan Indonesia. Harus berani mengemukakan ide dan gagasan bahwa perpustakaan yang baik pada suatu negara akan mengubah wajah negara itu diantara bangsa-bangsa lain," jelasnya.
 
Sementara itu, Ketua Umum PP IPI Periode 2022-2025 kembali dipegang oleh T. Syamsul Bahri yang terpilih kembali pada Kongres ke XV IPI di Surabaya, yang diselenggarakan pada November 2022.

Ikatan Pustakawan Indonesia Didorong Memiliki Peran dalam Pengembangan Perpustakaan 

AKOMODATIF terhadap kepentingan, inilah salah satu penyebab kelembagaan menjadi jumbo dan kinerjanya tidak ekonomis, dalam arti tidak efektif dan efisien, termasuk pemborosan angaran akibat dariÂ  â€diada-adakanâ€ walau sebenarnya tidan urgent. Kondisi yang demikian, dianggap wajar terutama bagi mereka yang modal politiknya minim sehingga rentan terhadapÂ  anasir-anasir dan rongrongan para pendukungnya. Mislanya gertakan untuk tidak memberikan dukungan lagi baik suara maupun finansial lainnya, membentuk â€kederâ€sehingga mengakomodasikanya dalam gerbong kekuasaan. Dampaknya pun meluas dan multi-dimensional terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis tingkat nasional, terlebih beban finansial sangat sangat berat di tengah wabah covid 19 yang belum juga mereda dan dapat diatasi. Politik akomodatif linier dengan balas jasa karena mereka berkontribusi dalam perebutan kekuasan berkontestansi melalui demokrasi. Terlebih dalam spektrum politik dinasti yang kian menjamur akan sulit dihindari praktek-praktek akomodatif dan abai akan kepentingan rakyat yang sebenarnya. Kita pun menyaksikan adanya oknum-oknum dadakan yang jejak rekamnya belum teruji, mislanya kaum milineal yang dalam waktu singkat terlibat katabelece dan tersandung tender-tender proyek. Sungguh memprihatinkan, mengingat mereka potensial namun tidak teruji integritas dan loyalitasnya kepada kepentingan rakyat dan negara. Sehingga menimbulkan kegaduhan dan anomali kebangsaan. Menurut hemat penulis, tidak cukup mereka mundur tetapi harus diproses hukum agar duduk perkaranya jelas sekaligus tidak menjadi preseden bagi tindakan-tindakan serupa di kemuidan hari.
Â Â Â Â  Outcome and Impact Oriented
Â Â Â Â  Paradigma baru dalam merumuskan kebijakan strategis, misalnya menyusun kelembagaan maupun sektor-sektor lain (termasuk ekonomi) hendaknya bertumpu pada aspek manfaat dan dampak (outcome and impact oriented) sehingga benar-benar berbasis pada realitas yang dibutuhkan rakyat, bukan sekedar angka-angka statistik maupun akomodatif terhadap dinasti dan kroni-kroninya.
Orientasi pada input-proses-ouput yang merupakan bagian dari pola pikir suatu sistem belumlah memadai dengan harapan publik, namun harus lebih fundamental mencapai dimensi outcome and impact atas kebijakan maupun yang diambil. Agar lebih obyektif harus melibatkan unsur independen, misalnya para ahli dari berbagai perguruan tinggi terkenal yang kredibel dan tidak bisa dibeli. Â Kajian ilmiah dapat dilakukan minimal dalam dimensi 4-S yaitu Struktur, Sistem, SDM (Sumber Daya Manusia) dan strategi untuk meralisasikan visi dan misinya. Untuk menjamin tercapainya vii dan misi hendaknya dimensi 4S ini dirumuskan secara komprehensif, elastis menyesuaikan perubahan dan perkembangan baik internal maupun eksternal, termasuk hal-hal VUCA (Volatility/bergejolak, Uncertainty/tidak pasti, Complexity/kompleks and Ambiguity/tidak jelas). Kondisi yang tidak menentu, susah diprediksi, berlangsung sangat cepat dan mengglobal sewaktu-waktu dapat mengakibatkan mati mendadak(sudden death) karena gagal melakukan estimasi, mitigasi, antisipasi dan solusi. Struktur merupakan hard ware yang berkaitan dengan tata kerja keterhubungan semua bagian dalam organisasi/kelembagaan, sistem berkaitan dengan perangkat lunak/sofware yang mengatur tata kerja, prosedur dan nilai-nilai. SDM berkaitan dengan human capital yang menjalankan sistem dalam striiktur kelembahaan, dan strategi berkaitan dengan teknik dan taktik yang dijalankan untuk mencapai visi dan misi kelembagaan.
Â Â Â Â  Ekonomi Eksponensial
Â Â Â Â  Kebijakan dan aktivitas ekonomi yang selalu mengedepankan efisiensi dan efektivitas pun harus berbasis outcome dan impact. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencapai -3,1% harus dianalis sebab musababnya, juga dikaji secara mendalam mengenai melemahnya performa ekonomi nasional, juga outcome dan impactnya. Sangat penting untuk mewaspadai dan menyiapkan berbagai skenario terburuk terhadap kemungkinan terjadinya resesi ekonomi. Mengingat negara-negara lain pertumbuhan ekonominya melambat dan cenderung terpesok pada resesi dunia, kita pun perlu ekstra hat-hati terhadap kemungkinan tertuah resesi ekonomi Singapura karena jumlah investasi dari negara besar dan menempati urutan ke1, dengan nilai investasi sebesar USD 6,50 miliar dengan sebanyak 7.020 proyek; ke-2Â  China USD 4,74 miliar dengan sebanyak 2.130 proyek; ke-3 Jepang USD 4,31 miliar dengan sebanyak 3.835 proyek; ke-4 Hong Kong USD2,89 miliar dengan sebanyak 1.508 proyek; ke-5 Belanda USD2,59 miliar dengan sebanyak 1.345 proyek; ke-6 Malaysia USD1,35 miliar dengan sebanyak 1.682 proyek; ke-7 Korea Selatan USD 1,07 miliar dengan sebanyak 2.952 proyek; ke-8Amerika Serikat USD989,3 juta dengan sebanyak 788 proyek; ke-9. Inggris USD 743,8 juta dengan sebanyak 1.392 proyek dank e-10 Australia USD348,2 juta dengan sebanyak 1.049 proyek (data BKPM, 2020). Sementara itu, investasi Indonesia diluar negeri tercatat ada di beberapa negara, tetapi tidak tercantum jumlah uang dan jenis proyeknya.
Di tengah pandemic covid 19 dimana ekonomi global maupun nasional mendapat tekanan yang dahsyat baik dari sisi penawaran dan permintaan mengharuskan pemerintah harus mengambil langkah-langkah etra ordinary berbasis pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Harus melakakun re-setting dan transformasi perekonomian agar tumbuh secara eksponensial melalui berbagai skenario maupun pemulihan ekonomi; dibarengi peranseta aktif rakyat secara individu maupun komunitas. Dampak multi-dimensional akibat covid 19 antara lain menimbulkan darurat kesehatan karena belum diketemukan anti virusnya serta penyebarannya sangat mudah, bahkan bisa melalui udara dimana partikel terkecil virus corona dapat bertahan sekitar 3 jam di udara. Sungguh sangat mencekam dan mematikan. Untuk itu pemerintah Indonesia telah menyiapakn angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Di sisi lain, semua sector terkontrasi semakin dalam dan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi bahkan sampai â€“ 3,1% menyentuh bottom rack, sehingga perlu re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal.
Â  Â Â Â Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jarring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal (bukan new normal) sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar. Kini kita harus membiasakan menjadi manusia bermasker, bertopeng plastic maupun APD lainnya jika berada di ruang public, mentaati protokol kesehatan demi kemashlahatan bersama. Jangan sok jagoan merasa benar sendiri dan tahan terhadap virus corona!. Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha dan sektor keuangan. Saat ini, kondisi dunia usaha masih terlihat lesu walaupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilonggarkan. Masyarakat masih khawatir dan dibayang-bayangi wabah covid 19 sehingga enggan keluar rumah, yang mengakibatkan daya beli menurun sehingga pendapatan sector usaha pun berkurang. Pun, industri masih harus membayar gaji karyawan, membayar sewa ruang, membayar listrik, dan biaya maintenance. Sektor keuangan pun bermasalah banyaknya tunggakan kredit akibat banyak kreditor yang terkena PHK sehingga akan memporak-perandakan usaha sector ini.
Â Â Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal anatara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing.
Â Â Â Â  In parelel, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Alloh SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Mengacu pada topic diatas, maka sektor ekonomi maupun kelembagaan harus di re-setting dan ditransformasikan mengacu pada outcome (manfaat) dan impact (dampak) yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI., dan Tim Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasioal Kemnaker)

