<div class="news-post-desc-container clearfix animated fadeInUp visible" data-animation="fadeInUp">
Surakarta, Jawa Tengah&ndash;Perpustakaan Nasional RI kembali menyelenggarakan Festival Naskah Nusantara III bertempat di Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta diselenggarakan pada hari Senin sampai Jumat (25-29/9). Hajatan kali ketiga tersebut di dalamnya diisi berbagai kegiatan yang terkait pernaskahan, yaitu pameran naskah dari berbagai lembaga dan individu, workshop, talk show dan seminar internasional pernaskahan nusantara. Adapun tujuan Festival Naskah Nusantara III adalah untuk mempromosikan, menggali, mengangkat dan mempertimbangkan persoalan-persoalan yang terkait dengan pembentukan identitas dan jati diri kebudayaan bangsa yang termaktub dalam berbagai naskah nusantara.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menjelaskan acara Festival Naskah Nusantara merupakan suatu sarana untuk mengangkat bahwa betapa pentingnya naskah-naskah yang bangsa Indonesia miliki untuk dijadikan masukan dan rujukan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengambil kebijakan di masa yang akan datang. Syarif berharap untuk selanjutnya dapat mengundang para pakar atau praktisi di bidangnya yang terkait tentang naskah kuno untuk dapat dipelajari tentang bagaimana kearifan dan kebajikan bangsa Indonesia yang sudah terpelihara sejak dahulu. Namun Syarif juga menerangkan di Indonesia masih kekurangan para ahli yang dapat membaca naskah-naskah kuno tersebut.
Reportase: Arwan Subakti
</div>
<div class="related-photos">&nbsp;</div>

Festival Naskah Nusantara III: Naskah Kuno Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban Nusantara

Salemba, Jakartaâ€”Pegawai Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI didorong agar melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui aplikasi MySAPK. Pembaharuan data mesti dilakukan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas guna meningkatkan kualitas layanan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti menyatakan pengisian data secara mandiri ini merupakan tugas setiap pegawai, bukan hanya unit yang mengurusi kepegawaian. Pengisian data terbaru mengenai pribadi pegawai harus dilakukan melalui MySAPK. Apalagi, pemutakhiran data mandiri merupakan tahapan dari pembangunan Satu Data ASN.
â€œIni tertuang dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, akan terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara. Kita harus mendukung terciptanya Satu Data Aparatur Sipil Negara, kita juga harus satu data ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional,â€ jelasnya dalam sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri melalui MySAPK di lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (30/6/2021).
Dia menambahkan pemutakhiran data mandiri akan mempersingkat proses birokrasi urusan kepegawaian lebih cepat dan mudah. Mulai dari kepengurusan naik pangkat hingga pensiun, prosesnya akan lebih mudah. â€œBanyak birokrasi yang terpotong nanti di dalamnya, jadinya akan lebih mempersingkat dan mudah-mudahan dengan layanan ini semuanya akan lebih lancar dan lebih baik lagi,â€ ungkapnya.
Dia menegaskan, partisipasi aktif pegawai sangat dibutuhkan agar pemutakhiran data mandiri, khususnya Satu Data ASN, bisa berjalan sukses. Para pegawai didorong agar mengisi data sebagai kewajiban menjadi ASN, untuk ikut melakukan pemutakhiran data.
Sementara itu Subkoordinator Analis Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Elin Cahyaningsih menyatakan pemutakhiran data mandiri merupakan kebijakan yang bertujuan memperoleh data ASN yang akurat, terkini, dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data ASN. Dalam pengisian data, yang wajib melakukan adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pejabat pimpinan tinggi (PPT) non-ASN. Dia menambahkan, aplikasi pendukung pemutakhiran data mandiri adalah MySAPK. Pengisian mesti dilakukan hingga Oktober 2021.
â€œIni adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk ASN yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database ASN nasional untuk informasi profil ASN,â€ jelasnya.
Dia menambahkan, ada perbedaan jenis data yang dimutakhirkan antara PNS dengan PPPK dan PPT Non-ASN. Untuk data yang dimutakhirkan oleh PNS adalah data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat, riwayat SKP selama dua tahun terakhir, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi, riwayat cuti di luar tanggungan negara, riwayat CPNS/PNS, dan riwayat organisasi.
â€œUntuk PPPK dan PPT Non-ASN, data yang mesti dimutakhirkan adalah data personal, riwayat diklat atau kursus, riwayat penghargaan atau tanda jasa, riwayat keluarga, dan riwayat organisasi,â€ urainya. Nantinya, Satu Data ASN akan menyediakan data manajemen ASN seperti perencanaan, perekrutan, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan reward, promosi, rotasi dan karier hingga purnabakti.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Pegawai Perpusnas Didorong Memutakhirkan Data secara Mandiri

