Salemba, Jakarta--Hasil kegiatan tahunan menjadi penyumbang keberhasilan program penilaian secara keseluruhan. Siklus ini akan berlangsung terus menerus, sehingga diperlukan wadah yang akan menjadi kegiatan awal di setiap tahun anggaran, yakni Rapat Kerja Teknis (Rakernis).
Demi pemantapan kegiatan tahun anggaran 2019, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional mengadakan Rakernis pada Selasa, (15/1). Rapat yang akan berlangsung selama tiga hari juga merencanakan agenda prioritas pada 2020 berdasarkan capaian kinerja. Â Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan, meliputi pembinaan semua jenis perpustakaan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan serta tenaga fungsional pustakawan.
Stategisnya peran kedeputian 2 diungkapkan Ketua Pelaksana Rakernis Widianto.Â  â€œLebih dari separuh kinerja Perpusnas ditentukan oleh kinerja kedeputian dua,â€ ucapnya di hadapan peserta Rakernis. Meski kedeputian hanya memiliki personil tidak kurang dari 150 orang namun, kedeputian dua selalu mempunyai cara dan strategi mensiasati agar efektivitas waktu kerja selama delapan bulan bisa optimal.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara terang-terangan mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap perpustakaan sudah semakin tinggi. Artinya, kemampuan dan kesadaran kerja juga harus sepadan dengan ekspektasi. Disiplin waktu juga harus meningkat. â€œTren perpustakaan yang positif adalah teamwork yang harus ditunjukkan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Khusus di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Kepala Perpusnas mengharapkan tidak lagi berkutat pada materi seputar â€˜dapurâ€™ perpustakaan, melainkan lebih mengarah bagaimana perpustakaan menggerakkan masyarakat. â€œDiseminasi informasi harus diperkuat,â€ pesannya. Peserta diklat jangan lagi merupakan pegawai buangan, tapi seorang yang mampu menjadi agent of change (agen perubahan) di masyarakat). Sarana dan prasarana juga mesti jadi perhatian untuk diperbarui.
Arus perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) begitu cepat mewabah di hampir seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi Perpustakaan Nasional mencermati isu-isu strategis dan kebijakan nasional yang bisa dijadikan kebijakan instansi dalam penyusunan program dan kegiatan di 2019.
â€œPersepsi seluruh unit kerja juga harus sepandangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program kerja,â€ tambah Widianto yang juga Kepala Pusdiklat Perpusnas.
Rakernis diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan kedeputian 2, para kepala bidang, pustakawan, widyaiswara, dan seluruh bendahara/PPK unit kerja. Sebelum rakernis berlangsung, seluruh peserta dibekali pemahaman oleh pustakawan utama Suprianto dan Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Bambang Supri Utomo.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Rakernis Deputi II Perpusnas : Tren Positif Perpustakaan Adalah Teamwork yang Harus Ditunjukkan

Karawang, Jawa Barat - Perpustakaan Nasional melakukan pemusnahan 13.626 Arsip inaktif. Pemusnahan dilakukan Jumat (18/12/2020) di Gudang Arsip Indoarsip Karawang. Hadir langsung dalam proses pemusnahan arsip tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando didampingi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi,Â  Kepala Biro SDM dan Umum, Ahmad Masykuri, dan jajaran arsiparis Perpusnas. Rombongan Perpusnas diterima langsung oleh CEO Indoarsip, Herry Sudjatmiko beserta jajaran.
Arsip yang dimusnahkan merupakan arsipÂ keuangan Perpustakaan Nasional RI periode tahun 1992â€“2012 yang telah masuk kriteria dapat dimusnahkan berdasarkan pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.Â  Arsip-arsip Â tersebut kemudian ditetapkan sebagai Daftar Arsip Musnah Perpustakaan Nasional.Â 
Kepala Perpustakaan Nasional mengatakan bahwa, Penyusutan arsipÂ dalam suatu organisasiÂ perluÂ dilakukan oleh organisasi birokrasi. "DilakukannyaÂ penyusutan arsipÂ termasuk penyerahan atau pemusnahanÂ arsipÂ  akan mengurangiÂ arsipÂ inaktif yang tidak memiliki nilai gunaÂ arsip, sehingga hal ini akan mengurangi bertumpuknyaÂ arsip. Selain itu, manajemen arsip yang baik juga merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan reformasi birokrasi," ujar Syarif Bando.
Kesadaran pentingnya pengelolaan arsip oleh badan publik dikonfirmasi oleh Herry Sudjamitko. Menurutnya, sudah banyak badan publik yang sudah bekerja sama dengan Indoarsip. " Hampir semua kementerian lembaga melakukan pemusnahan arsip yang sudah tidak digunakan di sini. Ada juga beberapa lembaga yang bekerja sama dalam pengelolaan arsipnya," ucapnya. "Ini karena Indoarsip merupakan salah satu lembaga kearsipan yang sudah mendapatkan akreditasi kearsipanÂ  dari Arsip Nasional RI," tambahnya.
Arsip Nasional RI (ANRI) sebagai pembina kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan sendiri telah menyetujui proses pemusnahan arsip ini. ANRI menilai bahwa arsip yang dimusnahkan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip itu sendiri sudah masuk Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Perpusnas. Selain itu, arsip yang dimusnahkan juga tidak memiliki nilai guna kesejarahan.
Selain pemusnahan arsip, Perpusnas juga menjajaki kerja sama dengan Indoarsip dalam hal transfer pengetahuan pengelolaan arsip. diharapkan kerja sama tersebut dapat meningkatkan kemampuan Arsiparis di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
Reportase: Radhitya Purnama