Paradigma Baru Ekonomi & Kelembagaan Berbasis Outcome dan Impact

Salemba, Jakarta - Perpustakaan yang dimiliki Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusdikmin Lemdiklat Polri) telah berdiri lama dan sedang dalam upaya perluasan baik dari fisik gedung maupun isinya.
Demikian disampaikan oleh Wakil Kepala Pusdikmin Lemdiklat Polri, AKBP Grace Krisna D. Rahakbau, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Rabu (6/3/2024).
Selain itu, dia juga mengatakan agenda utama kedatangannya ialah untuk berkonsultasi terkait pengadaan Pojok Baca Digital (Pocadi) karena keberadaannya mampu memberikan dampak luar biasa bagi seluruh masyarakat Pusdikmin Lemdiklat Polri.
&ldquo;Perpustakaan kami sekarang sudah besar tapi isinya masih kurang. Jadi, kalau ada Pocadi pasti akan luar biasa dan sangat berdampak untuk anggota kami,&rdquo; ucapnya.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar yang menerima kunjungan ini secara langsung mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pusdikmin Lemdiklat Polri. 
Dia juga menginformasikan bahwa Perpusnas dan Polri telah menjalin Nota Kesepahaman, sehingga sudah ada banyak polres yang dibantu dalam pengadaan Pocadi.
&ldquo;Jumlah pengadaan Pocadi memang agak terbatas, namun yang terpenting silakan diberikan dulu proposalnya agar dicermati betul sehingga dapat mendukung proses pembelajaran di sana,&rdquo; katanya.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Pertama, Irsyad Qori&rsquo;in menambahkan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pengadaan Pocadi yakni lokasi, surat kesanggupan, dan peralihan aset.
&ldquo;Harus jelas lokasinya dimana misalnya diletakkan di perpustakaan sebagai pusat kegiatan siswa maupun masyarakat, diperlukan surat kesanggupan untuk pemeliharaan Pocadi itu sendiri, dan terkait peralihan asetnya ada sedikit perbedaan serta agak lama jadi diharap untuk bersabar,&rdquo; jelasnya.
Lebih lanjut, Irsyad juga menerangkan komponen yang akan diterima saat pengadaan Pocadi guna memaksimalkan proses pembelajaran diantaranya tablet, computer, server, smart tv, dan lain sebagainya.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Robby Rodhian/Aji Anwar

Berita

Maksimalkan Proses Pembelajaran, Pusdikmin Lemdiklat Polri Butuh Pocadi