Cempaka Putih, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menjalin Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Universitas YARSI dalam kerja sama perpustakaan dan Tridharma Perguruan Tinggi. Penandatangan MoU antara Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dan Rektor Universitas YARSI Fasli Jalal diselenggarakan di Auditorium Al-Quddus Universitas Yarsi, Jakarta, pada Rabu (4/12/3019).
Pelaksanaan Tridharma Perguruan bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa, dosen pendidik, maupun civitas academika, tapi juga Perpustakaan Nasional. Sebagai tempat penyedia informasi, Perpustakaan Nasional memiliki andil dalam menunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
Saat memberikan kuliah umum, Syarif Bando menyinggung tentang pentingnya literasi di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045, karenanya esensi literasi sangat diperlukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0.
â€œInovasi-inovasi lahir dengan membaca, perbedaan petani mangga yang membaca dengan yang tidak membaca terlihat dari hasil panennya. Jika dalam sekali panen petani tersebut memanen banyak mangga, maka itu adalah petani yang membaca dan menemukan rekayasa genetika tanaman mangga dari buku yang dibacanya,â€ jelas Syarif Bando.
Sementara itu saat memberikan sambutan Rektor Universitas YARSI Fasli Jalal menyatakan keinginannya bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI maupun perpustakaan daerah. â€œKami sedang mencoba bagaimana dapat mendukung library maupun e-library di sekolah-sekolah di seluruh Jakarta agar dapat digunakan secara kondusif,â€ paparnya.
Dia juga berharap agar mahasiswanya dapat melakukan magang di perpustakaan daerah di seluruh Indonesia yang dapat mengembangkan kemampuan mahasiwanya.
Acara dihadiri oleh para dosen serta mahasiswa dari Program Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Sistem Informasi Universitas YARSI.Â Acara ini diharapkan dapat menjalin kerja sama yang baik antara Perpustakaan Nasional RI dengan Universitas YARSI dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang mengerti akan pentingnya literasi.
Reporter: Vara Nur Isna/Fotografer: Eka Purniawati

Dukung Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Perpustakaan Nasional Jalin Kerja Sama dengan Universitas Yarsi   

Jakarta - Arsiparis harus mampu menciptakan, mengelola, memanfaatkan, melestarikan dan menemukan arsip dalam tiga menit.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Peraturan Arsiparis Perpusnas (Papirus) yang diselenggarakan secara hybrid pada Senin (30/08/2021).
Syarif Bando meminta Papirus berkolaborasi dengan semua unit kerja yang ada di Perpusnas untuk melakukan sayembara dalam hal menciptakan, mengelola, memanfaatkan, melestarikan dan menemukan arsip dalam tiga menit. Karena baginya sebuah organisasi profesi bisa berkolaborasi dengan pihak mana pun untuk menunjukan akselerasi, aktualisasi dan eksistensi yang telah dengan baik dikelola secara akuntabel.
â€œOrganisasi profesi harus berkembang secara professional dengan segala dukungan yang ada,â€ ucapnya.
Setelah mengucapkan selamat atas terbentuknya organisasi profesi arsiparis Papirus di lingkungan Perpusnas, Syarif Bando mengingatkan bahwa eksistensi sebuah instansi dalam kemampuan manajerial dapat terlihat dari arsip yang dikelola karena akuntabilitasnya ada pada arsip.
â€œArsip itu betul-betul menceritakan tentang perjalanan waktu,â€ jelas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (PN-AAI), Andi Kasman, juga menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Papirus. Andi mengatakan kelak Papirus dapat berfungsi sebagai forum komunikasi antar arsiparis di lingkungan Perpusnas, sekaligus sebagai bagian integral dari PN-AAI.
Selain itu, Andi berharap Papirus bisa memberikan peningkatan kualitas profesional arsiparis sesuai dengan kedudukan hukum, tupoksi, dan kewenangan arsiparis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
â€œSemoga apa yang dicita-citakan Papirus dapat terwujud sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara,â€ harapnya.
Ketua Papirus, Dewi Kartikasari, dalam sepatah kata berterima kasih untuk respons baik dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak. Dia berkomitmen atas nama Papirus akan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab. Tak lupa, Dewi juga berharap Papirus bisa membawa perubahan, baik untuk organisasi profesi itu sendiri maupun instansi.
Reporter: Basma Sartika Â Â Â

