Jakartaâ€”Pustakawan harus bisa menjadi penengah dalam kondisi ramainya berita bohong (hoaks) di masyarakat.
Idealnya, pustakawan berperan dalam menghindarkan masyarakat dari pertentangan dan pertengkaran karena hoaks. Karenanya, pustakawan tidak boleh ikut menyebarkan dan mempercayai berita hoaks.
Ini disampaikan dosen perpustakaan Universitas Padjadjaran Agus Rusmana saat menjadi pembahas dalam Diskusi dan Bedah Buku â€œCerita tentang Pustakawan dan Kepustakawananâ€ karya Blasius Sudarsono yang terbit pada 2018. Agus meminta para pustakawan, khususnya kaum muda, agar menjadi pustakawan yang berdampak dan tidak biasa saja.
â€œPustakawan Indonesia harus waspada, nah sekarang ini hoaks banyak beredar, seharusnya janjinya pustakawan yang akan memberantasnya. Pak Blasius sudah menduga ini pada 2018, banyak informasi hoaks, tugas pustakawanlah menangani ini,â€ jelasnya secara virtual pada Selasa (27/7/2021).
Agus menyebut, sebagai profesi, pustakawan memiliki makna mendalam. Di dalam buku tersebut, disebutkan bahwa ada empat pilar penyangga pustakawan yakni kepustakawanan sebagai panggilan hidup, semangat hidup, karya pelayanan, dan karya profesional.
â€œKalau di bukunya, pustakawan itu susah banget, bukan hanya sebuah identitas. Pustakawan adalah panggilan jiwa. Perpustakaan seharusnya diurus seperti rumah ibadah, orang yang mengurusnya itu pengabdian,â€ urainya.
Dia menambahkan perpustakaan bukanlah gedung atau sistem. Dalam buku tersebut, ujarnya, disebutkan bahwa perpustakaan adalah koleksi pustaka terpilih, yang dikelola dengan cara atau metode tertentu untuk memenuhi kebutuhan intelektual penggunanya.
â€œOleh karena itu perpustakaan menang bersaing dengan internet. Di sini, koleksi yang ada di internet itu bukan hasil seleksi. Apapun yang ada di internet, ada, tapi di perpustakaan hanya yang terpilih dan yang memilih adalah pustakawan. Tidak pernah ada buku salah di perpustakaan. Karena ada klasifikasinya,â€ urainya.
Ukuran keberhasilan perpustakaan bukan pada bangunan dan sistem, tapi yang terutama adalah memberikan layanan untuk kebutuhan intelektual penggunanya. Agus menyebut, buku ini menggambarkan bahwa ketika pengguna belum mendapatkan ilmu, maka perpustakaan belum dianggap berhasil.
Sementara itu, aktivis perpustakaan ramah anak dan perpustakaan sekolah Kuswanto menyebut buku karya Blasius Sudarsono merupakan kristalisasi dari 33 tahun pengalaman pribadi Blasius dan pengalaman professional. Menurut pengamatannya, buku ditulis berlandaskan experiental knowledge. â€œJadi sebenarnya, experiental vs professional itu digunakan pak Blasius untuk membandingkan pengalaman praktek ketika di LIPI, dengan pengalaman profesional yang scientific,â€ jelasnya.
Dalam kesimpulannya, buku tersebut menggambarkan kebutuhan akan konsep kepustakawanan Indonesia, cukup mendesak. Dia sependapat dengan hal tersebut. Dia mencontohkan, kondisi literasi masyarakat Indonesia yang dinilai rendah. Konsep kepustakawanan dinilai bisa berkontribusi dalam menjawab hal tersebut.
