Salemba, Jakarta -- Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (HOKH) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar rapat review pembahasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara daring pada Jumat, (30/07/2021). Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih.
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih mengatakan, dengan dilaksanakannnya PMPRB maka perlu dilakukan pembahasan dan review untuk memeriksa kembali kelengkapan instrumen penilaianÂ  pengisian instrumen penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraÂ  dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.
Review ini sekaligus pengecekan dokumen bukti atau eviden pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Perpusnas.
"Dalam pembahasan ini kita cek kembali kelengkapan apa saja yang masih kurang, untuk pengisian instrumen penilaian saya harap dapat selesai minggu ini, karena akan segera diserahkan kepada tim penilai dari KemenPANRB," ungkapnya.
Dalam pengecekan instrumen penilaian yang dilakukan dan kelengkapan file, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya belum adanya video sosialisasi Zona Integritas di lingkungan internal Biro HOKH, belum adanya slogan pegawai Biro HOKH dalam eayanan, serta belum adanya SOP mikro unit Biro HOKH.
"Untuk SOP makro unit Biro HOKH bisa segera dibuat dan diunggah dalam form penilaian. Saya sangat berharap kegiatan pembahasan dan pengisian instrumen penilai ini dapat segera terselesaikan dengan kerja keras kita bersama," pungkasnya.
Â 
Reportase: Arie Zani

Biro HOKH Perpusnas Gelar Rapat Review Pembahasan PMPRB

Senayan, Jakartaâ€”Komisi X DPR RI secara khusus mengapresiasi capaian hasil laporan keuangan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2019 yang diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Artinya sejak 2016 hingga 2019, Perpusnas berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut. Namun, capaian keberhasilan tidak otomatis mendongkrak pagu anggaran Perpusnas pada 2021 mendatang. Komisi X DPR RI menyarankan Perpusnas untuk lebih proaktif berkomunikasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan agar anggaran tahunan Perpusnas bisa ditambah. Â Â 
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu, (26/8), anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menyayangkan kenapa anggaran Perpusnas masih kisaran miliaran. Padahal, Presiden Jokowi secara jelas memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang salah satunya fokusnya melalui pemanfaatan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
â€œPerpusnas bisa mengajukan anggaran yang lebih besar minimal Rp1 triliun. Namun, harus dibarengi dengan deretan program yang kreatif dan inovatif,â€ jelas Sofyan. Â Â Â Â 
Suntikan motivasi juga datang dari anggota Komisi X yang lain, Andreas Hugo Pareira, yang meminta Perpusnas keluar dari zona nyaman dalam mengajukan anggaran. â€œAnggaran harus berani ditambahkan lebih besar karena Indonesia luas, namun tetap fokus pada keterjangkauan pelayanan bersifat nasional terutama di daerah,â€ ujarnya. Â 
Senada dengan Sofyan, Djohar Arifin pun menilai Perpusnas bisa meminta sebagian dari alokasi jatah pendidikan senilai 20% dari total APBN untuk kebutuhan pengembangan perpustakaan sekolah. â€œPaling tidak Perpusnas bisa meminta Rp10 triliun dari alokasi APBN untuk pendidikan,â€ terang Djohar.
Apalagi kondisi perpustakaan sekolah juga masih sangat minim. Terkesan seadanya. Ini pula yang memantik Ledia Hanifa Amaliah untuk menyemangati Perpusnas untuk memperbaiki kondisi perpustakaan sekolah. â€œKondisi yang saya saksikan ketika berkunjung masih jauh dari ideal. Baik dari sisi sarana dan prasarana penunjang sampai koleksi yang dimiliki. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini, sepertinya akan sulit mengharapkan literasi tumbuh dengan baik dengan kemampuan demikian,â€ tambah Ledia.
Mendapat banyak dukungan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan akan segera menyiapkan argumentasi logis untuk penambahan anggaran. Terkait perencanaan program/kegiatan yang inovatif, Perpusnas akan menyesuaikan pada empat tingkatan literasi Â sesuai standar UNESCO, yakni (1) kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan yang bermutu, (2) kemampuan memahami yang tersirat dari yang tersurat, (3) kemampuan menghasilkan ide-ide/gagasan/kreatifitas, dan inovasi baru, dan (4) kemampuan menciptakan barang/jasa yang bermanfaat bagi khalayak.
â€œJika anggaran berhasil ditingkatkan, kami menggaransi mampu membantu menurunkan angka pengangguran melalui ketersediaan koleksi bahan bacaan yang bersifat ilmu-ilmu terapan (life skill) sehingga masyarakat bisa langsung aplikatif. Sudah banyak masyarakat yang berhasil memperbaiki taraf kesejahteraan hidupnya lewat program perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ pungkas Syarif Bando.
Selain itu, Perpusnas dalam waktu dekat akan mempelajari bagaimana mekanisme pengajuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari para BUMN/BUMD untuk pengembangan perpustakaan di daerah.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â Â 
Â

