Medan Merdeka Selatan, Jakarta – Dengan adanya kewajiban perpustakan yang bersifat adil dan tidak diskriminatif, perpustakaan harus memenuhi layanan untuk memudahkan para pengguna perpustakaan disabilitas.
Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang melakukan konsultasi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Ajeng Triyani menyampaikan kedatangannya untuk meihat dan konsultasi mengenai layanan disabilitas yang ada di Perpusnas.
Menurutnya, perpustakaan tidak hanya menyediakan layanan bagi non-disabilitas saja, tetapi perpustakaan juga harus memiliki peran yang adil bagi setiap pemustaka.
"Kami berencana akan membuka layanan disabilitas, layanan ini untuk mengakomodir penyandang disabilitas agar mereka dapat memanfaatkan layanan perpustakaan," ungkapnya pada saat Audiensi di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (12/10/2023).
Dia menambahkan perpustakaan daerah Kabupaten Pemalang belum memiliki koleksi bahan bacaan yang menggunakan huruf braile. "Bahan bacaan untuk disabilitas belum ada, maka hal ini harus dipikirkan bersama. Ini merupakan komitmen dari legislatif dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan minat baca," imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD mengatakan keprihatinannya mengenai indeks baca di Kabupaten Pemalang yang masih rendah. Pihaknya pun pernah mengajukan permohonan bantuan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan. Namun permohonan permohonan tersebut masih terkendala penyediaan lahan.
"Pemda saat itu belum bisa menyediakan lahan, namun kami tetap berusaha karena ini bagian dari komitmen kami agar Kabupaten Pemalang memiliki gedung perpustakaan. Kami meyakini baca merupakan jendela dunia," katanya.
Dalam upaya menumbuhkan minat baca, lanjutnya, terdapat tiga unit mobil perpustakaan keliling (MPK) yang secara bergantian keliling ke sekolah maupun balai desa.
Pustakawan Perpusnas Layanan Lansia dan Disabilitas Lana Yurisa Ayodya menjelaskan layanan disabilitas di Perpusnas berada di lantai 7. Disana terdapat berbagai koleksi bahan bacaan dengan huruf braile, audiobook, komputer bicara, dan komputer untuk low vision.
"Untuk layanan disabilitas perlu memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang para penyandang disabilitas mencari informasi dari buku," jelasnya.
Tak hanya fasilitas, tetapi juga dibutuhkan tenaga SDM yang mumpuni untuk melayani pemustaka disabilitas. Jika ada pemustaka tuna netra yang butuh buku tetapi belum ada versi brailenya maka pustakawan akan menjadi reader.
"Pustakawannya harus mumpuni, Seperti bisa bahasa isyarat," lanjutnya.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Mariana Ginting menegaskan Indonesia bukan minat baca yang rendah, melainkan kurangnya bahan bacaan di masyarakat. Berdasarkan data, jika di perkotaan 1 buku ditunggu 90 orang namun di daerah 1 buku ditunggu 1.000 orang.
Dia mengatakan, Perpusnas telah memiliki berbagai inovasi untuk menjangkau masyarakat melalui layanan digital. Diantaranya, iPusnas, khastara, bintangpusnas.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Andri TK