Blasius Sudarsono mengapresiasi tanggapan para pembahas. Sebagai penulis, dia menilai respons dari pembaca merupakan hal penting. Harapannya, pustakawan Indonesia mau berkembang mengikuti perkembangan zaman. â€œPada dasarnya, perpustakaan itu adalah pustakawannya. Jadi kalau pustakawannya tidak mau berkembang, ya sudah, perpustakaannya akan tertinggal oleh kemajuan yang sangat cepat dan pesat,â€ ungkap pria yang akrab disapa Pak Dar tersebut.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Sri Marganingsih menjelaskan diskusi buku diselenggarakan dalam rangka memperingati dua tahun Perpusnas Press. Â Melalui diskusi dan bedah buku, pembaca atau masyarakat dapat mengetahui dan memahami pemikiran Blasius Sudarsono.
â€œBeliau adalah pemerhati kepustakawanan yang tidak pernah mengenal lelah dalam pemikiran kemajuan bidang kepustakawanan. Tidak semua pustakawan memiliki pribadi kepustakawanan dan orang yang memiliki pribadi kepustakawanan hanyalah orang yang memiliki spirit of life, demikianlah kata-kata yang sering terlontar dari Pak Dar,â€ jelasnya memaparkan sosok Blasius Sudarsono.
Sri Marganingsih menambahkan diskusi buku dan webinar kepenulisan akan diselenggarakan pada Rabu, 28 Juli 2021 dan Kamis, 29 Juli 2021. Ini masih dalam rangkaian peringatan dua tahun Perpusnas Press. Semua kegiatan diselenggarakan secara virtual dan dapat diakses masyarakat melalui laman media sosial Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita

Bukan Sekadar Identitas, Pustakawan Punya Peran Memberantas Hoaks

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS-KCKR) . Tim Panja dimotori oleh 32 orang anggpta Komisi X DPR-RI dan 15 anggota dari perwakilan Pemerintah. Selain itu, Komisi X DPR-RI dan Pemerintah juga sepakat melakukan pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam daftar inventaris masalah (DIM) Perubahan Substansi dan Penambahan Substansi.Â Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis, (30/8).
Dalam pembahasan RUU ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebagai leading sector didampingiÂ Â Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Sub Direktorat RUU Ditjen Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM.
Pada rapat tersebut DPR dan Pemerintah juga menyetujui koreksi terhadap rincian DIM Pemerintah sehingga posisi rekapitulasi DIM menjadi DIM Tetap berjumlah 80 DIM, DIM yang dihapus sejumlah 46 DIM, DIMÂ  yang berubah substansi berjumlah 22 DIM,Â  sedangkan DIM yang bertambah substansi berjumlah 9 DIM, DIM Redaksional berjumlah 8 DIM, sehingga total DIM tidak ada perubahan, yaitu 165 DIM.
Ketua Komisi X DPR-RI Djoko Udjianto menyatakan RUU tentang SS-KCKR merupakan usul inisiatif DPR RI yang terdiri dari 9 Bab dan 45 Pasal. Materi muatan dalam RUU SS-KCKR disusun dan dirumuskan dalam perspektif baru bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan aset budaya bangsa yang memiliki nilai intelektual atau artistik yang perlu dilindungi. â€œSelain itu penghimpunan karya cetak dan karya rekam merupakan alat telusur catatan sejarah, jejak perubahan dan perkembangan bangsa. Sedemikian pentingnya karya cetak dan karya rekam dalam pembangunan dan kepentingan nasional sehingga pengelolaannya perlu diatur dalam bentuk Undang-undang,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Kebudayaan Hilmar FaridÂ  yang mewakili pemerintah menyampaikan usulan bahwa pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam DIM Perubahan Substansi dan DIM Penambahan Substansi. Pada akhir pertemuan, Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati akan menjadwalkan Rapat Panja RUU SS-KCKR dalam waktu dekat.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Komisi X DPR RI dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU SS-KCKR

Jakarta - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib nondasar yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, oleh karena itu perpustakaan telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah. 
Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 1 Nomor 5 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Bidang Perpustakaan yang terdiri dari Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Setiap tahunnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan kajian TGM dan IPLM terhadap semua provinsi dan kabupaten/kota, begitu pun yang akan dilakukan pada 2023. Sebagai tahap awal pelaksanaannya, Rapat Koordinasi Awal Kajian TGM dan IPLM digelar secara hibrida, Selasa (27/6/2023).
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengingatkan pelaksanaan kajian TGM dan IPLM 2023 membutuhkan kuesioner yang dapat digunakan untuk mencari pemasalahan yang terjadi di masing-masing daerah. Syarif Bando mengatakan bahwa kuesioner tersebut sangat menentukan dalam menjaring data dan informasi yang relevan sesuai dengan tema sentral kajian.
&ldquo;Apabila kuesioner dan wawancara yang dilakukan tidak relevan maka pasti hasilnya tidak relevan, sehingga dibutuhkan kehati-hatian, ketelitian, serta pemahaman yang sangat mendalam,&rdquo; ucapnya.
Ke depan, nilai kajian yang didapat syarat akan makna dan mampu menggetarkan para pemangku kepentingan bangsa. Untuk itu, Kepala Perpusnas meminta seluruh tim yang bertanggung jawab dalam pembuatan kajian untuk memperluas cakupan wawasan yang terkait dengan komparasi hubungan sebab akibat atas hasil kajian dengan realita perjalanan bangsa Indonesia.
&ldquo;Saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh tim yang bertugas untuk bisa menjelaskan posisi integrasi kita dengan realita kehidupan. Angka yang didapat dari lapangan hanya pemantik, sedangkan narasinya secara konseptual tidak keluar dari koridor sejarah panjang bangsa,&rdquo; ungkapnya.
IPLM merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.
Direktur PT. Indekstat Konsultan Indonesia, Arie Santoso mengungkapkan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kajian IPLM ini yakni untuk mengetahui pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan ber-SNP, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan, dan perkembangan jumlah anggota perpustakaan di seluruh Indonesia.
&ldquo;Adapun mekanisme pengumpulan datanya menggunakan metode sensus dan pengisian kuesioner mandiri menggunakan aplikasi WeSurvey. Untuk respondennya akan diambil dari dinas perpustakaan daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota,&rdquo; terangnya.
Sementara itu, tujuan dilakukannya kajian TGM yaitu mengidentifikasi dan mengkaji kondisi perpustakaan umum provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, mengidentifikasi dan mengkaji tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.
Ketua Tim dari PT. Citra Wahana Konsultan, Setyono memaparkan tentang formulasi komponen kegemaran membaca yang terdiri dari frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet. Dia juga menerangkan terkait formulasi indektifikasi perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota/desa/kelurahan yaitu koleksi, sarana/prasarana, pelayanan, tenaga, serta penyelenggaraan dan pengelolaan.
&ldquo;Link pengisian kuesioner online kajian gemar membaca sudah dibuat masing-masing untuk 34 provinsi. Untuk link pengisian kuesioner indentifikasi kondisi perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat diisi oleh satu pejabat/pustakawan sebanyak satu kali. Sedangkan untuk link pengisian kuesioner indentifikasi kondisi perpustakaan desa/kelurahan, target pengisiannya 3 perpustakaan desa/kelurahan setiap kabupaten/kota dan diisi oleh satu petugas perpustakaan desa/kelurahan sebanyak satu kali,&rdquo; jelasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Lakukan Kajian TGM dan IPLM 2023

Â 
Samarinda, Kaltimâ€”Niatan pemerintah menunjuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru hendaknya dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang sarat dengan tenaga ahli dan terampil untuk mendukung calon ibu kota baru yang berdesain modern di tengah hutan (forest city), canggih, cerdas, dan berkelas internasional. Maka, diperlukan sinergi serius antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat.
â€œFaktanya, kesiapan sumber daya manusia di sini (Kaltim, red) belum terlihat signifikan,â€ keluh salah satu anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaefudin pada talk show Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (ILM) di Samarinda, Senin, (23/11).