RDP Komisi X DPR RI â€“ Perpusnas : DPR Dukung Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran

Tembilahan, Inhil - Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hadir megah dan representatif untuk menyuguhkan berbagai layanan maupun bahan bacaan dari semua lingkup pengetahuan yang diharapkan oleh masyarakat setempat.
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ofy Sofiana bersama Bupati Inhil, Muhammad Wardan dalam rangka Hari Pers Nasional Tahun 2023 meresmikan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Inhil sekaligus me-launching Museum Kelapa secara langsung, Kamis (25/5/2023).
Dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan senilai Rp 10 miliar, gedung ini memiliki 6 (enam) lantai dengan Museum Kelapa yang berada di lantai 4 (empat).
Kabupaten Inhil memiliki julukan Negeri Hamparan Kelapa Dunia karena lebih dari 80% masyarakatnya sangat menggantungkan kehidupannya kepada kelapa. Menurut Bupati Inhil, kekayaan alam berupa kelapa ini harus mampu dijadikan prospek yang luar biasa dengan menggandeng perpustakaan sebagai jembatan kepada masyarakat. 
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan gedung baru perpustakaan daerah tersebut yakni melakukan pembenahan internal sumber daya perpustakaan, menindaklanjuti paradigma baru perpustakaan, dan menyinergikan program perpustakaan daerah Kabupaten Inhil dengan program di tingkat provinsi dan Perpusnas.
&ldquo;Peran dan fungsi perpustakaan semakin penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam memaknai informasi, memanfaatkan dan mengelola informasi yang bersumber dari koleksi perpustakaan. Juga untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, dengan memerhatikan dinamika perkembangan pembangunan, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan kompleks,&rdquo; ucapnya.
Bupati Inhil dalam hal ini berharap agar kultur pelayanan perpustakaan dapat berubah dari statis konvensional menjadi dinamis dan profesional. Dia juga berharap agar ada penyelarasan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas menegaskan pembangunan kualitas SDM Indonesia merupakan fokus prioritas pemerintah dalam pembangunan bangsa, salah satunya adalah dengan penguatan literasi masyarakat. Dengan demikian, peluang untuk dapat bersaing secara global menjadi semakin besar dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat.
&ldquo;Perpustakaan mempunyai peranan strategis dalam pembangunan manusia Indonesia, karena perpustakaan adalah ruang belajar yang tidak memiliki batasan ruang dan waktu, tidak seperti proses belajar di sekolah yang memiliki batasan-batasan tertentu,&rdquo; jelas Sekretaris Ofy.
Sekretaris Ofy kembali menekankan bahwa perpustakaan saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pinjam dan baca buku, tetapi harus mampu memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan serta pelatihan yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sesi Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan, Kelapa Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Riau, Mimi Yuliana Nazir membenarkan perpustakaan telah bertransformasi untuk kegiatan-kegiatan inklusi sosial dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak lagi berfungsi hanya sebagai tempat baca tulis. 
