Pangkalpinang, Bangka Belitung - Perpustakaan harus mampu menjadi tempat mencari informasi dan membantu pemecahan persoalan yang ada di masyarakat. Di era saat ini, perpustakaan harus mengubah pendekatannya dalam menjangkau masyarakat yakni dengan menjadi ruang publik yang terbuka bagi setiap individu untuk berkreasi, melakukan inovasi, atau mendapatkan inspirasi dari layanan, koleksi dan pengetahuan yang ada di perpustakaan. Karenanya, perpustakaan harus menyediakan akses seluas-luasnya kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (3/5).

“Dulu, perpustakaan cenderung bekerja bagaimana mengumpulkan koleksi sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya adalah, ketika koleksi banyak, bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya kalau masyarakat tidak berkunjung ke sana?,” ujar Joko kepada 130 peserta yang menghadiri sosialisasi. Menurut Joko, Bangka Belitung memiliki tantangan dalam memberikan akses layanan perpustakaan ke masyarakatnya yang tersebar di 450 pulau. Kondisi geografis yang tersebar itu, kata Joko, tidak bisa diselesaikan menggunakan pendekatan konvensional.

“Kepemilikan telepon genggam dua kali lipat lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Saat ini ada 250 juta penduduk Indonesia. Saya pikir ini satu potensi yang luar biasa. Nah kita harus menggunakan pendekatan digital. Dengan demikian statistik kunjungan ada dua yakni statistik kunjungan secara onsite dan virtual. Secara virtual, orang bisa mengakses perpustakaan meskipun secara fisik perpustakaannya sudah tutup karena jam bukanya karena sesuai jam kerja,” tuturnya.

Salah satu hal pokok di PP No. 24 Tahun 2014 adalah penghargaan pembudayaan kegemaran membaca. Berkaitan dengan hal ini, kata Joko, pemerintah akan memasukkan perpustakaan dalam Program Prioritas Nasional. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. “Tiga Prioritas Nasional di 2019 yang berkaitan dengan daerah adalah literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rofiko H Mukmin menyatakan tengah mengkaji literasi sejarah mengenai masa pengasingan Proklamator Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, di Muntok, Bangka Barat. Rofiko menyebut masa pengasingan ini perlu digali untuk menjelaskan mengapa dua tokoh proklamasi ini diasingkan pada masa revolusi kemerdekaan pasca Agresi Militer Belanda 2 pada 18 Desember 1948. Menurutnya, sejarah mengenai masa pengasingan ini merupakan konten lokal yang bila dilihat secara luas, bermanfaat untuk literasi secara nasional.

Sosialisasi menghadirkan narasumber Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Supriyanto dengan moderator Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rohayani. Dalam paparannya, Supriyanto mendorong pengelola perpustakaan agar memahami setiap pasal yang ada di UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014. Sehingga perpustakaan dapat berfungsi dengan maksimal. “Karena Konstitusi di pasal 28F mengamanatkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan informasi,” jelasnya.

Supriyanto juga mendorong perpustakaan yang ada di Bangka Belitung agar memanfaatkan repositori perpustakaan di Indonesia melalui Indonesia One Search agar koleksi yang dimiliki setiap perpustakaan bersifat kolektif terintegrasi. “Agar semua koleksi yang banyak itu bisa link and match,” pungkasnya.

Peserta kegiatan ini berjumlah 130 orang yang terdiri dari perwakilan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI), Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 Reportase: Hanna Meinita

.