Oleh karena itu, Hetifah menyambut baik upaya konkret dari Perpustakaan Nasional melakukan pengembangan literasi di Indonesia. Hetifah beranggapan kesiapan tenaga ahli dan terampil sangat diperlukan untuk memegang peranan penting ataupun posisi strategis sebagai aparatur pemerintah atau swasta.
â€œMeski secara postur anggaran Perpusnas tidak sebesar kementerian/lembaga lain, namun mereka mampu memaksimalkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) untuk meningkatkan literasi,â€ tambah Hetifah. Â 
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan masyarakat Kaltim harus segera berbenah, menyiapkan diri untuk menghadapi modernisasi. Apalagi jika persiapan infrastruktur sebagai calon ibu kota rampung pada 2024.
Maka, keberadaan perpustakaan dan kemampuan literasi mutlak dimiliki sebagai syarat agar masyarakat Kaltim siap menghadapi persaingan global.
â€œJangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton. Coba perhatikan, berapa banyak kapal-kapal tanker yang memuat batubara diangkut keluar? Atau hasil hutan yang dieksploitasi besar-besaran?,â€ tanya Kepala Perpusnas di hadapan audiens.
Di sinilah pentingnya bagi siapapun untuk mempunyai keterampilan. Tidak perlu banyak, namun jika ditekuni dan dilatih maka hasilnya akan jauh lebih baik. Itu sudah cukup memberikan bekal untuk berdaya saing. Masyarakat lokal harus dapat mengisi ruang-ruang kesempatan di ibu kota baru nanti dengan kemampuan literasi.
Kemampuan literasi bukan lagi sebatas baca-tulis tapi kemampuan memaknai, memahami dan menganalisis segala informasi maupun ilmu pengetahuan yang diperoleh dari yang dibaca. Dari situ, kemudian melahirkan ide-ide, gagasan, inovasi ataupun kreativitas baru yang berdampak pada kemampuan menghasilkan produk barang/jasa untuk masyarakat luas.
â€œIbu kota negara baru tanpa literasi, ibarat ruang tanpa isi,â€ terang Kepala Perpusnas. Â 
Selain kedua nara sumber, talk show peningkatan indeks literasi masyarakat juga menghadirkan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Keamanan Wahyu Widi Heranata dan perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsiapn Provinsi Kaltim Mustika Wati.
Â 
Reportase : Suryadi, Alfa Husna
Fotografer : Suryadi

Talk Show Peningkatan ILM ; Tanpa Literasi Keterampilan Sulit Dimiliki

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengurus hak masyarakat terhadap informasi.
Demikian disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI saat memberikan sambutan pada kegiatan webinar bertema &ldquo;Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Kelembagaan Perpustakaan&rdquo; yang berlangsung secara hibrida, Kamis (1/12/2022).
Perpustakaan sebagai leading sector dalam penguatan literasi memiliki peran dalam peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat yang dapat mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Perpustakaan umum sebagai ujung tombak transfer knowledge yang terdekat dengan masyarakat memiliki peran untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Deni mengatakan Perpusnas sejak tahun 2018 memiliki sebuah program bernama Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini tidak hanya mencakup penyiapan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan secara umum namun juga bekerja sama dengan perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan melalui praktik-praktik sederhana.
&ldquo;Lewat koleksi yang ada, nanti akan ditularkan kemampuan lifeskill ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan setempat oleh pustakawan dan pegiat literasi melalui pendampingan agar kelak masyarakat bisa mendapatkan income dalam skala keluarga untuk menambah kesejahteraan mereka,&rdquo; jelasnya.
Sependapat, Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi Qohara menambahkan bahwa penguatan kelembagaan perpustakaan menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian bersama. Sehingga dia meminta Perpusnas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait SOTK yang ada di daerah.