Dikatakan lebih lanjut, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah sampai ke kecamatan bahkan desa. Ini dilakukan agar aksesnya dapat dijangkau oleh masyarakat yang paling jauh. Dia mengambil contoh kelapa yang apabila bahan mentahnya diolah menjadi sebuah produk jadi, dapat mendatangkan keuntungan ketika dijual.
&ldquo;Kalau dilakukan menjadi rutinitas tentu akan memberikan pemasukan bagi ibu-ibu, meskipun dari rumah. Nah, darimana mendapatkan referensi dan pelatihannya? Tentu saja dari perpustakaan,&rdquo; ungkapnya.
Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Qasim Riau, M. Tawwaf menambahkan inklusi sosial sejatinya berhubungan erat dengan literasi, yang pada tingkatan akhirnya mengharapkan masyarakat mampu berinovasi untuk memproduksi barang dan jasa berdasarkan hasil bacaan mereka. Dengan kata lain, taraf hidup masyarakat dapat meningkat melalui membaca.
&ldquo;Gedung perpustakaan yang megah ini tentu harus dipenuhi dengan bahan bacaan referensi yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Inhil yakni kelapa. Ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena kalau tidak membaca, mereka tidak bisa tahu bagaimana cara memupuk, menanam sehingga memproduksi dengan baik,&rdquo; terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Najamuddin menyampaikan bahwa pihaknya siap bersinergi untuk mendukung dan mendorong penelitian yang berkaitan dengan perkelapaan. Namun, agar penelitian berjalan dengan lancar, dibutuhkan sebuah pusat untuk menampung seluruh hasil penelitian tersebut.
&ldquo;Saya memang berharap ada museum kelapa di Inhil, karena memang kita harus membangun itu untuk menampung semua referensi dan penelitian tentang kelapa yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar ketika ada peneliti asing yang datang untuk meneliti sabut kelapa atau daging kelapa di Inhil, kita jadi punya referensinya,&rdquo; katanya.
Kepala SMKN 1 Tembilahan, Hasmar, yang juga hadir mengisahkan upaya yang dia lakukan di sekolahnya untuk menggairahkan anak-anak didiknya gemar membaca hingga mampu memproduksi produk-produk turunan kelapa.
Berdasarkan definisi perpustakaan sebagai tempat rekreasi, Hasmar mentransformasi sekolah menjadi perpustakaan itu sendiri dengan cara menempatkan bahan bacaan di seluruh sudut sekolah yang kosong, baik yang berada di dalam maupun di luar gedung.
&ldquo;Seluruh sekolah kita jadikan perpustakaan, seluruh pojok yang kosong baik yang indoor maupun outdoor. Jadi kita buat semua titik menjadi pusat ilmu pengetahuan,&rdquo; ujarnya.
Sedangkan terkait turunan produk kelapa yang dihasilkan, dia mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran yang ada sesuai dengan Kurikulum Merdeka seperti dalam mata pelajaran kewirausahaan, produk kreatif, IPA, dan lain sebagainya.
&ldquo;Itulah yang kita kolaborasikan dengan kegiatan kepustakaan ini, sehingga perpustakaan itu sendiri menjadi sebagai pusat ilmu di sekolah,&rdquo; pungkasnya.
Dengan prestasi penyerapan DAK Fisik Tahun 2021 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk menu pembangunan gedung yang sempurna yakni 100% dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Perpusnas kembali menyalurkan DAK Fisik Tahun 2023 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk menu perabot, TIK, dan koleksi bahan perpustakaan kepada Kabupaten Inhil.
 Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Megah, Gedung Perpustakaan Daerah Inhil Hadir Enam Lantai