Perpusnas Musnahkan 13.626 Arsip Inaktif

Jakarta â€“ Berdasarkan amanat UU No. 43 Tahun 2007, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya, menyusun Standar Nasional Perpustakaan (SNP) agar masyarakat dapat menikmati layanan fasilitas perpustakaan semaksimal mungkin.
Setiap perpustakaan harus memiliki SNP, yang disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya yang pada setiap jenis perpustakaan lainnya. Sebagai contoh, Perpusnas tahun ini telah berhasil menetapkan SNP untuk Perpustakaan Sekolah Luar Biasa di bawah Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No. 11 Tahun Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Luar Biasa, Â 
Ini menjadi pencapaian yang luar biasa, karena untuk membina perpustakaan sekolah luar biasa yang memang sangat khusus dan luar biasa tidak bisa menggunakan SNP secara umum.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas, Nurcahyono, dalam apel pagi pada Senin, (22/11/20021).
Selain, berkomitmen untuk pembinaan perpustakaan agar terakreditasi sesuai dengan SNP, Nurcahyono juga menekankan pentingnya pustakawan untuk menambah dan me manage kompetensinya tiap tahunnya seperti diamanatkan dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
â€œIdealnya seluruh pustakawan kita harus professional dengan ditunjang sertifikasi-sertifikasinya, dan seluruh perpustakaan nasional dikelola sesuai dengan standar baku atau memenuhi Standar Nasional Perpustakaan atau sudah terakreditasi.â€ Jelas Nurcahyono.
Nurcahyono juga mengharapkan bahwa perpustakaan di seluruh Indonesia agar dapat segera memenuhi SNP, karena berdasarkan sensus baru sekitar 6% dari 164.610 perpustakaan Indonesia yang telah memenuhi standar.
Lebih lanjut, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Nurcahyono menuturkan beberapa kebijakan seperti advokasi, berupa edukasi pada seluruh perpustakaan di Indonesia untuk mengelola perpustakaannya sesuai dengan SNP. Lalu, adanya Gerakan Nasional tentang penerapan SNP untuk semua jenis perpustakaan di Indonesia.
â€œGerakan ini tentunya menjadi prioritas Perpusnas semua dalam pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia. Harapan kami dengan adanya gerakan ini akan mempercepat seluruh perpustakaan di Indonesia agar memenuhi Standar Nasional Perpustakaan,â€ terang Nurcahyono.
Tak hanya pustakawan di Perpusnas, namun seluruh pustakawan di Indonesia didorong terus melakukan peningkatan kompentensinya sehingga dapat mengelola perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
â€œSudah menjadi tugas kita semua untuk mengambil bagian dalam mencapai tujuan dari Perpustakaan Nasional. Walaupun terbagi dalam berbagai unit kerja yang berbeda, kita harus saling kerja sama dan saling membantu untuk mencapai tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional. Sebagai antisipasi Indonesia Emas tahun 2045, kita semua saling membahu dan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan untuk mencapai tujuan Perpustakaan Nasional.â€ Tutup Nurcahyono.
Â 
Reportase : Noviani Maghfiroh
Â 
Â

Perpusnas Berkomitmen Mengembangkan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan

Salemba, Jakarta- Sebuah hal yang sangat penting untuk segala jenis perpustakaan di seluruh Indonesia dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, sebuah perpustakaan di era modern seperti ini harus dapat mengemban tugasnya bukan hanya sebagai institusi untuk mengelola koleksi semata. Namun harus mampu mengimplementasikan peran dalam membangun peradaban manusia melalui beragam informasi yang dimiliki.
â€œTantangan yang masih menjadi tugas berat untuk diselesaikan adalah bagaimana membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Perpustakaan Nasional. Selain itu juga bagaimana menyikapi perubahan cara kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional seperti di masa pandemi seperti saat ini,â€ ungkapnya.
Untuk memperoleh pemahaman yang seragam terkait manajemen aparatur sipil negara (ASN) serta upaya peningkatan produktifitas di era digital, Perpusnas menyelenggarakan sosilalisasi manajemen ASN untuk seluruh pegawainya yang digelar secara daring pada Selasa (29/12).
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana yang hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa seorang ASN memang harus menjadi bagian dari setiap perubahan yang terjadi akibat hadirnya teknologi informasi yang semakin berkembang. â€œPerubahan itu terjadi dari berbagai macam aspek. Mulai dari aspek pekerjaan, tempat bekerjamnya, dan pekerja itu sendiri terkait pola interaksi kerjanya,â€ paparnya.
Sayangnya di Indonesia menurut Bimas Haria masih banyak ASN yang sama sekali tidak memahami hal tersebut dan enggan berinovasi. Hal tersebut bisa dilihat pada posisi Indonesia yang berada di urutan 7 ASEAN pada Indeks Inovasi Global. Padahal dia menyebut inovasi harusnya datang dari masing-masing individu yang kemudian akan memberikan pengaruh pada kesiapan lembaga atau institusi dimana ASN berada untuk menghadapi berbagai perubahan. 
Indonesia sendiri mengalami perubahan yang begitu cepat dan dibarengin dengan beragam faktor pendorong seperti bonus demografi, hadirnya era industry 4.0, dan munculnya pandemi Covid19. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi institusi yang belum mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan tersebut.
â€œBekerja di era normal baru memiliki tantangan seperti meningkatnya volume kerja, meningkatnya tuntutan analisis dan pengelolaan big data, dan peningkatan transaksi interaksi pekerjaan secara digital,â€ sebutnya.
Untuk itu di dalam membangun produktifitas di era normal baru menurut Bima Haria ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan yaitu membangun budaya sehat, membangun lingkungan kerja digital, membangun kebersamaan tim kerja yang kuat, serta mengembangkan profesionalitas diri.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â 
Â

Meningkatkan Produktifitas ASN di Era Digital dan Pandemi Covid19

Jakarta â€“ Iqra atau baca berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Karena dengan membaca dapat merubah nasib seseorang dan membuat sebuah negara menjadi maju.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, mengatakan bahwa gerakan nasional pembudayaan kegiatan membaca harus menjadi gerakan semua orang karena terlepas dari status dan jabatan yang disandang, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum menjadi dua tugas yang harus diemban bersama.
Literasi yang tidak lagi tentang baca tulis melainkan jauh dari pada itu yakni menciptakan barang/jasa berkualitas tinggi dan mampu digunakan dalam kompetisi global hanya dapat terwujud dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Sehingga kehadiran bahan bacaan sangat diperlukan oleh masyarakat.
â€œDengan membaca pasti dapat merubah nasib karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali ilmu pengetahuan,â€ ucap Syarif Bando dalam sambutan Peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Daerah di Kota dan Kabupaten Bima yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (22/3/2022).
Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, berkisah selama ini banyak masyarakat Bima yang diketahui berprofesi sebagai guru, dengan demikian keberadaan gedung perpustakaan tersebut sangat memberikan manfaat serta merupakan cita-cita bagi para pendidik yang berada di Kota Bima.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan perpustakaan merupakan jantung bagi dunia pendidikan dan literasi tidak hanya diperuntukkan bagi kaum terdidik melainkan juga bagi masyarakat guna meningkatkan kapasitas yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mereka.
â€œDunia literasi tidak dikonotasikan hanya untuk generasi belajar tapi semua umur. Sepanjang hidup kita harus diisi dengan belajar dan membaca. Karena dengan membaca kita jadi bisa mengikuti semangat zaman yang ada,â€ jelas Lutfi.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan rasa terima kasihnya atas pembangunan gedung perpustakaan yang menjadi salah satu infrastruktur kebanggaan masyarakat di Kabupaten Bima.
Usai dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Kabupaten Bima, dia pun berpendapat bahwa gelar Bunda Literasi tidak hanya menjadi simbol namun juga harus mampu memainkan peran dalam memberikan contoh kepada masyarakat terutama para orang tua akan pentingnya literasi kepada anak sejak usia dini.Â 
â€œSebagai orang tua, kita tidak boleh hanya menekankan untuk mencintai tapi juga memberi contoh sehingga anak-anak akan melihat tauladan yang baik dari para orang tua. Seperti misalnya mengajarkan, menemani atau memberikan sedikit waktu luang di tengah-tengah kesibukan kita,â€ ungkap Indah.
Kegiatan peresmian gedung ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Bunda Literasi Kota Bima dan Kabupaten Dompu, penandatangan Nota Kesepakatan antara Perpusnas dengan STISIP Mbojo Bima, STIKIP Bima, Akademi Kebidanan Harapan Bunda Kota Bima, STIKES Yahya Bima, Pemerintah Kabupaten Bima serta Pemerintah Kota Bima, dan talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM).
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hanna Meinita