&ldquo;Kami meminta bantuan Perpusnas untuk bisa melakukan advokasi dengan Kemendagri agar kelembagaan perpustakaan dengan paling tidak tipe B bisa tetap dipertahankan di seluruh daerah di provinsi yang ada di Indonesia,&rdquo; ucapnya.
Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen OTDA Kemendagri, Moh. Yuniarto, memaparkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mengatur 32 urusan pemerintahan yang ke dalam dua kelompok besar yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib kembali dibagi ke dalam dua menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak.
&ldquo;Perpustakaan masuk ke dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,&rdquo; ujarnya.
Yuniarto juga menerangkan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengatur pembentukan dinas perpustakaan secara sendiri atau digabung dengan urusan pemerintahan lain. Adapun azas yang harus diperhatikan dalam pembentukan perangkat daerah diantaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, serta pembagian habis tugas.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami menyatakan literasi penting dan telah dicantumkan di dalam RPJMN 2020-2024 karena menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk SDM unggul dan berkualitas.
&ldquo;Dengan program TPBIS dan berbasis pada kebijakan, kita ingin mendorong dan meningkatkan partisipasi pelibatan publik secara luas baik masyarakat dan komunitas dalam berbagai macam kegiatan untuk pemberdayaan melalui penguatan literasi,&rdquo; ungkapnya.
Amich juga menekankan di akhir paparannya bahwa Bappenas selalu mendukung dan memberikan sumbangan penting, baik dari sisi kebijakan program dan juga alokasi anggaran yang memadai untuk program sepenting literasi untuk kesejahteraan.
Sementara Bupati Magetan, Suprawoto menyampaikan menurut Oscar Lewis &ldquo;orang miskin dan orang bodoh bukan karena semata-mata terbatasnya cakupan tanah atau modal yang dimiliki, melainkan karena akses informasi yang tidak dimiliki&rdquo;.
&ldquo;Sering dilupakan dari setiap orang bahwa membantu orang miskin itu tidak selalu dengan uang karena menurut saya akses informasi justru merupakan kunci utama dalam pengentasan kemiskinan,&rdquo; tegasnya.
Dia berkisah, selama ini setiap kali mengunjungi veteran pada tanggal 17 Agustus pihaknya selalu membawa sembako sebagai buah tangan, akan tetapi setelah tiba di rumah timbul pemikiran untuk memberikan apresiasi dengan cara yang lebih terhormat. Sehingga idenya adalah menuliskan cerita bersejarah mereka menjadi sebuah buku.
&ldquo;Pada tanggal 17 Agustus tahun kemarin, buku dengan judul &lsquo;Sejarah Perjuangan Veteran di Magetan&rsquo; kami berikan kepada mereka yang hadir, apa yang terjadi? Mereka menitikkan air mata. Kenapa? Saya yakin ketika mereka sudah tidak ada, perjuangan mereka sudah dicatat dan bisa dibaca oleh anak cucunya,&rdquo; kisah Suprawoto.
Kegiatan webinar ini juga dirangkaikan dengan pengumuman Ketua FPUI Tahun 2022-2025 terpilih yakni Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpustakaan Umum yang Kuat Bantu Berdayakan Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sumatera Utara dikenal sebagai daerah multi etnik dengan banyak kerajaan dan pastinya memiliki sejarah sendiri. Akan tetapi, sejarah yang seharusnya menjadi kebanggaan belum menjadi bahan bacaan favorit di kalangan masyarakat Indonesia, melainkan bangsa luar. Dengan tujuan kunjungan untuk berkonsultasi dan melaporkan perkembangan progam studi ilmu perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (9/6), Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU, Budi Agustono, mengungkapkan keinginan USU untuk bisa menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional guna meningkatkan literasi masyarakat Sumatera Utara.
"Akreditasi A sudah didapatkan oleh prodi ilmu perpustakaan USU dan kedepannya kami sangat berharap dapat berperan aktif dalam perkembangan perpustakaan di Sumatera Utara," jelas Budi. "Akan tetapi akreditasi tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal tanpa adanya kerjasama yang dibangun dengan Perpustakaan Nasional," lanjut Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU itu.