Salemba, Jakarta â€“ Presiden RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Monuman Pancasila Sakti, Kamis (1/10). Upacara diikuti para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Negara beserta Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat.
Kepala Perpustakaan Nasional, berkesempatan mengikuti upacara tersebut dengan didampingi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Madya secara virtual dari Aula Perpustakaan Nasional. Meski upacara dilaksanakan secara daring dan sederhana namun tetap berlangsung khidmat dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan.
Sementara itu, dalam pidatonya secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menyampaikan, dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila dapat melakukan refleksi diri dalam mengenal Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa.
Sekarang ini terasa sulit membayangkan bencana yang melanda karena pandemi ini secara bersamaan mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi dan krisis pembelajaran. Namun, di masa sulit seperti ini sila-sila dari Pancasila justru terlihat mendarah daging di masyarakat.
Seperti halnya, lilin Pancasila terlihat menyala dalam pengorbanan tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan pasien Covid-19,
"Pandemi ini menantang negara dan menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hati kita masing-masing dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama," ungkapnya.
Reporter : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Hari Kesaktian Pancasila, Momentum Refleksi Diri dalam Mengenal Pancasila

Perpustakaan Nasional menggelar acara diskusi virtual mengenai sejarah Swasembada Pangan pada Kamis, 29 Juli 2021 pada pukul 09.00 WIB yang disiarkan melalui Zoom dan juga kanal Youtube Perpustakaan Nasional. Acara diskusi ini merupakan diskusi ke enam dari rangkaian acara FGD Diskusi Sejarah yang diselenggarakan oleh Kelompok Monograf dan Berkala Langka atau Klasika.
Â 
â€œWHO sebagai organisasi dunia menyatakan bahwa suatu negara dikatakan sudah mampu berswasembada pangan jika produksi pangan nya sudah mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Negara yang tidak mampu mencukupi pangan rakyat akan sangat rentan terhadap gejolak kedaulatan.â€ tutur Luthfiati Makarim.
Â 
FGD Diskusi Sejarah dengan tema Swasembada Pangan ini mengundang dua orang narasumber yaitu M. Luthfi Khair A., S.Hum yang merupakan Peneliti LIPI di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Bidang Sejarah Indonesia, dan Ruriatno, S. IPust yang merupakan Pustakawan Ahli di Perpustakaan Nasional. Acara dipandu oleh Aditia Muara Padiatra, beliau merupakan seorang pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Â 
Materi yang disampaikan oleh Ruriatno dari Perpustakaan Nasional adalah mengenai kebijakan Swasembada Pangan pada era Demokrasi Terpimpin dalam rentang tahun 1959-1965. Untuk mengatasi masalah pangan yang dihadapi Indonesia sejak masa sebelum merdeka, digalakan Panca Usaha Tani. â€œPanca Usaha Tani ini meliputi kegiatan penyediaan air dalam jumlah cukup dan waktu yang tepat; penggunaan benih unggul dengan potensi hasil yang tinggi, mempunyai ketahanan hidup yang tinggi dan masa tumbuh yang relatif pendek; penyediaan pupuk yang cukup; pengendalian hama terpadu, dan cara bercocok tanam yang baik.â€ papar Ruriatno.
Â 
Luthfi Khair dalam paparannya menjelaskan Swasembada Pangan di Era Orde Baru, beliau menjelaskan bahwa swasembada beras menjadi target utama pembangunan Orde Baru. Direktur Jenderal FAO Dr. Eduard Saoma mengundang khusus Presiden Soeharto untuk menyampaikan pidato di peringatan 40 tahun FAO. â€œSoeharto bersama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi yang merupakan sumbangan dari para petani untuk korban kelaparan di sejumlah negara di Afrika. Ini ini yang disebut sebagai Swasembada Pangan.â€œ tutur Luthfi.
Â 
Acara ditutup dengan kesimpulan dari paparan sejarah yang diterangkan bahwa untuk mencapaik Swasembada Pangan diperlukan fokus serius dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk membentuk hubungan yang harmonis dalam mencapai kesejahteraan pangan.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Masa Kejayaan Pangan Indonesia - FGD Penelitian Sejarah #6 Swasembada Pangan