Membaca adalah Kunci Negara Maju

Kemayoran, Jakarta â€“ Hadir 100 peserta undangan dari Kementerian/Lembaga, dinas perpustakaan, perguruan tinggi, organisasi profesi, forum taman baca masyarakat dan tim kajian yang melaksanakanÂ workshopÂ kegemaran membaca di Perpustakaan Nasional.
Tujuan dari â€œkriteria kegemaran membacaâ€
<ol>
<li>Menyusun indikator dan formulasi pengukuran kriteria kegemaran membaca yang akan dijadikan standar sebagai paham rujukan dalam melakukan kajian kegemaran membaca.</li>
<li>Menghimpun masukan dari narasumber dan peserta untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kebijakan serta menghasilkan suatu naskah dan rekomendasi tentang kriteria kegemaran membaca.</li>
<li>Menjamin tercapainya sasaran peningkatan kegemaran membaca dan kebudayaan kegemaran membaca.</li>
</ol>
"Indonesia memiliki duta baca yang paling banyak dan infrastruktur perpustakaan, cuma kalah sama India, tapi kenapa selalu nomor satu budaya bacanya rendah. Semua orang yang akan menjadi publikator, informator, sumber informasi dan agen tentang perpustakaan ada di ruangan ini.â€ Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando Saat menjadi Keynote Speaker pada â€œWorkshopÂ Persiapan Survey Kegemaran Membacaâ€ di Hotel Orchardz, Jakarta, Senin, (27/08).
â€œMari bersatu melalu perpustakaan di dunia kita, kita tetapkan ini namanya literasi, ini namanya kegemaran membaca, ini parameternya begini caranya setiap masyarakat di Indonesia terbebas.â€
Berkontribusi untuk menjawab semua tantangan yang ada tidak penting kita seberapa besar Indonesia peringkat budaya bacanya naik, tidak penting integritasinya Indonesia berapa kita naikan yang paling penting adalah kita bisa meletakkan pondasi atau dasar â€“ dasar yang kuat bagi semua orang untuk percaya membaca itu penting.
Reportase: Arwan Subakti/Syarifuddin

Workshop Persiapan Survey Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional RI

Pancoran, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang berdasar pada UUD 1945. Adapun visi BPK adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, sedangkan misinya ada dua yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan profesional. Dalam upaya membatu para pegawai melaksanakan pekerjaan, BPK mendirikan perpustakaan yang termasuk ke dalam perpustakaan khusus.
Tugas dari perpustakaan riset BPK antara lain mendukung kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan, menyediakan bahan pustaka untuk kegiatan riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, menyediakan bahan rujukan tentang keuangan negara, meningkatkan minat baca, dan meningkatkan bahan pustaka dalam rangka peningkatan kompetensi pemeriksa dan non pemeriksa di lingkungan BPK. "Pegawai biasanya mencari koleksi di perpustakaan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Untuk koleksinya sendiri 50:50 dalam bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan," ujar Dewi Kaniasari dari Perpustakaan BPK RI di Rakornas Bidang Perpustakaan 2020.
Repositori BPK dibagi kedalam empat kategori yakni hasil pemeriksaan, terbitan BPK, juklas dan juknis, serta kumpulan artikel. "Hasil pemeriksaan kami dibuat dalam bentuk cetak maupun digital. Dan bagi mereka yang rajin menulis akan berada di posisi atas karena database kumpulan artikel dikelompokkan berdasarkan nama penulis artikel," ungkap Dewi.
Kegiatan yang biasa dilakukan oleh perpustakaan riset BPK antara lain membentuk forum perpustakaan yang dilakukan bersama dengan pengelola perpustakaan di seluruh kantor perwakilan BPK yang tersebar di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar didapatkan kesamaan pengelolaan perpustakaan di pusat dan perwakilan. Ada juga bedah buku, sosialisasi layanan dan koleksi perpus, promosi dengan Kereta Buku (GoSIP), ngopi bareng, kunjungan delegasi SAI Dunia, dan Coworking space. "Perpustakaan kami tidak terlalu besar tapi ada dua tempat diskusi yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, dan juga diskusi," tutup Dewi.
Reporter: Basma Sartika

Berita

Koleksi Perpustakaan BPK RI Dijadikan Referensi Bagi Pegawai