Harapan Budi, dengan dibangunnya kerjasama dengan Perpustakaan Nasional dapat meningkatkan literasi masyarakat Sumatera Utara. Misalnya mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti event duta baca atau cara membuat tulisan. Karena menurutnya, literasi tidak sebatas membaca tapi juga menulis. Selain itu, Budi juga berharap agar program studi ilmu perpustakaan dapat lebih berkembang lagi kedepannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando merasa diuntungkan dengan adanya program studi ilmu perpustakaan di USU karena dapat mencetak pustakawan muda berkualitas di masa mendatang. Namun, hal itu harus didukung dengan bagaimana cara merubah paradigma mahasiswa terhadap masyarakat. Karena sejarah tidak hanya tentang melihat catatan perjalanan, tetapi juga tentang bagaimana nantinya para mahasiswa ini mengubah dunia dan melalui perpustakaan lah paradigma tersebut diciptakan.
"Perlu diketahui bahwa tingkatan literasi ada empat, yakni ketersediaan akses dan bahan bacaan, memahami yang tersirat dari yang tersurat dari bahan bacaan, menciptakan ide dan gagasan, serta mampu memproduksi barang dan jasa berkualitas untuk bersaing di dunia global. Jadi literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan itu lah yang harus ditanamkan kepada masyarakat," ungkap Syarif Bando.
Lebih lanjut, Kepala Perpustakaan Nasional, menegaskan bahwa selama masa pandemi Covid-19 dimana seluruh masyarakat diminta untuk beraktifitas secara mandiri dan melalui gawai pribadi, Perpustakaan Nasional terus melakukan upaya terbaiknya untuk mengelompokkan sumber bahan bacaan sesuai dengan subjeknya agar lebih memudahkan pemustaka yang sedang mencari referensi melalui perpustakaan digital milik Perpustakaan Nasional, terlebih kepada mahasiswa. "Kami berharap setelah pertemuan ini, seluruh mahasiswa USU dapat direkomendasikan untuk menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Karena kami terus berproses untuk memudahkan pemustaka dalam mencari bahan referensi," tutupnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â

USU Jajaki Kerjasama Perpustakaan Nasional Guna Tingkatkan Literasi di Sumatera Utara

Salemba, Jakartaâ€”Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai derajat taqwa. Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk diri-Nya dan Allah sendiri yang langsung mengganjarnya.
Di dalam firman Allah pada QS Al Baqarah, Allah memberikan petunjuk tentang keistimewaan bulan Ramadhan. Keistimewaan tersebut yakni diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadhan sebagai pelita penerang bagi manusia dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran mengandung kemaslahatan (kebaikan) dan kebahagiaan (kemenangan) bagi umat manusia, serta keselamatan di dunia dan di akherat.
Keistimewaan lain bulan Ramadhan dimana pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya. Hal ini karena banyak amal kebaikan yang bisa dilakukan manusia selama bulan Ramadhan. Pintu-pintu neraka pun diutup selama Ramadhan berlangsung. â€œAllah menjamin bahwa setiap amal shaleh yang diperbuat akan dilipatgandakan,â€ ungkap H. Mudhori saat memberikan tausiyah Ramadhan di hadapan seluruh karyawan Perpusnas, Selasa, (4/5).
Diriwayatkan bahwa amalan sunnah di bulan Ramadhan memiliki pahala yang sama dengan amal wajib. Satu amal wajib yang dikerjakan di bulan ini setara dengan 70 amal wajib. Siapa pun yang memberi buka puasa untuk seorang yang berpuasa, maka diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka, dan baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala oarang yang berpuasa tersebut sedikit pun.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Tausiyah Ramadhan : Keistimewaan Bulan Ramadhan