Pembudayaan kegemaran membaca merupakan tugas bagi penyelenggara perpustakaan yang bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tidak terkecuali perpustakaan di lingkungan sekolah. Salah satu sekolah tersebut adalah SMAN 70 Jakarta yang mengadakan audiensi dengan Perpusnas. Audiensi diterima langsung oleh Kepala Perpusnas, Muh. Syarif Bando, beserta para Pejabat Eselon I dan beberapa Pejabat Eselon II via daring melalui Zoom Cloud Meeting pada hari Senin (16/08).
Pada kesempatan tersebut, Duta Baca SMAN 70 Jakarta, Nur Asia Uno menyampaikan maksud pertemuan daring. â€œJika kondisi perpustakaan nyaman dan koleksi buku lengkap, putra â€“ putri kita pasti senang membaca dan ke perpustakaan. Oleh karena itu, kami mohon arahan dan bimbingan dari Perpusnas terkait penguatan koleksi dan manajemen perpustakaan digital dan pembudayaan kegemaran membaca di SMAN 70 Jakartaâ€, terang Nur Asia Uno.
Muh. Syarif Bando menyambut baik atas rencana yang disampaikan. â€œMembaca memang tidak selalu melalui buku cetak, tetapi memang perlu upaya dan kreasi untuk bagaimana menumbuhkan kegemaran membaca anakâ€, jelas Muh. Syarif Bando.
Sekolah didefinisikan sebagai tempat belajar dan perpustakaan sebagai tempat pembelajaran. Maka, untuk melakukan pendekatan kepada anak diperlukan seorang sosok yang mempunyai gerakan. Hal ini telah diimplementasikan oleh SMAN 70 Jakarta dengan mengangkat Nur Asia Uno, yang dikenal juga sebagai istri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, sebagai Duta Baca.
Turut hadir dalam pertemuan, Kepala SMAN 70 Jakarta, Ratna Budiarti yang memaparkan kondisi kebutuhan informasi. Ratna Budiarti menyatakan bahwa SMAN 70 Jakarta sangat tertarik dalam mengembangkan perpustakaan digital. Hal ini dimaksudkan agar para siswa mendapatkan kesempatan luas untuk mendapatkan informasi terlebih di kondisi pandemi saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan informasi secara digital bagi para siswa dan guru di SMAN 70 Jakarta, maka berharap dapat memperoleh akses koleksi digital yang ada di Perpusnas.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana, menanggapi permohonan dari Kepala SMAN 70 Jakarta. â€œPerpusnas mempunyai koleksi digital dan koleksi tercetak. Koleksi digital dapat dimanfaatkan melalui aplikasi i-Pusnas, e-Resource (e-book dan e-journal) hanya dengan satu syarat yaitu dengan menjadi anggota Perpusnas terlebih dahulu, dengan nomor keanggotaan tersebut kemudian dapat mengakses koleksi digitalâ€
Memasifkan pendaftaran untuk menjadi anggota Perpusnas, sesi bimbingan pemustaka dan virtual library tour merupakan beberapa pelayanan yang disediakan oleh Perpusnas bagi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, siswa dan orang tua siswa di SMAN 70 Jakarta.
Melalui kegiatan â€“ kegiatan yang direncanakan tersebut, diharapkan SMAN 70 Jakarta menjadi akselerator yang dapat memberikan kebaikan tidak hanya di internal sekolah tetapi secara keseluruhan bagi perkembangan dan kecerdasan bangsa.
Â 
Reporter : Anastasia Linawati
Dokumentasi : Arie Zani P.

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Biro HOKH Perpusnas Gelar Rapat Review Pembahasan PMPRB

RDP Komisi X DPR RI â€“ Perpusnas : DPR Dukung Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran

Megah, Gedung Perpustakaan Daerah Inhil Hadir Enam Lantai

Hari Kesaktian Pancasila, Momentum Refleksi Diri dalam Mengenal Pancasila

Masa Kejayaan Pangan Indonesia - FGD Penelitian Sejarah #6 Swasembada Pangan

Semangat Meningkatkan Kegemaran Membaca di SMAN 70 Jakarta