Ciptakan, Kelola, Manfaatkan, Lestarikan dan Temukan Arsip dalam Tiga Menit

Tugu Tani, Jakarta-Niat baik pemerintah maupun swasta mengembangkan perpustakaan, taman baca masyarakat (TBM) sebagai upaya pembudayaan gerakan membaca yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia belum dibarengi secara serius. Hal ini dapat terlihat dari masih rendahnya organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) berdiri di tiap daerah. Padahal keberadaan GPMB merupakan inisiasi dari Perpustakaan Nasional sejak 18 tahun lalu, tepatnya 25 Oktober 2001 di Istana Bogor.
Realita tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar saat membuka kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) dan Seminar GPMB di Jakarta, Rabu, (18/9).
"GPMB sejak awal berdiri merupakan wahana strategis untuk membangun kebersamaan serta komitmen perpustakaan dan masyarakat yang peduli terhadap budaya baca dalam membangun masyarakat Indonesia yang cerdas," ungkap Sri Sumekar.
Sayangnya, dukungan yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah masih rendah. Terbukti, sejak 2001 GPMB didirikan baru 14 provinsi dan 34 kabupaten/kota yang memiliki organisasi GPMB.
Suatu catatan yang timpang mengingat keinginan dan semangat menggerakkan masyarakat gemar membaca sudah menjadi tekad bersama. Namun, perlu dibarengi oleh konsistensi serta peningkatan intensitas di semua wilayah karena yang namanya membentuk budaya atau membangun karakter tidak dapat cepat (instan), tapi harus bertahap, terus menerus, dan berkesinambungan.
Beberapa daerah diakui Sestama sudah melakukan beragam kiat-kiat strategi sebagai terobosan untuk membangun masyarakat berbudaya baca.
"Inisiatif dan inovasi itu penting dilakukan sebanyak banyak apalagi Perpustakaan Nasional menargetkan masuk ranking 10 besar dunia dalam hal kegiatan membaca (top reading). Meski target tersebut harus dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai.
Munas dan seminar GPMB berlangsung selama tiga hari (18-20 September). Di hari pertama dilangsungkan Munas dan rapat-rapat komisi untuk membahas AD/ART organisasi, program dan anggaran, dan tata cara pemilihan ketua. Sedangkan pada hari berikutnya dilakukan seminar dengan nara sumber kunci (keynote speech) Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, pegiat literasi Gol A Gong, penulis Kirana Kejora, sutradara/penulis film Danial Rifki, dan hiburan musik literasi dari Ferry Curtis. Seminar GPMB dihadiri tidak kurang dari 200 peserta dari berbagai komunitas, pegiat literasi/taman baca dari seluruh daerah.
Reporter/fotografer : Hartoyo Darmawan

GPMB Diminta Dorong Pemda Seriusi Budaya Baca

Salemba, Jakarta- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah yang dikelola Perpustakaan Nasional RI kini tengah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Meskipun pada 2020 akibat dampak pandemi virus Covid19 menyebabkan adanya refocusing penggunaan APBN terkait penyaluran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan, namun tingkat penyerapannya terus meningkat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Joko Santoso dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemaparan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Rabu (19/5). â€œDari sisi penyerapannya kami mencatat kinerja pelaksanaan DAK sudah semakin membaik, baik dari aspek teknis maupun aspek keuangan,â€ paparnya.
Secara umum penyerapan anggaran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah TA 2019 adalah 77,43%. Pada 2020 meskipun pagunya mengalami penurunan namun tingkat penyerapan mencapai 98,65%. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pembahasan progres pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021. Joko berharap dengan adanya monev terpadu ini dapat menjadi penggenjot percepatan pelaksanaannya. Â 
â€œPada tahun 2021 nilai pagu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan sudah meningkat jauh dibanding tahun 2019 yang hanya 300 miliar kini mencapai 550 miliar. Dan rencananya akan ada di 247 lokasi, jauh lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,â€ imbuhnya.
Sasaran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah tahun 2021 ini sendiri disalurkan dalam beberapa menu yaitu pembangunan gedung, renovasi gedung, perluasan gedung, pengadaan perabot, pengadaan perangkat TIK, dan pengembangan koleksi.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di daerah, mendukung pencapaian dampak target kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, termasuk dalam upaya peningkatan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
â€œDiperlukan sinergitas dengan pemerintah daerah agar outcome dan impact yang dicapai dari pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan dapat terus meningkat,â€ sebutnya. Syarif berharap semua pihak memastikan DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik dengan melakukan pemantapan dalam pelaksanaan realisasi anggaran dan output fisik lebih baik dari tahun 2019 dan 2020.
â€œKami dari Perpusnas berupaya juga terus berkoordinasi dengan mitra kerja dalam pelaksanaan DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2021 yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri,â€ tambahnya.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Amich Alhumami mengapresiasi hasil monev yang disampaikan sangat menggembirakan. Menurutnya DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2021 beperan penting memperkuat kualitas layanan perpustakaan daerah. Di sisi lain Amich berpesan pembangunan perpustakaan tidak boleh berhenti secara fisik saja.
â€œGedung yang sudah dibangun dengan megah, di masa pandemi ini dapat dikatakan fungsionalisasinya berkurang. Maka harus berfikir alternatif pemanfaatan secara digital dengan terus dilakukan pemutakhiran dan revitalisasi perpustakaan digital agar dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat,â€ ungkapnya.
Narasumber yang hadir dari Direktorat Dana Transfer Khusus, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Saddam Husin menyebutkan proyeksi DAK Fisik Perpustakaan Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat menjadi 15,0 pada tahun 2022 nanti.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri, Zanariah yang turut hadir meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus mendukung pembangunan perpustakaan sebagai salah satu urusan pemerintah wajib non layanan dasar.
â€œDAK fisik diberikan kepada pemerintah daerah sebagai stimulan untuk pemerintah daerah. Maka harap dimanfaatkan sebaik-baiknya. Setelah pembangunan maka harus tetap diupayakan untuk penganggaran perawatan dan pemeliharaannya,â€ pungkasnya.
Kegiatan yang digelar secara daring ini dihadiri perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota ini digelar secara daring.
Reportase: Eka Purniawati

Penyerapan Anggaran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Meningkat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Sebagai bentuk komitmen, dukungan legislatif terhadap penyelenggaraan perpustakaan sekaligus peningkatan minat baca, DPRD Provinsi Riau berencana akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perpustakaan.
Demikian disampaikan Ketua Pansus Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Zulkifli Indra pada saat melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Kunjungan tersebut untuk studi banding pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan.
"Di Provinsi Riau belum ada Perda yang mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Maka kami datang ke sini untuk belajar tentang hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk menyiapkan peraturan daerah ini," ungkap Zulkifli, Selasa (19/4/2022).
Zulkifli menyadari minat baca masyarakat di wilayahnya masih kurang. Sehingga diperlukan peraturan yang memaksa masyarakat untuk membaca. Mengingat manfaat membaca dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat (SDM).
"Kita berharap nantinya dengan adanya Perda ini dapat menumbuhkan minat baca masyarakat. Karena dengan membaca dapat membuat hidup lebih sejahtera," terangnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyambut baik rencana pembuatan Ranperda tersebut. Syarif Bando mengatakan, untuk membangun perpustakaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Tidak hanya mengenai pembentukan perpustakaan, tetapi juga perlu diatur mengenai seleksei bahan bacaan. Bahan bacaan harus disesuaikan kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya alam yang ada di sana.
"Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan ini, diharapkan dapat menciptakan perpustakaan sebagai institusi peradaban yang menjadikan perpustakaan sebagai jembatan ilmu pengetahuan, masa lampau, kini dan yang akan datang untuk Provinsi Riau khususnya dan Indonesia umumnya," harapnya.
Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Ahmad Kemal

Berita

DPRD Provinsi Riau Akan Susun Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan